Vandiko Timotius Gultom l repro

Bohama Vandiko ini kalau diruntut ke depan, bohama asa bosur, hipas jala malo. Atau bagaimana agar rakyat kenyang tidak lapar, sehat tidak sakit dan ini dia, pintar tidak bodoh. Bosur ini dalam artian lain, ada pendapatan dari sisi ekonominya. Saya sudah lama menyerukan agar di tiap desa di Samosir dibuat program OHOP, One Huta One Product, satu desa satu produk atau biasa juga disebut dengan OVOP, One Village One Product.

Di tiap desa agar tidak menjadi over produksi, diatur desa a misalnya, memproduk makanan begitu seterusnya ke desa lainnya hingga tidak terjadi lagi produk yang berlebihan. Bisa saja sebagai contoh mangga yang panen besar-besaran. Selain OHOP, dalam bahasa Batak bisa disebut mang-hophop, merangkul, harus dibarengi juga dengan sistem POJ, Petik Olah Jual.

Petik Olah Jual ini ketika EWP Tambunan menjadi Gubernur Sumatera Utara dan Kepala Kantor Wilayah / Kepala Dinas Perindustrian Sumatera Utara dijabat Drs Buha Tambunan, POJ ini selalu dikumandangkan dan tidak terus memakai istilah PJ, artinya, petik jual. Dengan petik jual nilai tambahnya tentu tidak bertambah.

Kenyang ini juga bisa diartikan agar rakyat tidak usah lagi menghabiskan uangnya untuk berjudi, membeli togel, main ikan – ikan atau game online dan sejenisnya tapi agar bekerja dan bekerja saja. Jangan biarkan setiap jengkal tanah ditumbuhi ilalang, duhut-duhut. Kerja nyata cukup banyak selain bercocok tanam, kerajinan tangan dan membuat produk-produk atau mendirikan fabrik mi gomak.

Saya belum mendapat angka resmi, berapa ratus kilogram atau ton setiap hari mi gomak dikonsumsi di 9 kecamatan di Samosir. Masalahnya, mi gomaknya dari mana? Tentu dari luar Samosir, hingga partiga-tiga mi gomak menjadi konsumennya, bukan produsen.

Hipas, mengharuskan agar ada rumah sakit sekelas Penang yang dokternya paripurna menganalisa penyakit dan tidak membuang uang ke Medan atau Jakarta untuk berobat. Sering kita dengar ambulans lintas dari Tano Ponggol. Kalau untuk malo, saran saya, sudah waktunya didirikan sebuah universitas dan bisa dibangun di Kantor Bupati sekarang. Kantor bupatinya pindah ke Parbaba, kompleks perkantoran yang sudah menyatu .

Saya juga mendengar adanya program Vandiko yang ingin mengembalikan peradaban Batak yang bermartabat. Cocok. Salah satunya Pusuk Buhit yang harus diatur poruntukannya dan dibutuhkan adanya Master Plan atau rencana induk di tanah adat yang diakui sebagai tempat asal mula orang Batak.

Yayasan Pusuk Buhit sudah menjadwalnya dengan melaksanakan Rapot Bolon dan FGD Zoom bertajuk Pusuk Buhit : Najolo, Saonari dan Haduan.

Yang pasti, dinamika perubahan itu akan berlangsung seterusnya khususnya Bohama asa Bosur Hipas Jala Malo itu khususnya di 2022 untuk lebih fokus karena sebenarnya implementasi program dengan misi kesejateraan di awal tahun efektif Vandiko, enak disebut dengan Vantas. Memang kita akui, di 2021 masih design yang lama dan bagaimana agar komplit ke depannya, ke – 100 hari kinerja Vandiko sebagai janji – janji politik mereka kemaren.

Program perubahan Vandiko yang sudah dicanangkan 1 tahun ini dan sudah ada road-map- nya, sudah on the track, tentu termasuk juga bagian dari implementasinya.

Proses perubahan yang sedang berlangsung, dimana misi Vantas lainnya Masyarakat Sejahtera Bermartabat, ditandai dengan tekad tidak ada korupsi – KKN dan penyakit demoralisasi seperti perjudian, narkoba, prositusi tidak boleh ada lagi dan khusus pelelangan proyek, ya  harus bersih dan transparan lewat ULP yang online.

Banyak kalangan mempertanyakan kinerja Vandiko, soal Gedung Perpustakaan,  dipersoalkan supaya tidak ada rekayasa dan supaya diaudit, Tim Transisi yang dibentuk sebelum pemerintahan sah Vandiko dan lainya. Staf Khusus juga dipersoalkan yang sesuai bidangnya sebenarnya untuk membantu Vandiko menjamin diimplementasikannya program perubahan khususnya Program 100 Hari , 6 bulan dan 1 tahun, walau saya juga menyayangkan staf khusus ini masih pelit informasi.

Terkait perampingan perangkat daerah yang efektif dan efisien, dengan miskin struktur kaya fungsi, sesuai program reformasi birokrasi harus dilaksanakan dan saya tetap mengusulkan agar Dinas Kominfo tetap di garda terdepan, tidak disatukan dengan Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan tugasnya cukup berat dan banyak seperti urusan darat, danau dan udara. Kominfo juga di udara dalam arti dunia jaya, internet dan kita harus melek teknologi informasi. Satu hal lagi, seyogianya diberlakukan a man behind a gun, orang yang tepat di bidangnya. Kalau sarjana pendidikan ya di Dinas Pendidikan saja.

Ada yang meminta lelang supaya disesuaikan dengan aturan, sudah dilakukan dengan sistem on line, tentu tidak ada pengaturan apalagi bagi-bagi proyek. Vandiko sudah mempersilakan untuk menyanggah dan silakan lanjut ke PTUN, Pengadilkan Tata Usaha Negara.

Yang namanya perubahan untuk kesejateraan yang kita harapkan memang berat. Ibarat membongkar rumah, ada yang harus dibongkar dan ada yang harus disisip. ***

Efendy Naibaho l FKKBS Forum Komunikasi Keluarga Besar Asal Samosir l Yayasan Pusuk Buhit l Tinggal di Kaki Gunung Pusuk Buhit, Siogung – ogung, Pangururan l