DETEKSI.co-Pangururan, Ketua DPD II Partai Golkar Samosir, Rosinta Sitanggang menegaskan bahwa pengadaan mobil dinas Bupati Samosir merupakan kebutuhan operasional untuk mendukung kelancaran tugas Bupati Samosir.
Namun, mantan anggota DPRD Samosir ini meminta, supaya dalam pengadaan mobil dinas ini, perlu mengedepankan transparansi ke publik dan berhemat anggaran.
“Untuk apa ditutup – tutupi ke publik, bila sudah terealisasi pengadaan mobil dinas tersebut, pejabat yang mengurusi pengadaan itu cukup memuatnya ke SIRUP LKPP, seperti pengadaan mobil dinas wakil Bupati tahun anggaran 2025 yang bisa diketahui publik berapa pagu anggaranya,” ujar Rosinta Sitanggang kepada DETEKSI.co, Kamis (15/1/2026).
Namun, ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak mengganggu stabilitas keuangan daerah dan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran.
“Pengadaan mobil dinas harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, sejalan dengan upaya penghematan anggaran. Jangan sampai pengeluaran ini mengorbankan sektor-sektor prioritas yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur,” ujar Rosinta Sitanggang mengingatkan.
Menurutnya, di tengah keadaan masyarakat Samosir yang sedang bergulat menghadapi tekanan ekonomi, publik justru dikejutkan dengan isu pengadaan mobil dinas baru Bupati Samosir berupa Toyota Land Cruiser. Mobil mewah kelas premium dengan harga pasar diatas Rp 800 juta – 2, 9 miliar itu menimbulkan kontroversi karena dinilai menciderai rasa keadilan masyarakat.
Partai Golkar, kata Rosinta, sebagai salah satu partai pengusung pasangan Vandiko Gultom – Ariston Sidauruk, saat Pilkada tahun 2024, sudah sepantasnya Bupati Samosir menolak pengadaan mobil dinas baru itu dengan harga yang cukup fantastis.
” Di Samosir ini tidak perlulah mobil dinas bupati, dengan harga yang cukup mahal. Harus dilihat juga berapa APBD dan berapa PAD daerah ini. Karena, medan di daerah ini lebih banyak pebukitan,” sambungnya.
Meskipun sudah terlanjur terealisasi pengadaan mobil dinas Bupati Samosir ini, Rosinta kembali mengingatkan pejabat yang menangani pengadaan mobil dinas ini supaya tetap mengutamakan transparansi.
Ketika hal ini di konfirmasi kepada Asisten III Setdakab Samosir, Arnold Sitorus menyarankan wartawan untuk konfirmasi lebih lanjut ke Kepala Bagian Umum Elman Silalahi.
Karena, menurut dia, Elman Silalahi merupakan kuasa pengguna anggaran (KPA) di Setdakab Samosir.
“Lebih tepat konfirmasi ke Kabag Umum, karena beliau KPA. Nanti salah jawab pula,” sebut Arnold.
Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kabag Umum, Elman Silalahi meminta media untuk bersabar, karena masih mengurus administrasi.
” Nanti ya rekan-rekan. Ini masih rapat kerja awal tahun dan masih mempersiapkan berkasnya,” ujarnya singkat di ujung telepon. (hot).
Ini murni ketidak pedulian Badan Anggaran Eksekutif dan Legislatif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Kab. Samosir adalah Daerah ter rendah ke 2 Pendapatan Daerah dan PAD.
Namun seluruh pasilitas kenderaan dinas Kab. Samosir termasuk paling mewah bahkan bisa disebut berlebih.
Menari diatas penderitaan rakyat bahkan sangat tega korupsi dana bantuan bencana.