Pencabutan Izin Perusahaan

DETEKSI.co-Medan, Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Provinsi Sumatera Utara, Drs. Gandi Parapat, memprediksi gugatan sejumlah perusahaan terhadap keputusan Menteri Kehutanan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan berpotensi dimenangkan para penggugat. Menurutnya, kondisi tersebut dapat...

DETEKSI.co-Medan, Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia Sumatera Utara (Korwil PMPHI Sumut), Gandi Parapat, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendoakan agar Titiek Soeharto lebih aktif dan serius membantu tugas Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam kapasitasnya sebagai Ketua...

DETEKSI.co-Jakarta, Koordinator Wilayah PMPHI Sumatera Utara, Drs. Gandi Parapat, menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi IV DPR RI untuk menyampaikan pandangan kritis terkait kebijakan pencabutan izin sejumlah perusahaan di sektor kehutanan dan sektor lainnya.Kehadiran Gandi Parapat dalam...

DETEKSI.co-Jakarta, Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia, Drs Gandi Parapat, melayangkan surat permohonan audiensi kepada Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto. Surat itu berkaitan dengan sejumlah perusahaan yang izinnya dicabut oleh Presiden namun disebut diperbolehkan kembali...

DETEKSI.co-Medan, Pencabutan izin 28 perusahaan yang tetap diperbolehkan beroperasi menjadi sorotan serius dalam diskusi publik yang digelar Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara. Diskusi tersebut berlangsung di Jalan Stadion No. 17, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan...

DETEKSI.co-Medan, Kordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (Korwil PMPHI) Sumatera Utara, Drs Gandi Parapat menggelar diskusi publik bertajuk “Pencabutan Izin 28 Perusahaan Diperbolehkan Beroperasi oleh Presiden Prabowo”. Kegiatan tersebut berlangsung di Jl. Stadion No. 17, Kelurahan Teladan Barat,...

DETEKSI.co-Medan, Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Sumatera Utara melontarkan kritik keras terhadap kebijakan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan dengan alasan dampak banjir bandang di tiga provinsi di Indonesia, akan tetapi fakta...