Beranda blog Halaman 1880

Bupati Asahan: FKUB Merupakan Miniatur Kebhinekaan Tanah Rambate Rata Raya

Penulis
Editor
-
0

DETEKSI.co – Bupati Asahan H. Surya BSc membuka Rakorda X FKUB Kabupaten Asahan sekaligus meresmikan Kantor FKUB Kabupaten Asahan yang terletak di Jalan Drs Taufan Gama Simatupang Kelurahan Sei Renggas Kecamatan Kota Kisaran Barat, Selasa (27/07/2021).

Pada peresmian tersebut, Ketua FKUB Kabupaten Asahan H Humaidy Syamsuri Pane mengucapkan terima kasih kepada Bupati Asahan yang telah berkenan hadir, dan mengatakan FKUB Asahan dalam melaksanakan tugas siap berkorban, baik itu berkorban waktu, tenaga, pemikiran, financial dan korban perasaan, untuk mewujudkan asahan yang rukun dan kondusif.

“Kami juga yakin, jika semua elemen bersatu, tidak ada persoalan yang tidak dapat kita selesaikan di Kabupaten Asahan,” tutup beliau.

Sementara, Bupati Asahan H Surya BSc pada pidato tertulisnya mengatakan FKUB Kabupaten Asahan merupakan miniatur Kebhinekaan Tanah Rambate Rata Raya. Harapannya tidak ada satupun yang ditinggalkan ataupun dipinggirkan. FKUB hendaknya menjadi tenda bangsa dan daerah yang mengayomi semua umat beragama dari beragam kelompok. Komitmen ini harus tertanam kuat dalam kesadaran para tokoh dan aktivis FKUB Kabupaten Asahan di semua tingkatan.

“Pemerintah Daerah mendukung agar peran-peran FKUB Kabupaten Asahan semakin optimal dalam menyampaikan nilai-nilai moderasi beragama, yang merupakan pilihan yang tepat dan selaras dengan jiwa Pancasila di tengah adanya gelombang ekstremisme di berbagai belahan Dunia,” ucap Bupati.

H Surya berharap agar melalui Rakorda ini nantinya dapat melahirkan rumusan-rumusan visioner dan rencana-rencana program strategis untuk meneguhkan nilai-nilai moderasi dan toleransi beragama serta dapat juga menjadi ajang dialog atas berbagai permasalahan yang masih mengganjal, serta menemukan jalan keluar yang konstruktif bagi kerukunan antar umat beragama sebagai kontribusi aktif dalam menyukseskan pembangunan Bumi Rambate Rata Raya yang sangat dicintai ini.

“Selamat dan sukses atas penggunaan Kantor FKUB Kabupaten Asahan yang baru dan sekaligus atas penyelenggaraan Rakorda X FKUB Kabupaten Asahan. Semoga dengan adanya gedung yang baru ini dapat menjadi stimulan para anggota FKUB Kabupaten Asahan dalam bekerja guna menjaga kerukunan umat beragama, senantiasa bekerja sama sebagai sebuah wadah pola kemitraan masyarakat dengan Pemerintah Daerah dalam membina dan memelihara kerukunan umat beragama di Kabupaten Asahan ini,” tutup Bupati.

Dikesempatan ini, Bupati Asahan menandatangani batu prasasti dan memotong pita menandakan Kantor FKUB Kabupaten Asahan resmi dibuka. Dalam kegiatan ini, Bupati didampingi oleh Wakil Bupati Asahan, Dandim 0208, Kapolres, Pengadilan Agama Kisaran, Asisten Administrasi Umum, OPD, Camat se-Kabupaten Asahan, Ketua FKUB Provsu, Ketua FKUB Kabupaten Asahan beserta pengurus, Ketua FKUB Kota Tanjung Balai, Ketua FKUB Kabupaten Batubara, Ketua Imtaq, Wakil Ketua Pakem Kabupaten Asahan dan tamu undangan lainnya. (Dek)

Traffic light Padam, Kapolda Sumut Turun Tangan Mengurai Kemacetan di Jalan Juanda

Penulis
Editor
-
0

DETEKSI.co – Medan, Kapolda sumut Irjen Pol. Drs. R.Z. Panca Putra S. M.Si secara spontan turun langsung ke jalan untuk mengatur arus lalu lintas, Selasa (27/7/21), di persimpangan lampu merah Jalan Juanda Medan.

