DETEKSI.co-Jakarta, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBN 2026 yang mencapai Rp255,5 triliun menjadi sorotan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Nilai tersebut dinilai jauh melampaui rata-rata SILPA pada tahun-tahun sebelumnya sehingga pemerintah diminta segera mengoptimalkan realisasi pembiayaan dan investasi agar dana yang telah disiapkan tidak menjadi beban fiskal.
SILPA APBN 2026 menjadi salah satu fokus pembahasan Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan dalam rapat evaluasi pelaksanaan APBN semester pertama. Besarnya dana yang belum dimanfaatkan dinilai perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi mengurangi efektivitas penggunaan anggaran negara.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan, angka SILPA tahun ini merupakan yang terbesar selama dirinya menjadi anggota Banggar dalam kurun waktu sebelas tahun terakhir.
“Concern kami yang pertama adalah SILPA sebesar Rp255,5 triliun. Selama saya di Banggar 11 tahun, biasanya rata-rata SILPA itu sekitar Rp70 triliunan. Sekarang mencapai Rp255,5 triliun dan ini belum pernah terjadi,” ujar Said Abdullah saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Banggar Nilai Dana Belum Terserap Optimal
Menurut Said Abdullah, besarnya SILPA menunjukkan masih adanya pembiayaan dan investasi pemerintah yang belum terealisasi secara optimal pada semester pertama tahun anggaran 2026.
Kondisi tersebut, menurut Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu, harus segera diperbaiki agar dana yang telah dialokasikan dalam APBN dapat memberikan manfaat bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Ia mengingatkan bahwa anggaran yang tidak segera digunakan justru berpotensi menimbulkan beban tambahan bagi keuangan negara.
“Kalau pembiayaan dan investasi itu tidak dieksekusi sampai semester kedua, maka dana tersebut tidak produktif. Padahal Rp255,5 triliun itu kalau tidak dipergunakan pemerintah akan menjadi beban bunga sekitar 7,2 persen,” tegasnya.
Pemerintah Diminta Jelaskan Penyebab Tingginya SILPA
Banggar DPR RI meminta pemerintah memberikan penjelasan mengenai penyebab lambatnya realisasi pembiayaan dan investasi pada semester pertama APBN 2026.
Selain itu, pemerintah juga didorong memastikan anggaran yang telah tersedia dapat segera disalurkan sesuai program yang telah direncanakan agar mampu mendukung pelayanan publik, pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi.
Menurut Banggar, dana yang sudah dialokasikan dalam APBN seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga tidak hanya tersimpan sebagai sisa pembiayaan yang pada akhirnya menambah beban fiskal negara.
“Kami ingin mengetahui sampai sejauh mana program pembiayaan dan investasi dilakukan pemerintah. Jangan sampai uang yang sudah disiapkan justru menjadi beban karena tidak dimanfaatkan,” pungkas Said Abdullah.
Banggar berharap evaluasi semester APBN menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program pembiayaan dan investasi sehingga anggaran negara dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekaligus menjaga kesehatan fiskal nasional. (Ril)
