DETEKSI.co-Jakarta, Bencana NTT menjadi perhatian serius Komisi V DPR RI. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta persoalan anggaran tidak menghambat penanganan darurat bagi masyarakat terdampak.
Lasarus menegaskan Menteri Pekerjaan Umum (PU) dapat menggunakan anggaran yang tersedia untuk segera membuka akses wilayah terdampak dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Menurut Lasarus, kondisi darurat membutuhkan keputusan cepat. Pemerintah tidak seharusnya menunggu terlalu lama ketika masyarakat membutuhkan akses jalan, bantuan, dan kebutuhan dasar lainnya.
Bahkan, jika kebutuhan penanganan di lapangan melebihi alokasi awal sekitar Rp100 miliar, Lasarus meminta Menteri PU menggunakan tambahan anggaran sesuai kebutuhan.
“Kalaupun harus mengambil dana lebih dari Rp100 miliar pun, Bapak lakukan saja di sana. Agar penanganan kebutuhan darurat di NTT bisa dilakukan dengan segera,” kata Lasarus dalam Raker dan RDP Komisi V mengenai pembahasan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Pernyataan Lasarus disampaikan setelah Menteri PU menjelaskan langkah sementara yang dilakukan kementeriannya untuk menangani kondisi darurat di NTT.
Menteri PU menyampaikan bahwa pihaknya menggunakan dana yang sudah tersedia. Berdasarkan penjelasan Kementerian Keuangan, kebutuhan penanganan tersebut semestinya dibiayai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Namun, keterbatasan anggaran di BNPB membuat pemerintah harus mencari langkah alternatif. Kementerian PU kemudian memilih menggunakan anggaran yang tersedia agar penanganan di lapangan tetap berjalan.
Lasarus menilai keputusan untuk bergerak cepat merupakan langkah penting. Menurutnya, kondisi bencana di NTT masih menghadapi tantangan berat.
Komisi V DPR RI memperoleh informasi bahwa masih terdapat sejumlah wilayah terdampak bencana di NTT yang belum dapat diakses.
Kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena akses yang belum terbuka dapat menghambat distribusi bantuan kepada masyarakat.
“Masih cukup berat, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menangani bencana di NTT. Bahkan ada beberapa daerah masih belum bisa diakses. Sedangkan belum bisa diakses, berarti bantuan belum bisa datang,” ujar Lasarus.
Karena itu, pembukaan akses menuju wilayah terdampak menjadi salah satu pekerjaan yang dinilai harus segera dilakukan pemerintah.
Selain akses wilayah, Lasarus juga menyoroti kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana.
Ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pembangunan sumur bor sederhana apabila kondisi lapangan memungkinkan.
Menurut Lasarus, dalam situasi darurat, penyediaan sumber air tidak harus selalu menunggu pembangunan dalam skala besar. Yang paling penting adalah masyarakat dapat segera memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari.
“Yang penting air bisa ditemukan. Itu menurut saya bisa. Saya pengalaman kalau di tempat saya di Kalimantan, kita bisa dengan alat yang sederhana itu satu-dua hari itu, satu sumur sudah bisa jadi,” kata Lasarus.
Ia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam penanganan bencana di NTT. Solusi sederhana dan cepat dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sambil pemerintah menyiapkan penanganan yang lebih permanen.
Lasarus kembali menegaskan bahwa Komisi V DPR RI mendukung langkah Menteri PU dalam menangani kondisi darurat di NTT.
Ia meminta keterbatasan anggaran antara satu lembaga dengan lembaga lainnya tidak menjadi alasan untuk menunda penanganan masyarakat terdampak.
Menurut Lasarus, pemerintah perlu mengutamakan tindakan yang dapat segera memperbaiki kondisi di lapangan.
“Daripada kita saling tunggu, Bapak tanya juga BNPB, duitnya juga tidak ada. Siapa yang mesti memperbaiki situasi yang dalam keadaan darurat ini? Jadi monggo, Pak, kami support,” pungkasnya. (Ril)