Hal spontan itu di lakukan Kapolda Sumut karena melihat arus lalulintas yang padat akibat Traffic light tidak berfungsi.
Kapolda Sumut terlihat mengatur arus lalulintas langsung di dampingi Dir Lantas Polda Sumut.

Amatan di lapangan, situasi arus lalu lintas saat itu sedang padat, melihat hal itu Kapolda Sumut langsung terjun membantu anggota lalu lintas agar jalanan kembali lancar dan berkoordinasi dengan dishub agar segera di perbaiki.

Mengingat situasi pagi hari banyak pengguna jalan yang akan pergi ke kantor ataupun aktifitas lainnya Irjen Panca terlihat sigap mengatur lalulintas sambil memberikan himbauan Protokol Kesehatan.(Red)

Penerapan PPKM Darurat di Jawa dan Bali akan Dapat Mencegah Loss Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Besar Akhir Tahun 2021

Penulis
Editor
-
0

DETEKSI.co – Medan, Kantor Perwakilan Wilayah (KPW) Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menyampaikan dengan adanya penerapan PPKM Darurat yang diterapkan pemerintah di Jawa dan Bali sejak 3 Juli 2021 yang saat ini diperpanjang hingga 2 Agustus 2021, diyakini akan bakal dapat mencegah loss pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di akhir tahun 2021 ini.

Namun demikian, penerapan PPKM juga berpotensi mengganggu distribusi pasokan komoditas bahan makanan di Sumatera yang mayoritas berasal dari Jawa dan Bali.

Sehingga diperlukan penguatan upaya pengendalian inflasi dan respon TPID terhadap antisipasi dampak PPKM.

Salahsatu risiko komoditas terdampak PPKM yakni pasokan Bawang Merah dan Cabai. Di mana sebagian besar pasokan Bawang Merah untuk provinsi di Pulau Sumatera seperti Sumut, Sumsel, Kepri, Bengkulu, Babel dan Lampung berasal dari Pulau Jawa. Lalu terdapat potensi atas tidak beroperasinya transportasi besar akibat PPKM yang dapat menghambat distribusi. Sedangkan untuk Cabai yang di distribusi pasokannya dari pulau Jawa ke Sumatera. Di mana, persentase pasokan Cabai Merah berasal dari Jawa relatif tidak terlalu tinggi, dikarenakan pasokan petani lokal yang mencukupi dikarenakan masuknya masa panen.

“Berakhirnya masa panen dan masuknya Idul Adha akan mendorong permintaan, sehingga akan mendorong peningkatan pasokan dari Jawa, “ kata Kepala KPw BI Sumut, Soekowardojo saat Bincang Bareng Media (BBM) secara virtual kepada para awak media, Senin (26/07/2021).

Pada kesempatan itu, Soekowardojo juga menjelaskan untuk mengatasi dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tersebut, ada 4K yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumut sebagai upaya dan respon terhadap PPKM itu sendiri

Sementara Soekowardojo menerangkan bahwa 4K ini merupakan upaya dan respon TPID terhadap PPKM yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif, sementara itu masih disampaikannya, potensi kenaikan harga pangan di Sumut masih dalam batas wajar.

“Perkembangan harga pangan strategis pada 23 Juli 2021 terpantau stabil. Secara umum, tingkat harga masih berada pada range rerata harga 3 tahun terakhir. Adapun kenaikan yang terjadi selama periode pelaksanan PPKM masih dalam batas yang wajar. Stabilitas harga ini juga diperkuat dengan hasil survey aliran pasokan Bank Indonesia yang menunjukan aliran pasokan pada pedagang besar di Kota Medan masih relatif stabil, serta kecukupan stok di gudang bulog untuk komoditas beras, minyak goreng dan gula pasir, “ pungkasnya. (Red/Van)

OJK bersama Bank Indonesia, Forkom IJK, BMPD dan Dinas Kesehatan Percepat Vaksinasi Seluruh Insan Sektor Jasa Keuangan se-Sumatera Utara

Penulis
Editor
-
0

DETEKSI.co – Medan, OJK Kantor Regional 5 Sumatera Bagian Utara bersama Bank Indonesia, Forkom IJK, BMPD, dan Dinas Kesehatan mengakselerasi pelaksanaan program Vaksinasi Covid-19 di Sumatera Utara dengan target sasaran sebanyak 19.020 peserta yang ditujukan kepada seluruh pegawai dan keluarga pegawai sektor jasa keuangan (SJK) dan sektor sistem pembayaran, termasuk masyarakat umum yang merupakan konsumen sektor jasa keuangan di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara, Senin, 26 Juli 2021.

