DETEKSI.co-Jakarta, Serangan AS ke Iran yang dilaporkan menyasar sejumlah fasilitas sipil menuai kecaman dari Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat. Ia menilai penggunaan kekuatan militer yang mengakibatkan korban warga sipil tidak dapat dibenarkan dan berpotensi memperburuk situasi keamanan di kawasan Timur Tengah.
Dalam keterangannya yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Sabtu (18/7/2026), Syahrul menegaskan bahwa serangan terhadap infrastruktur sipil merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan harus mendapat perhatian serius dari masyarakat internasional.
“Saya mengutuk dengan sekeras-kerasnya penggunaan kekuatan militer yang menyasar infrastruktur sipil dan menimbulkan korban dari warga tidak berdosa. Tidak ada pembenaran apa pun untuk serangan yang menewaskan dan melukai warga sipil,” tegas Syahrul.
Serangan AS ke Iran berdasarkan laporan media internasional terjadi pada Kamis (16/7/2026). Sejumlah infrastruktur sipil dilaporkan menjadi sasaran, di antaranya bandara, stasiun kereta api, serta dua jembatan di Iran. Insiden tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia dan luka-luka dari kalangan masyarakat sipil.
Syahrul menilai meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, termasuk hubungan Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz, seharusnya direspons melalui jalur diplomasi. Menurutnya, penggunaan kekuatan militer hanya akan memperbesar risiko meluasnya konflik dan memperburuk kondisi kemanusiaan.
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menegaskan bahwa dunia saat ini membutuhkan lebih banyak dialog dan penyelesaian damai, bukan aksi militer yang kembali memakan korban warga sipil.
“Di saat dunia membutuhkan lebih banyak dialog dan diplomasi, kita justru melihat kekerasan yang kembali menelan korban sipil. Ini adalah kemunduran bagi peradaban dan hukum internasional,” ujarnya.
Syahrul juga menekankan bahwa penyelesaian sengketa antarnegara harus tetap berpedoman pada hukum internasional, penghormatan terhadap kedaulatan setiap negara, serta perlindungan terhadap masyarakat sipil yang tidak terlibat dalam konflik.
Karena itu, ia mengajak seluruh negara, khususnya anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), untuk menolak penggunaan kekerasan sebagai instrumen penyelesaian perselisihan internasional.
Menurutnya, Indonesia bersama negara-negara ASEAN telah memberikan contoh bahwa dialog, penghormatan terhadap kedaulatan, dan kerja sama multilateral merupakan pendekatan yang lebih efektif dalam menjaga stabilitas kawasan maupun hubungan antarnegara.
“Indonesia dan negara-negara ASEAN telah membuktikan bahwa dialog, penghormatan terhadap kedaulatan, dan prinsip-prinsip multilateralisme adalah jalan terbaik. Kita harus bersama-sama mencegah agar pendekatan kekerasan tidak menjadi norma dalam hubungan antarbangsa,” katanya.
Selain itu, Syahrul menyatakan dukungannya terhadap sikap Pemerintah Indonesia yang mendorong seluruh pihak segera menghentikan aksi militer dan kembali menempuh jalur perundingan. Ia juga meminta Dewan Keamanan PBB mengambil langkah konkret untuk mencegah meluasnya konflik sekaligus memastikan perlindungan terhadap warga sipil.
Menutup keterangannya, legislator dari Daerah Pemilihan Riau itu menegaskan bahwa perdamaian hanya dapat dicapai melalui komunikasi dan saling menghormati, bukan melalui penggunaan senjata.
“Perdamaian tidak akan pernah lahir dari bom dan peluru. Ia hanya bisa lahir dari keberanian untuk duduk bersama, mendengar, dan menghormati satu sama lain. Indonesia harus berada di garda depan menyuarakan itu,” pungkasnya.
