DETEKSI.co-LAMPUNG, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif dan berfokus pada pengelolaan seluruh potensi ekonomi daerah dalam Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027, Jumat (16/1/2026).
Acara yang berlangsung di Balai Keratun Lantai III tersebut menjadi ajang untuk menyampaikan target besar pembangunan ekonomi Lampung, yaitu mencapai pertumbuhan hingga 8 persen dan menurunkan angka kemiskinan menjadi 5 persen. Menurut Gubernur, target tersebut tidak dapat dicapai jika pemerintah hanya terpaku pada belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Total APBD Provinsi Lampung hingga kabupaten/kota pada 2025 mencapai sekitar Rp32 triliun, namun perputaran ekonomi daerah dalam setahun mencapai sekitar Rp520 triliun. Artinya, APBD hanya mewakili sekitar 6 persen dari keseluruhan kapasitas ekonomi Lampung,” jelasnya.
Gubernur menegaskan, fokus perencanaan tidak boleh hanya pada pembelanjaan APBD. “Tugas pemerintah bukan hanya membelanjakan, tetapi juga mengatur agar ekonomi daerah memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” ucapnya.
Sebab, sebagian besar APBD terserap untuk belanja pegawai, sehingga ruang fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sangat terbatas. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah harus diarahkan pada penciptaan regulasi dan kebijakan yang mampu menahan kebocoran ekonomi keluar daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan per kapita Lampung berada di kisaran Rp4–5 juta per bulan, namun pengeluaran konsumsi rata-rata masyarakat hanya sekitar Rp1,3 juta per bulan. Hal ini menunjukkan tingginya aliran dana keluar dari daerah.
(Kominfolampung/Yusri)