Sebelumnya, OJK bersama Forkom IJK Sumut dan beberapa Bank Umum juga telah menggelar beberapa kegiatan vaksinasi di Kota Medan yaitu sebanyak 100 peserta pada tanggal 16 Juni 2021 dan sebanyak 4.200 peserta pada tanggal 14-16 Juli 2021.

Selanjutnya, vaksinasi massal SJK dengan tambahan target sebesar 19.020 peserta di seluruh kabupaten/kota se-Sumatera Utara tersebut diawali pelaksanaannya di Kota Medan selama 5 hari pada tanggal 26 – 30 Juli 2021 di Hotel Santika menyasar sebanyak 7.500 peserta. Adapun pelaksanaan vaksinasi di 32 kabupaten dan kota lainnya sebanyak 11.520 peserta akan dilakukan dalam waktu dekat dengan dukungan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Dinas Kesehatan masing-masing Kabupaten dan Kota.

Hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution, Kepala OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara Yusup Ansori, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Soekowardojo, Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Bidang Ekonomi dan Keuangan Agus Tripriyono, Pimpinan Lembaga jasa Keuangan, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, dan Dinas Kesehatan Kota Medan.

Dalam sambutannya, Walikota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan OJK dan Bank Indonesia beserta Forkom IJK dan BMPD yang telah membantu pemerintah dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Medan melalui kegiatan vaksinasi. “Kegiatan Vaksinasi Covid-19 tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, namun juga menjadi tanggung jawab kita bersama seluruh stakeholders. Apa yang dilakukan oleh OJK dan Bank Indonesia ini sangat membantu Pemerintah Kota Medan untuk mencapai target jumlah vaksinasi masyarakat Kota Medan sebesar 1,9 juta orang,“ ujar Walikota Medan. Selanjutnya, Walikota Medan juga menghimbau masyarakat Kota Medan dapat terus menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat agar status PPKM Level 4 Kota Medan dapat cepat berakhir.

Yusup Ansori, Kepala OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara yang juga Ketua Pengarah Forkom IJK Sumut dalam acara tersebut menyampaikan bahwa OJK dan Bank Indonesia memperoleh alokasi sebanyak 1.920 vial vaksin dari Kementerian Kesehatan untuk membantu percepatan vaksinasi Covid-19 di Sumatera Utara dengan target sasaran 19.020 peserta yang ditujukan untuk seluruh pegawai di sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran beserta keluarganya termasuk nasabah SJK dan masyarakat. Yusup menambahkan bahwa rangkaian program vaksinasi yang dilakukan secara intensif dan diperluas ke seluruh kabupaten/kota ini merupakan wujud komitmen dan kontribusi OJK bersama Bank Indonesia dan Industri Jasa keuangan dalam mendukung program vaksinasi pemerintah untuk mengakselerasi pencapaian kekebalan kelompok (herd immunity) khususnya di sektor jasa keuangan yang merupakan salah satu sektor esensial guna mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara.

Soekowardojo, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara selaku Ketua BMPD Sumut menyampaikan bahwa kegiatan vaksinasi Covid-19 merupakan game changer yang paling penting dalam pengendalian Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia dan BMPD Sumut sangat mendukung kolaborasi pelaku sektor jasa keuangan dan sistem pembayaran dengan pemerintah daerah untuk percepatan program vaksinasi di Sumatera Utara. Selanjutnya Bank Indonesia beserta BMPD dan OJK beserta Forkom IJK bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota akan melanjutkan rencana vaksinasi kepada segenap pelaku ekonomi dan masyarakat di Sumatera Utara, termasuk UMKM untuk mendukung program pemerintah.

