By: Chazali H Situmorang (CHS) / Dosen FISIP UNAS-Pemerhati Kebijakan Publik-Ketua Umum LPA Lafkespri
Seri 1–5
Seri 1
Apa Sebenarnya yang Dimaksud dengan “Rumit” ?
Saya memilih kata “rumit” bukan karena Indonesia tidak mempunyai harapan. Bukan pula karena semua yang dikerjakan negara gagal. Justru di situlah kerumitannya. Banyak hal bergerak, banyak indikator membaik, banyak program dijalankan, tetapi persoalan yang dihadapi rakyat sering tidak berdiri sendiri. Satu masalah masuk ke masalah yang lain, lalu membentuk simpul yang semakin sulit dibuka.
Rumit adalah ketika seorang anak tidak cukup hanya diberi sekolah. Ia membutuhkan keluarga yang cukup makan, orang tua yang mempunyai pekerjaan, guru yang baik, transportasi yang terjangkau, lingkungan yang aman, kesehatan yang terjaga, dan masa depan yang membuatnya percaya bahwa belajar memang berguna. Ketika salah satu mata rantai itu putus, pendidikan ikut terganggu.Rumit adalah ketika seseorang sudah terdaftar dalam jaminan kesehatan, tetapi persoalannya belum selesai hanya dengan memiliki kepesertaan. Ia tetap membutuhkan fasilitas kesehatan yang tersedia, tenaga kesehatan yang cukup, obat yang ada ketika dibutuhkan, rujukan yang berjalan, biaya transportasi yang terjangkau, dan penghasilan yang hilang seluruhnya ketika ia harus berhenti bekerja karena sakit.
Rumit juga berarti ekonomi bisa tumbuh, tetapi sebagian rumah tangga tetap merasa sempit. Lapangan kerja bertambah, tetapi kualitas pekerjaan dan upah belum selalu memberikan rasa aman. Kemiskinan menurun, tetapi jutaan orang masih hidup dekat sekali dengan garis kemiskinan. Sedikit kenaikan harga pangan, kehilangan pekerjaan, biaya sekolah, atau anggota keluarga sakit dapat membuat kondisi ekonomi keluarga kembali jatuh.
Dan kerumitan itu menjadi lebih panjang ketika masuk ke wilayah politik dan tata kelola. Kebijakan dibuat di pusat, dilaksanakan oleh banyak kementerian, pemerintah daerah, badan, dinas, sekolah, puskesmas, rumah sakit, desa, hingga unit pelayanan paling bawah. Semakin panjang rantai pelaksanaannya, semakin besar kemungkinan terjadi tumpang tindih, perbedaan data, perbedaan prioritas, birokrasi yang lambat, atau program yang akhirnya tidak sepenuhnya sampai kepada orang yang seharusnya menerima manfaat.
“Rumit” bukan berarti tidak ada jalan keluar. Rumit berarti satu persoalan hampir selalu terikat dengan persoalan lain.
Angka-angka nasional menunjukkan paradoks itu. Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Kemiskinan pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen. Indeks Pembangunan Manusia 2025 naik menjadi 75,90. Itu semua adalah kemajuan yang patut diakui. Tetapi pada saat yang sama masih terdapat 22,93 juta penduduk miskin; rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas baru 9,07 tahun; dan ketimpangan pengeluaran pada Maret 2026 masih berada pada Gini Ratio 0,368.
Jadi yang kita hadapi bukan negeri yang diam. Kita menghadapi negeri yang bergerak, tetapi geraknya belum selalu bertemu dalam satu arah. Pendidikan bergerak sendiri, kesehatan bergerak sendiri, ekonomi bergerak sendiri, bantuan sosial bergerak sendiri, politik bergerak sendiri. Padahal di rumah rakyat, semua persoalan itu datang bersamaan.
Itulah makna rumit yang saya maksudkan: bukan satu kegagalan besar, melainkan terlalu banyak persoalan yang saling mengunci, terlalu banyak perbaikan yang belum tersambung menjadi sebuah sistem yang utuh.
