DETEKSI.co-Jakarta, Piagam Tapanuli 2026 resmi diumumkan Panitia Percepatan Provinsi Tapanuli (PPPT) sebagai bentuk penghargaan kepada 112 tokoh yang dinilai berjasa dalam mendorong kemajuan Tapanuli dan pembentukan provinsi baru.
Piagam Tapanuli 2026 diberikan kepada berbagai kalangan strategis, mulai dari pejabat negara hingga tokoh masyarakat. Nama Presiden RI Prabowo Subianto masuk sebagai penerima utama dalam daftar tersebut, bersama pimpinan lembaga tinggi negara, menteri, kepala daerah, hingga tokoh nasional.
Ketua Umum PPPT, Yonge Sihombing, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas dukungan nyata terhadap percepatan pembentukan Provinsi Tapanuli serta pembangunan kawasan Danau Toba.
“Penghargaan ini kami berikan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi nyata dalam memajukan Tapanuli dan mendukung terbentuknya provinsi baru,” ujarnya dalam keterangan resmi diterima deteksi.co, Sabtu (11/4/2026).
Secara rinci, penerima Piagam Tapanuli 2026 mencakup pimpinan MPR, DPR, dan DPD, Menteri Dalam Negeri, pimpinan komisi di parlemen, gubernur dan ketua DPRD Sumatera Utara, hingga bupati dan wali kota di wilayah calon provinsi. Selain itu, anggota DPR dan DPD dari daerah pemilihan Sumut, pimpinan partai politik, serta tokoh Tapanuli, Sumatera Utara, dan nasional juga termasuk dalam daftar.
Baca berita sebelumnya: Yonge Soroti Pernyataan Saiful Muzani soal Isu “Menjatuhkan” Presiden Prabowo
https://deteksi.co/yonge-soroti-pernyataan-saiful-muzani-soal-isu-menjatuh/
Wilayah yang diusulkan menjadi Provinsi Tapanuli meliputi enam daerah, yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Humbang Hasundutan, Toba, Samosir, serta Kota Sibolga. Kawasan ini juga dikenal sebagai bagian penting dari pengembangan kawasan Danau Toba.
Piagam Tapanuli 2026 dijadwalkan akan diserahkan dalam sebuah acara resmi di Jakarta dalam waktu dekat. PPPT mengundang berbagai pihak untuk menghadiri momen yang disebut sebagai tonggak sejarah bagi perjuangan pembentukan provinsi baru tersebut.
Lebih lanjut, Yonge Sihombing mengungkapkan bahwa pengesahan Provinsi Tapanuli ditargetkan bertepatan dengan pidato kenegaraan Presiden pada 16 Agustus 2026 di Gedung MPR RI. Agenda tersebut juga akan dibarengi dengan penyampaian nota keuangan RAPBN 2027.
Ia menjelaskan bahwa tahapan berikutnya meliputi sosialisasi undang-undang, transisi pemerintahan dari Provinsi Sumatera Utara ke Provinsi Tapanuli pada September hingga Oktober 2026, serta pengadaan sarana dan prasarana kantor pemerintahan sementara hingga akhir tahun.
Pada tahap lanjutan, penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Tapanuli akan memasuki masa persiapan selama tiga tahun, dimulai Januari 2027. PPPT menegaskan dukungan masyarakat menjadi faktor penting agar seluruh tahapan berjalan sesuai rencana.
Baca berita sebelumnya: Prabowonomics Menggema! Buku Yonge Sihombing Diluncurkan, Serukan Stabilitas Nasional
https://deteksi.co/prabowonomics-menggema-buku-yonge-sihombing-diluncurkan/
“Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar seluruh proses ini dapat terlaksana tepat waktu dan sesuai harapan bersama,” tegas Yonge.
Dengan hadirnya Piagam Tapanuli 2026, PPPT berharap semangat kolektif masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan Provinsi Tapanuli sebagai daerah otonomi baru yang mandiri dan berkembang.(gaho)