Pimpinan Wilayah Bank Mandiri selaku Ketua Forkom IJK dan Ketua Panitia Pelaksana Program Vaksinasi Insan SJK & Masyarakat Sumatera Utara, Angga Erlangga Hanafie menambahkan bahwa pelaksanaan vaksinasi massal insan SJK yang diawali di Kota Medan ini ditargetkan sebanyak 1.500 orang per hari selama 5 hari bertempat di Hotel Santika dan didukung oleh 35 tim Nakes dari Puskesmas yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Kota Medan. Pelaksanaan vaksinasi ini senantiasa menerapkan protokol kesehatan yang ketat sebagaimana anjuran pemerintah. Kegiatan vaksinasi SJK ini sebagai bentuk kepedulian dan sinergi antara OJK dan Forkom IJK dengan Bank Indonesia dan BMPD untuk memastikan seluruh insan di sektor jasa keuangan telah mendapatkan vaksinasi sehingga dapat optimal dalam memberikan pelayanan kepada nasabah dan masyarakat untuk mendukung percepatan program pemulihan ekonomi daerah di Sumatera Utara. (Red/Van)

Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan: Implementasi Janji Kepala Daerah Masuk dalam Ranperda RPJMD dan Harus Jadi Acuan Bagi Pemko Uuntuk 5 Tahun ke Depan

Penulis
Editor
-
0

DETEKSI.co – Medan, Dalam Pemandangan umumnya Fraksi Partai Gerindra dalam sidang Paripurna DPRD Medan dengan agenda pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Kota Medan tentang RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026 di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (26/7).

Sidang Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE bersama Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga dan Rajuddin Sagala dan dihadiri oleh Wali Kota Medan, Bobby Nasution diwakili Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman didampingi Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman.

Fraksi Partai Gerindra Dedy Aksyari, menjelaskan bahwa Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2021-2026 dapat terealisasi. Tentunya untuk merealisasikannya Pemko Medan harus memaksimalkan Organik Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan seluruh program yang telah direncanakan terlebih dari sisi penyerapan anggaran.

Dedy Aksyari menambahkan Pemko Medan harus dapat menentukan arah kebijakan dan program prioritas program pembangunan Kota Medan 2021-2026 secara demokratis dan rasional. Dimana beberapa bidang yang diprioritaskan yaitu kesehatan yakni pelayanan, SDM, fasilitas kesehatan kemudian infrastruktur seperti sistem jaringan jalan, banjir, drainase, kebersihan dan ekonomi yang menjadi skala prioritas, mengingat alokasi sumber dana terbatas.

“Fraksi Gerindra berharap dua tahun ke depan, keseluruhan jalan kota harus dalam kondisi mantap 100 persen, begitu juga dengan sistem drainase harus sudah optimalisasi karena kita sudah memiliki jaringan drainase yang sudah terbentuk,” jelasnya.

Menurut Dedy Aksyari, Pemko Medan dalam serapan anggaran masih sangat minim dan jauh dari yang diharapkan,  Hal ini dikarenakan adanya wabah Covid-19. Oleh karenanya Pemko Medan harus memiliki strategi khusus untuk bisa bangkit dari keterpurukan sehingga nantinya Covid-19 tidak menjadi alasan penghambat pembangunan. Artinya jika serapan anggaran sedikit, maka pembangunan yang dilakukan juga akan minim. Sehingga anggaran hang sudah dialokasikan menjadi terbengkalai.

“Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan berharap agar implementasi janji kepala daerah sudah masuk dalam Ranperda RPJMD ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai visi dan misi. Karena RPJMD ini harus menjadi acuan bagi Pemko dalam membangun Kota Medan menjadi lebih baik untuk lima tahun ke depan,” Ungkapnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) yang disampaikan Syaiful Ramadhan mengapresiasi Wali Kota Medan dan jajarannya yang telah menyiapkan RPJMD 2021-2026 dengan matang yang memuat visi, misi dan janji kerja yang disampaikan selama kampanye pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota lalu, khususnya janji untuk mewujudkan masyarakat Kota Medan yang berkah, maju, dan kondusif.