Seri 2
Pendidikan dan Kesehatan: Dua Pondasi yang Belum Sepenuhnya Bertemu
Kalau kita ingin memahami mengapa Indonesia terasa rumit, mulailah dari dua hal paling mendasar: pendidikan dan kesehatan. Keduanya menentukan apakah seorang anak dapat tumbuh menjadi manusia yang produktif. Tetapi keduanya juga sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi keluarga, tempat tinggal, kualitas pelayanan publik, dan kebijakan pemerintah daerah.
Pada 2025, Harapan Lama Sekolah Indonesia mencapai 13,30 tahun. Artinya, secara statistik seorang anak memiliki harapan bersekolah sampai lebih dari pendidikan menengah. Namun Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas baru 9,07 tahun. Di sini terlihat jarak antara harapan dan kenyataan. Kita berhasil memperluas akses, tetapi perjalanan untuk memastikan setiap anak benar-benar menyelesaikan pendidikan yang bermutu masih panjang.
Kualitas belajar juga harus menjadi perhatian. Hasil PISA 2022 — perbandingan internasional terbaru yang telah dipublikasikan sampai awal September 2026 — mencatat skor Indonesia 366 untuk matematika, 359 untuk membaca, dan 383 untuk sains, seluruhnya di bawah rata-rata OECD. Lebih penting lagi, hanya sekitar 18 persen siswa Indonesia mencapai minimal Level 2 dalam matematika dan sekitar 25 persen dalam membaca. Angka itu mengingatkan kita bahwa persoalan pendidikan bukan sekadar berapa banyak anak duduk di kelas, tetapi apa yang sungguh-sungguh mereka kuasai setelah bertahun-tahun berada di sekolah.
Di bidang kesehatan, kemajuan juga nyata. Umur harapan hidup meningkat menjadi 74,47 tahun pada 2025. Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional pada akhir 2025 telah menjangkau sekitar 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen penduduk. Sepanjang 2025 tercatat lebih dari 725 juta pemanfaatan layanan kesehatan. Ini pencapaian besar dan tidak seharusnya dikecilkan.
Tetapi lagi-lagi, cakupan belum otomatis berarti kualitas dan pemerataan. Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang sangat berbeda. Di kota besar tersedia rumah sakit dengan berbagai spesialisasi. Di sebagian daerah lain, persoalannya masih berkisar pada jarak, distribusi tenaga kesehatan, ketersediaan obat, kapasitas fasilitas, transportasi rujukan, dan kemampuan keluarga untuk meninggalkan pekerjaan ketika harus berobat.
Stunting memberi gambaran lain tentang kerumitan. Prevalensinya memang turun menjadi 19,8 persen pada 2024. Penurunan ini patut diapresiasi. Tetapi stunting bukan semata masalah makanan. Ia berkaitan dengan kesehatan ibu, sanitasi, air bersih, kemiskinan, pendidikan orang tua, pola asuh, akses layanan primer, dan kondisi lingkungan. Satu angka kesehatan ternyata membawa kita kembali ke persoalan sosial dan ekonomi.
Karena itu, pendidikan dan kesehatan tidak boleh dikelola sebagai dua sektor yang berdiri sendiri. Anak yang lapar akan sulit belajar. Anak yang gagal belajar akan lebih sulit mendapatkan pekerjaan produktif. Pekerjaan berpendapatan rendah membuat keluarga lebih rentan sakit dan kekurangan gizi. Keluarga yang terus menerus rentan akan kembali mengulang siklus yang sama pada generasi berikutnya.
Sekolah yang penuh tidak selalu berarti belajar yang berhasil. Kepesertaan kesehatan yang luas tidak selalu berarti pelayanan sudah merata.
Jalan keluarnya harus dimulai dari fondasi. Pada pendidikan, fokus utama harus bergeser dari jumlah program menuju hasil belajar: kemampuan membaca, berhitung, berpikir, disiplin, karakter, dan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan kehidupan. Pada kesehatan, penguatan pelayanan primer, pencegahan penyakit, gizi ibu-anak, pemerataan tenaga kesehatan, dan sistem rujukan harus menjadi pekerjaan harian, bukan hanya proyek.
Berlanjut…ka
