DETEKSI.co-Jakarta, Karhutla Kalimantan dan Sumatra menjadi perhatian Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus. Ia mendesak pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah tersebut.
Deddy menilai penanganan karhutla membutuhkan mobilisasi sumber daya secara maksimal. Menurutnya, kondisi saat ini tidak bisa lagi hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah.
“Saya mendorong pemerintah pusat segera mengambil alih penanganan karhutla secara sistematis dan melakukan mobilisasi sumber daya secara maksimal sebelum keadaan berada di luar kendali,” kata Deddy dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Sabtu (22/8/2026).
Menurut legislator dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara tersebut, pemerintah pusat perlu mengambil langkah terkoordinasi agar seluruh sumber daya negara dapat dikerahkan untuk menghadapi eskalasi karhutla.
Deddy juga menyoroti kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ia menilai BNPB belum memiliki kapasitas fiskal atau pendanaan yang memadai untuk mengoordinasikan penanganan karhutla secara efektif.
“BNPB juga tidak punya kapasitas fiskal atau pendanaan untuk melakukan orkestrasi yang efektif menangani karhutla saat ini,” ujar politikus Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Karena itu, Deddy meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Keuangan melakukan asesmen terhadap kapasitas negara secara keseluruhan.
Asesmen tersebut dinilai penting untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam merespons situasi dan berbagai tantangan yang muncul akibat karhutla.
Deddy mengatakan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi juga menghadapi keterbatasan fiskal untuk menangani karhutla.
Kondisi tersebut, menurut dia, semakin berat setelah adanya pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat.
Ia menilai keterbatasan anggaran daerah tidak boleh membuat penanganan karhutla berjalan tanpa dukungan sumber daya yang memadai.
“Berharap pemerintah daerah melakukan tindakan dalam kondisi ketiadaan anggaran itu seperti menunggu bom waktu meledak,” ujarnya.
Deddy mengungkapkan, eskalasi karhutla di Kalimantan dan Sumatra berlangsung secara bertahap. Kondisi itu dinilai membuat persoalan tersebut tidak selalu mendapatkan perhatian publik secara masif.
Padahal, dampaknya telah dirasakan masyarakat, terutama terhadap kesehatan dan aktivitas ekonomi.
Berdasarkan data BNPB yang disampaikannya, pada semester pertama 2026 kebakaran telah terjadi di sedikitnya 26.000 hektare lahan dan masih terus meluas.
Deddy juga menyebut kualitas udara di sejumlah daerah telah menurun hingga melampaui ambang batas. Konsentrasi PM2.5 disebut mencapai lebih dari 150 µg/m³.
Kondisi tersebut dilaporkan terjadi antara lain di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Riau.
Penurunan kualitas udara tersebut disebut telah memicu gangguan kesehatan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA.
Dampak karhutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan masyarakat. Kebakaran juga mengganggu aktivitas ekonomi, sektor logistik dan transportasi, serta produktivitas perkebunan swasta dan perkebunan rakyat.
Deddy menilai eskalasi karhutla saat ini lebih serius dibandingkan periode 2023-2025.
Kondisi tersebut, menurut dia, semakin diperparah oleh kekeringan ekstrem yang disebut terjadi akibat fenomena El Nino.
Karena itu, Deddy meminta pemerintah tidak menunggu karhutla semakin parah sebelum mengambil langkah luar biasa.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu segera mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia agar kebakaran tidak berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
“Pemerintah pusat harus segera mengambil alih penanganan secara sistematis dan melakukan mobilisasi sumber daya secara maksimal sebelum keadaan berada di luar kendali,” pungkasnya. (Ril)