 “Fraksi PKS  mengapresiasi keinginan Wali Kota medan agar dokumen perencanaan ini dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan Kota Medan, antara lain pertumbuhan ekonomi daerah yang melambat akibat dampak pandemi covid-19, tingginya angka kemiskinan, dan terbatasnya lapangan pekerjaan, infrastruktur pelayanan dasar yang belum optimal, jalan, drainase, dan persampahan yang belum ditangani dan dikelola dengan baik, serta kinerja akuntabilitas pemerintah daerah dan pelayanan publik yang belum memuaskan, ” kata Syaiful.

Ditambahkan Syaiful setiap Wali Kota tentu memiliki visi dan misi yang harus dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) periode lima tahunan.Serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (R-APBD) setiap tahunnya.

“Baik ide baru, gagasan segar, maupun kreativitas tentu saja terbuka, bahkan harus dalam mengantisipasi perkembangan kota yang sangat dinamis, dan itu dapat dilakukan tanpa harus menabrak aturan hukum,” katanya.

Menurut Syaiful Ramadhan, Dalam mensukseskan RPJMD ini, Fraksi PKS mendorong Pemko menciptakan aplikasi monitoring yang bisa mengawasi kerja-kerja OPD. “Dalam perjalanannya, pembangunan Kota seringkali keluar dari perencanaan dan target-target yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJMD, kami memandang perlunya Pemko Medan membuat sebuah aplikasi digital untuk mempermudah monitoring kinerja dan capaian dari setiap OPD,” ungkapnya.

Selanjutnya seluruh Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD kota Medan diterima Wali Kota Medan dari Ketua DPRD Medan. Dalam agenda sidang paripurna selanjutnya Wali Kota Medan akan menyiapkan nota jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Medan. (Red/Van)

Wali Kota Medan Ikuti Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Terkait RPJMD Kota Medan

Penulis
Editor
-
0

DETEKSI.co – Medan, Wali kota Medan Bobby Nasution mengikuti sidang Paripurna DPRD Medan dengan agenda pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda Kota Medan tentang RPJMD Kota Medan tahun 2021-2026 di Gedung DPRD Kota Medan, Senin (26/7). Sidang Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim SE bersama Wakil Ketua DPRD Kota Medan, Ihwan Ritonga dan Rajuddin Sagala.

Dalam Pemandangan umumnya Fraksi Partai Gerindra yang disampaikan Dedy Aksyari, menjelaskan bahwa Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2021-2026 dapat terealisasi. Tentunya untuk merealisasikannya Pemko Medan harus memaksimalkan Organik Perangkat Daerah (OPD) melaksanakan seluruh program yang telah direncanakan terlebih dari sisi penyerapan anggaran.

Dedy Aksyari menambahkan Pemko Medan harus dapat menentukan arah kebijakan dan program prioritas program pembangunan Kota Medan 2021-2026 secara demokratis dan rasional. Dimana beberapa bidang yang diprioritaskan yaitu kesehatan yakni pelayanan, SDM, fasilitas kesehatan kemudian infrastruktur seperti sistem jaringan jalan, banjir, drainase, kebersihan dan ekonomi yang menjadi skala prioritas, mengingat alokasi sumber dana terbatas.

“Fraksi Gerindra berharap dua tahun ke depan, keseluruhan jalan kota harus dalam kondisi mantap 100 persen, begitu juga dengan sistem drainase harus sudah optimalisasi karena kita sudah memiliki jaringan drainase yang sudah terbentuk,” Jelasnya.

Menurut Dedy Aksyari, Pemko Medan dalam serapan anggaran masih sangat minim dan jauh dari yang diharapkan,  Hal ini dikarenakan adanya wabah Covid-19. Oleh karenanya Pemko Medan harus memiliki strategi khusus untuk bisa bangkit dari keterpurukan sehingga nantinya Covid-19 tidak menjadi alasan penghambat pembangunan. Artinya jika serapan anggaran sedikit, maka pembangunan yang dilakukan juga akan minim. Sehingga anggaran hang sudah dialokasikan menjadi terbengkalai.

“Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan berharap agar implementasi janji kepala daerah sudah masuk dalam Ranperda RPJMD ini dapat dilaksanakan dengan baik sesuai visi dan misi. Karena RPJMD ini harus menjadi acuan bagi Pemko dalam membangun Kota Medan menjadi lebih baik untuk lima tahun ke depan,” Ungkapnya.

Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) yang disampaikan Syaiful Ramadhan mengapresiasi Wali Kota Medan dan jajarannya yang telah menyiapkan RPJMD 2021-2026 dengan matang yang memuat visi, misi dan janji kerja yang disampaikan selama kampanye pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota lalu, khususnya janji untuk mewujudkan masyarakat Kota Medan yang berkah, maju, dan kondusif.

 “Fraksi PKS  mengapresiasi keinginan Wali Kota medan agar dokumen perencanaan ini dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan Kota Medan, antara lain pertumbuhan ekonomi daerah yang melambat akibat dampak pandemi covid-19, tingginya angka kemiskinan, dan terbatasnya lapangan pekerjaan, infrastruktur pelayanan dasar yang belum optimal, jalan, drainase, dan persampahan yang belum ditangani dan dikelola dengan baik, serta kinerja akuntabilitas pemerintah daerah dan pelayanan publik yang belum memuaskan, ” kata Syaiful.

Ditambahkan Syaiful setiap Wali Kota tentu memiliki visi dan misi yang harus dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) periode lima tahunan.Serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (R-APBD) setiap tahunnya.

“Baik ide baru, gagasan segar, maupun kreativitas tentu saja terbuka, bahkan harus dalam mengantisipasi perkembangan kota yang sangat dinamis, dan itu dapat dilakukan tanpa harus menabrak aturan hukum, ” katanya.

Menurut Syaiful Ramadhan, Dalam mensukseskan RPJMD ini, Fraksi PKS mendorong Pemko menciptakan aplikasi monitoring yang bisa mengawasi kerja-kerja OPD. “Dalam perjalanannya, pembangunan Kota seringkali keluar dari perencanaan dan target-target yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPJMD, kami memandang perlunya Pemko Medan membuat sebuah aplikasi digital untuk mempermudah monitoring kinerja dan capaian dari setiap OPD,” ungkapnya.

Selanjutnya seluruh Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD kota Medan diterima Wali Kota Medan dari Ketua DPRD Medan. Dalam agenda sidang paripurna selanjutnya Wali Kota Medan akan menyiapkan nota jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Medan. (Red/Van)

Bobby Nasution Tekankan Pentingnya Penanganan Covid-19 di Hulu

Penulis
Editor
-
0

DETEKSI.co – Medan, Wali Kota Medan, Bobby Nasution menekankan pentingnya penanganan Covid-19 di hulu untuk mencegah terjadinya peningkatan angka keterisian tempat tidur di rumah sakit.

Hal ini dikatakannya saat menghadiri pelaksanaan Vaksinasi Massal Insan Perbankan, Sektor Keuangan, dan Masyarakat Medan, Senin (26/7) di Hotel Santika Dyandra Medan.

“BOR itu, tempat tidur itu, ujung terakhir. Hulunya yang paling penting, adalah bagaimana agar tempat tidur itu tidak terisi,” ucap Bobby Nasution dalam kegiatan yang dihadiri antara lain oleh Kepala Perwakilan BI Sumut, Soekowardojo, dan Kepala OJK Regional 5 Sumbagut, Yusuf Ansori.

Penanganan di hulu yang di antaranya berupa penerapan protokol kesehatan (prokes), kepatuhan pada PPKM  dan vaksinasi ini, menurut Bobby Nasution, harus dioptimalkan untuk memutuskan mata rantai penularan Covid-19.

Bobby Nasution mengungkapkan, saat ini angka kasus konfirmasi positif di Medan masih tinggi. Pada bulan lalu, jumlah pertambahan kasus positif Covid-19 sekitar  40-60, lalu pada minggu berikutnya bertambah menjadi 90-100, 200, dan pada Minggu, 25 Juli kemarin bertambah 521 kasus.

“Medan masuk dalam PPKM Level 4, karena itu kami imbau lagi agar menerapkan prokes dengan baik.  Salah satu penerapan PPKM Level 4 ini adalah untuk menerapkan prokes lebih ketat lagi,” ucapnya.

