Baleg DPR RI

DETEKSI.co-Sorong, RUU Masyarakat Adat mulai mendapat perhatian khusus terkait penguatan hak kolektif perempuan masyarakat adat. menilai perempuan adat harus memperoleh ruang yang lebih besar dalam pembangunan tanpa mengabaikan kebudayaan dan tradisi yang hidup di wilayah adat. Hal tersebut disampaikan Selly...

DETEKSI.co-Sorong, RUU Masyarakat Adat menjadi perhatian Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam kunjungan kerja ke Papua, Senin (10/8/2026). Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk menyerap masukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat.Penyerapan masukan melibatkan berbagai unsur di daerah, mulai...

DETEKSI.co-Jayapura, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Adat didorong menjadi landasan hukum yang memberikan kepastian terhadap perlindungan hak masyarakat adat, termasuk hak ulayat dan wilayah adat. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan saat memimpin kunjungan...

DETEKSI.co-Jakarta, Indeks Kinerja Parlemen (IKP) 2025 yang dirilis Indonesian Parliamentary Center (IPC) dinilai perlu menjadi bahan evaluasi bagi DPR RI untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi. Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan DPR tidak cukup hanya memastikan prosedur pembentukan...

DETEKSI.co-Manokwari, RUU Masyarakat Adat kembali menjadi perhatian Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Anggota Baleg DPR RI I Nyoman Parta menegaskan kesiapan pihaknya memperjuangkan rancangan undang-undang tersebut agar segera disahkan menjadi undang-undang. Pernyataan itu disampaikan I Nyoman Parta setelah mengikuti Kunjungan...

DETEKSI.co-Jakarta, RUU Kehutanan terus disempurnakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melalui pembahasan Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi. Sejumlah masukan disampaikan untuk memperjelas norma dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan agar...

DETEKSI.co-Jakarta, RUU Satu Data Indonesia (SDI) terus didorong DPR RI sebagai landasan hukum untuk menciptakan sistem data nasional yang terintegrasi, akurat, dan seragam. Regulasi ini diharapkan mampu mengakhiri persoalan perbedaan data yang selama ini kerap terjadi di berbagai kementerian,...

DETEKSI.co-Jakarta, RUU Kehutanan dinilai harus disempurnakan agar mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian konflik agraria yang selama bertahun-tahun terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Siti Aisyah, menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999...