Berdasarkan Keputusan Kemenkum HAM RI Nomor : AHU-0056413.AH.01.02.TAHUN 2021 Sesuai Akta Notaris Adi Pinem, SH Nomor : 53 Tanggal 08 Oktober 2021
Perda RDTR
Fraksi PKS DPRD Medan Harapkan Pencabutan Perda RDTR dan Peraturan Zonasi Dapat Menjadi Kepastian Hukum Penataan Pembangunan
DETEKSI.co-Medan, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) mengharapkan pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kota Medan Tahun 2015-2035 dapat menjadi kepastian hukum bagi penataan pembangunan yang ada di Kota...
Latest News
Editor -
Perumnas Mandala Dinilai Sudah Menyatu dengan Medan, Tokoh Masyarakat Minta Kajian Masa Depan Wilayah Diperkuat
DETEKSI.co-Medan, Keterhubungan Perumnas Mandala dengan Kota Medan dinilai tidak lagi sekadar soal kedekatan geografis. Dalam kehidupan sehari-hari, kawasan yang...