PPKM ini, ucap Bobby Nasution, sesungguhnya ingin membiasakan masyarakat menjalankan prokes dengan baik. “Jadi bukan berarti setelah PPKM bebas, ini hanya bagian dari pembelajaran. Ini trainingnya, kalau trainingnya berhasil, kegiatan sehari-hari masyarakat sudah terbiasa mengikuti standar prokes,” ungkapnya.

Bobby Nasution juga mengucapkan terima kasih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan seluruh penyelenggara yang telah berpartisipasi memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 di Medan melalui kegiatan vaksinasi massal ini.

“Kegiatan vaksinasi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga seluruh stakeholders di daerah. Begitu juga OJK, BI, seluruh perbankan yang ada di daerah, wajib berpartisipasi memutus mata rantai penularan Covid-19 melalui kegiatan vaksinasi,” ucap Bobby.

Kegiatan ini, ucap Bobby Nasution, cukup membantu Pemko Medan dalam mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Dia berharap, kegiatan yang berlangsung lima hari dengan target 1.500 dosis/hari ini dapat berjalan dengan baik. (Red/Van)

Roby Barus: PKL di Kota Medan Wajib Mendapat Perhatian dan Perlu Dikelolah Dengan Baik

Penulis
Editor
-
0

DETEKSI.co – Medan, DPRD Medan melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Penetapan Zonasi Pedagang Kaki Lima (PKL) bersama Pemko Medan.

Pembahasan yang dilakukan melalui sidang paripurna DPRD kota Medan, Senin (26/7) memasuki agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Medan.

Dalam sidang paripurna DPRD Medan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Medan, Hasyim ini juga turut dihadiri oleh Wakil Ketua dan para anggota dewan dan ini Wali Kota Medan, Bobby Nasution diwakili Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman didampingi Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman serta pimpinan OPD baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikutinya secara virtual.

Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman didampingi Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman mendengarkan dengan seksama pandangan umum yang disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD Kota Medan.

Dalam padangannya Fraksi PDIP yang disampaikan oleh Roby Barus. Dimana PDIP menilai keberadaan PKL yang ada di kota Medan perlu dikelolah dengan baik agar tercipta kondusifitas di Kota Medan, oleh karenanya PKL wajib mendapat perhatian. Ranperda ini juga dimaksudkan untuk menciptakan kota Medan yang aman, bersih dan tertib, serta membantu PKL tumbuh sebagai bentuk usaha mikro yang mandiri.

“Atas dasar itu kami dari fraksi PDIP mengapresiasi pengajuan ranperda ini untuk dibahas bersama antara DPRD dengan Pemko Medan serta berbagai pihak,” kata Roby Barus sembari menanyakan kepada Pemko Medan daerah mana saja yang dijadikan zonasi PKL.

Fraksi selanjutnya yang menyampaikan pandangannya ialah fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Netty Yuniati Siregar. Menurutnya penetapan zonasi aktivitas PKL di Medan sangat perlu guna memberikan payung hukum atas upaya penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL.

“Pemberdayaan itu sangat selaras dengan kondisi faktual serta perkembangan kebutuhan Kota Medan serta mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang aman, bersih dan tertib serta amanah dalam mewujudkan kota wisata yang bermartabat,” sebutnya. (Red/Van)

Pemko Medan dan DPRD Lanjutkan Pembahasan Ranperda Tentang Penetapan Zonasi PKL

Penulis
Editor
-
0

DETEKSI.co – Medan, Pemko Medan dan DPRD Kota Medan kembali melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Penetapan Zonasi Pedagang Kaki Lima (PKL). Pembahasan yang dilakukan melalui sidang paripurna DPRD kota Medan, Senin (26/7) memasuki agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Medan.

Wali Kota Medan, Bobby Nasution diwakili Wakil Wali Kota Medan, H. Aulia Rachman didampingi Sekda Kota Medan, Wiriya Alrahman mendengarkan dengan seksama pandangan umum yang disampaikan oleh masing-masing fraksi DPRD Kota Medan.

