Kepastian Hukum

Transformasi Birokrasi Jadi Fokus, Menteri PANRB Tekankan Kepastian Hukum dan Layanan Publik Berkualitas

DETEKSI.co-Jakarta, Transformasi birokrasi harus mampu menghadirkan kepastian hukum, kepastian prosedur, dan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester...

RUU Kehutanan Harus Direvisi, Siti Aisyah Desak Kepastian Hukum Konflik Agraria

DETEKSI.co-Jakarta, RUU Kehutanan dinilai harus disempurnakan agar mampu memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian konflik agraria yang selama bertahun-tahun terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Siti Aisyah, menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999...

Pencabutan Izin 28 Perusahaan Diperbolehkan Beroperasi, MS Kaban Minta Kepastian Hukum

DETEKSI.co-Medan, Kordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (Korwil PMPHI) Sumatera Utara, Drs Gandi Parapat menggelar diskusi publik bertajuk “Pencabutan Izin 28 Perusahaan Diperbolehkan Beroperasi oleh Presiden Prabowo”. Kegiatan tersebut berlangsung di Jl. Stadion No. 17, Kelurahan Teladan Barat,...

L2Dikti Berikan Perlindungan Dan Kepastian Hukum Akademik Kepada UDA dan ISTP

DETEKSI.co-Medan, Pihak Universitas Darma Agung (UDA) dan Institut Sains TD. Pardede (ISTP) mengklarifikasi soal surat yang diterbitkan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2Dikti) Wilayah I dengan No. 1001/LLI/KL.01.01/2025 dan surat LLDikti 1002/LLI/FKL.01.01/2025 pada 15 Februari 2025.Surat yang ditandatangani langsung oleh...

Fraksi PKS DPRD Medan Harapkan Pencabutan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi Dapat Menjadi Kepastian Hukum Penataan Pembangunan

DETEKSI.co-Medan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mengharapkan pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 dapat menjadi kepastian hukum bagi penataan pembangunan yang ada di Kota...

Ajukan Pencabutan Perda No.2 Tahun 2015, Bobby Nasution: Berikan Kepastian Hukum Rencana Detail Tata Ruang Wilayah

DETEKSI.co-Medan, Pemko Medan melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (Perkim Cikataru) Kota Medan telah menyusun Ranperda Kota Medan tentang Pencabutan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi...

Beri Kemudahan Penanaman Modal, Bobby Nasution: Ada Kepastian Hukum Demi Sejahterakan Masyarakat

DETEKSI.co-Medan, Dalam Rapat Paripurna dengan agenda Penjelasan Kepala Daerah Terhadap Ranperda Kota Medan tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Gedung DPRD Medan, Selasa (8/8), Wali Kota Medan Bobby Nasution menyampaikan, kesejahteraan masyarakat dan iklim penanaman modal yang...

Untuk Kepastian Hukum, Presiden Serahkan Sertifikat Tanah Untuk Rakyat di Dairi

DETEKSI.co – Dairi, Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja ke Kabupaten Dairi Sumatera Utara, menyerahkan sertifikat tanah untuk masyarakat. Kegiatan dipusatkan di lapangan Sudirman Sidikalang, Kamis (3/2/2022).Sertifikat sangat penting dan merupakan tanda bukti hukum atas kepemilikan tanah, memuat identitas...

Latest News

RUU Kehutanan Dipertegas, Baleg DPR Dorong Perlindungan Semua Fungsi Hutan

DETEKSI.co-Jakarta, RUU Kehutanan terus disempurnakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melalui pembahasan Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi. Sejumlah masukan...