DETEKSI.co-Jakarta, Gempa susulan NTT yang masih terus terjadi mendorong DPR RI meminta pemerintah mempercepat penanganan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. Pembangunan hunian sementara (huntara), perbaikan jalan yang terputus, penyediaan air bersih, dan makanan dinilai harus segera dilakukan.
Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi mengatakan penanganan di lapangan tidak seharusnya terhambat oleh proses administratif ketika kebutuhan masyarakat sudah bersifat mendesak.
“Yang penting dikerjakan dulu hal-hal yang utama yang memang dibutuhkan masyarakat seperti huntara, perbaikan jalan-jalan yang terputus, air bersih untuk kebutuhan masyarakat di sana, makanan,” kata Abdul Hadi saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Abdul Hadi menyebut kondisi pascabencana di Nusa Tenggara Timur membutuhkan respons yang cepat. Berdasarkan informasi yang disampaikannya, gempa susulan masih terjadi dan jumlahnya telah mencapai sekitar 3.000 kali.
Situasi tersebut membuat sebagian masyarakat masih menghadapi persoalan infrastruktur dan kebutuhan dasar. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memprioritaskan pekerjaan yang langsung berkaitan dengan keselamatan dan kebutuhan warga.
Abdul Hadi secara khusus mendorong Kementerian Pekerjaan Umum serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk segera mengambil tindakan di lapangan.
Kedua kementerian tersebut merupakan mitra kerja Komisi V DPR RI dalam bidang yang berkaitan dengan infrastruktur dan perumahan.
Menurut Abdul Hadi, pemerintah tidak perlu menunggu seluruh proses persetujuan selesai untuk mengerjakan kebutuhan yang benar-benar mendesak.
“Enggak mesti harus menunggu persetujuan, tetapi tadi kami sepakati yang penting dikerjakan dulu hal-hal yang utama yang memang dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Meski demikian, percepatan penanganan bencana tetap harus dilakukan melalui koordinasi dengan bendahara umum negara.
Setelah pekerjaan darurat dilaksanakan, pemerintah dapat menyampaikan laporan kepada DPR mengenai penggunaan anggaran dan berbagai tindakan yang telah dilakukan.
“Kami berharap ketika mereka sudah kerjakan nanti tinggal dilaporkan dan kami juga tidak akan menjadikan sesuatu itu menjadi masalah, tetapi sudah diketahui oleh Komisi V bahwa itu adalah kebutuhan yang segera dan penting untuk diselesaikan oleh pemerintah,” kata Abdul Hadi.
Abdul Hadi menilai fleksibilitas dalam penanganan bencana diperlukan agar persoalan administratif tidak menghambat bantuan kepada masyarakat.
Namun, fleksibilitas tersebut tetap harus disertai koordinasi dan akuntabilitas. Setiap penggunaan anggaran dan tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan.
Komisi V DPR RI juga membuka kemungkinan untuk turun langsung ke lokasi bencana di NTT.
Kunjungan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran faktual mengenai kondisi masyarakat dan kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, DPR dapat mendorong kementerian dan lembaga terkait mengambil kebijakan yang tepat serta strategis.
“Kami juga mengetahui kebutuhan-kebutuhan lapangan dan kami juga mendorong mitra untuk segera melakukan hal yang penting, strategis, yang utama,” pungkas Abdul Hadi. (Ril)