Fraksi pertama yang menyampaikan padangannya ialah fraksi PDIP yang disampaikan oleh Roby Barus. Dimana PDIP menilai keberadaan PKL yang ada di kota Medan perlu dikelolah dengan baik agar tercipta kondusifitas di Kota Medan, oleh karenanya PKL wajib mendapat perhatian. Ranperda ini juga dimaksudkan untuk menciptakan kota Medan yang aman, bersih dan tertib, serta membantu PKL tumbuh sebagai bentuk usaha mikro yang mandiri.

“Atas dasar itu kami dari fraksi PDIP mengapresiasi pengajuan ranperda ini untuk dibahas bersama antara DPRD dengan Pemko Medan serta berbagai pihak,” kata Roby Barus sembari menanyakan kepada Pemko Medan daerah mana saja yang dijadikan zonasi PKL.

Fraksi selanjutnya yang menyampaikan pandangannya ialah fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Netty Yuniati Siregar. Menurutnya penetapan zonasi aktivitas PKL di Medan sangat perlu guna memberikan payung hukum atas upaya penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan PKL.

“Pemberdayaan itu sangat selaras dengan kondisi faktual serta perkembangan kebutuhan Kota Medan serta mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang aman, bersih dan tertib serta amanah dalam mewujudkan kota wisata yang bermartabat,” sebutnya.

Sementara itu fraksi PKS yang disampaikan oleh Irwansyah mendorong agar ranperda ini benar-benar menjadi solusi dari persoalan penataan PKL di Kota Medan. Oleh karena itu setelah adanya Perda ini, fraksi PKS meminta kepada Pemko Medan agar para pedagang kaki lima tidak hanya mendapatkan pengakuan sebagai PKL resmi yang dibuktikan dengan tanda pengenal. Namun juga mendapatkan pembinaan dan bantuan modal dari Pemko Medan untuk meningkatkan usaha mereka.

Selain ketiga fraksi DPRD tersebut, fraksi-fraksi yang lain juga menyampaikan pandangannya secara bergantian. Hasil pandangan fraksi selanjutnya di serahkan kepada Wakil Wali Kota Medan.

Dalam sidang paripurna DPRD Medan yang dipimpin oleh Ketua DPRD Medan, Hasyim ini juga turut dihadiri oleh Wakil Ketua dan para anggota dewan serta pimpinan OPD baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikutinya secara virtual. (Red/Van)

Babinsa Bersama Bhabinkamtibmas Pantau Pelaksanaan Pembagian BLT DD

Penulis
Editor
-
0

DETEKSI.co – Simeulue, Babinsa Koramil 05/Simbar, Kodim 0115/Simeulue Kopda Surisman bersama Brigadir Dirja Bhabinkamtibmas pantau kegiatan pembagian Bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT DD) yang di serahkan kepada warga yang di laksanakan di Desa Lhok Makmur Kec. Simbar, Selasa (27/07/2021)

Kegiatan pemantauan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada warga penerima manfaat berupa uang tunai yang di tujukan kepada keluarga miskin di desa, agar tepat sasaran dalam penerimaannya sesuai dengan krateria yang sudah di tentukan dalam upaya mengurangi dampak pandemi COVID-19

Adapun penerima Bantuan langsung tunai yang di laksanakan di Desa Lhok Makmur dengan jumlah 56 Kepala Keluarga, yang masing-masing mendapatkan Rp 300.000 selama 3 bulan ini mendapat pengawalan ketat dengan tetap memperhatikan physical Distancing seperti Jaga Jarak aman, serta mencuci tangan sebelum memasuki ruangan, dan memakai masker pada pelaksanaannya.

Sementara Batituud Koramil 05/Simeulue Barat Serma Ahmadi Rizal S. mengatakan bahwa Pemantauan yang dilaksanakan oleh Babinsa bersama Bahabinkamtibmas di wilayah binaan, bertujuan agar BLT Dana Desa tepat pada sasaran, Transparan dalam penyalurannya sesuai dengan krateria warga miskin yang terdampak COVID-19 dan yang penting lagi belum mendapat bantuan apapun seperti PKH, BPNT, BST, JPS dan segala bentuk bantuan lainnya.

Di harapkan Kehadiran Babinsa bersama Bhabinkamtibmas dalam mengawal penyerahan bantuan tersebut dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman sehingga tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.(agus)

1...1,8791,8801,881...1,926Halaman 1,880 dari 1,926