Berdasarkan Keputusan Kemenkum HAM RI Nomor : AHU-0056413.AH.01.02.TAHUN 2021 Sesuai Akta Notaris Adi Pinem, SH Nomor : 53 Tanggal 08 Oktober 2021
Remunerasi Kepala Daerah
PPPK Jadi Prioritas, Dede Yusuf Perjuangkan Relaksasi Belanja Pegawai untuk Daerah
DETEKSI.co-Jakarta, PPPK menjadi prioritas utama dalam pembahasan Komisi II DPR RI terkait kebijakan belanja pegawai di daerah. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menegaskan pihaknya akan terus mengawal penyelesaian status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baik...
Latest News
Editor -
BPN Konfirmasi PT Tindoan Bujing Belum Kantongi HGU
DETEKSI.co-Paluta, Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) bersama perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tapanuli...

