DETEKSI.co-Jakarta, Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, mendesak pemerintah memaksimalkan seluruh upaya untuk menghentikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung selama berbulan-bulan dan berdampak pada sejumlah wilayah di Indonesia.
Politisi Fraksi PKB tersebut meminta pemerintah mempertimbangkan bantuan internasional, termasuk dari negara sahabat, untuk mempercepat pemadaman dan mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat.
Syafruddin menilai, karhutla berkepanjangan bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga telah menjadi masalah kemanusiaan. Masyarakat di wilayah terdampak harus menghadapi paparan asap yang mengganggu kesehatan sekaligus menghambat aktivitas sehari-hari.
“Karhutla ini sudah berlangsung berbulan-bulan. Masyarakat terus-menerus berada dalam kepungan asap dan harus menanggung dampaknya setiap hari. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Pemerintah harus mengerahkan seluruh kemampuan yang ada dan tidak perlu ragu mempertimbangkan bantuan negara lain apabila itu dapat mempercepat pemadaman,” ujar Syafruddin dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Syafruddin menegaskan, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah perlu terbuka terhadap dukungan internasional apabila kebakaran meluas dan sulit dikendalikan dengan sumber daya yang tersedia.
Bantuan tersebut dapat berupa pesawat pemadam kebakaran, teknologi pemantauan titik api, peralatan penanggulangan kebakaran, hingga tenaga ahli yang berpengalaman menangani kebakaran hutan berskala besar.
Ia menjelaskan, keterlibatan negara lain bukan berarti Indonesia tidak mampu menangani karhutla secara mandiri. Kerja sama internasional justru dapat memperkuat kapasitas nasional, terutama ketika kebakaran terjadi di kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
“Ini bukan soal mampu atau tidak mampu, apalagi soal gengsi. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana api bisa segera dipadamkan dan masyarakat bisa kembali menghirup udara bersih. Kalau ada negara sahabat yang memiliki teknologi, peralatan, atau kapasitas yang bisa membantu, pemerintah perlu mempertimbangkannya secara serius,” tegas legislator asal Kalimantan Timur tersebut.
Menurut Syafruddin, pemadaman karhutla di wilayah yang luas membutuhkan sumber daya besar dan strategi yang terintegrasi. Petugas di lapangan menghadapi berbagai kendala, mulai dari medan yang sulit, terbatasnya akses menuju lokasi kebakaran, hingga risiko munculnya kembali titik api.
Dalam kondisi tersebut, dukungan udara dan teknologi pemantauan dapat membantu petugas mengidentifikasi lokasi kebakaran, menentukan prioritas pemadaman, serta menjangkau kawasan yang sulit diakses.
Karena itu, ia meminta pemerintah mengevaluasi kebutuhan operasional di setiap wilayah terdampak. Seluruh sumber daya nasional harus dimanfaatkan secara optimal, sedangkan bantuan internasional perlu dipertimbangkan apabila terdapat kebutuhan yang belum dapat dipenuhi dengan kapasitas dalam negeri.
“Kita melihat petugas pemadam, aparat, relawan, dan masyarakat sudah berjibaku untuk mengendalikan kebakaran. Mereka tidak boleh dibiarkan menghadapi situasi ini dengan sumber daya yang terbatas. Negara harus memastikan mereka mendapatkan peralatan, dukungan logistik, teknologi, dan perlindungan yang memadai,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar proses birokrasi tidak menghambat bantuan yang benar-benar dibutuhkan untuk mempercepat penanganan kebakaran.
Selain mempercepat pemadaman, Syafruddin menyoroti dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat. Anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki penyakit pernapasan termasuk kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus.
Paparan asap kebakaran berpotensi memperburuk kondisi kesehatan dan meningkatkan risiko gangguan pernapasan. Kabut asap juga dapat menghambat kegiatan belajar mengajar, transportasi, serta mata pencaharian masyarakat di wilayah terdampak.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan perlindungan bagi warga berjalan seiring dengan upaya pemadaman. Penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada titik api, tetapi juga harus memperhatikan keselamatan masyarakat yang terpapar asap.
Syafruddin menyebut Singapura sebagai salah satu negara yang telah menyatakan kesiapan membantu Indonesia dalam penanganan karhutla.
Ia meminta pemerintah menindaklanjuti tawaran tersebut secara cepat, terukur, dan transparan. Jenis bantuan yang diterima, menurutnya, perlu disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan serta dikoordinasikan di bawah kendali pemerintah Indonesia.
Koordinasi yang jelas dinilai penting agar dukungan internasional dapat melengkapi operasi nasional tanpa mengganggu pembagian tugas antarlembaga.
“Setiap hari kebakaran belum tertangani berarti masyarakat harus kembali menghirup asap dan menghadapi risiko kesehatan. Karena itu, semua pilihan yang dapat mempercepat pemadaman harus dikaji secara serius. Prioritas kita jelas, yakni menghentikan kebakaran, melindungi masyarakat, dan memulihkan kondisi lingkungan agar warga bisa kembali beraktivitas dengan aman,” pungkasnya. (Ril)
