Berdasarkan Keputusan Kemenkum HAM RI Nomor : AHU-0056413.AH.01.02.TAHUN 2021 Sesuai Akta Notaris Adi Pinem, SH Nomor : 53 Tanggal 08 Oktober 2021
Tata Kelola Pemerintahan
KPK Perkuat Pengawasan Dana Otsus Papua, Dorong Tata Kelola Transparan dan Bebas Korupsi
DETEKSI.co-Jayapura, KPK memperkuat langkah pencegahan korupsi dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua dengan mendorong reformasi tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi bersama kementerian, lembaga, serta seluruh pemerintah daerah di Tanah Papua...
KPK-KPPU Perkuat Integrasi Sistem, Cegah Korupsi Sejak Dini Lewat Pengawasan Digital
DETEKSI.co-Jakarta, KPK dan KPPU memperkuat sinergi pencegahan korupsi melalui integrasi sistem elektronik antarlembaga. Langkah ini dilakukan agar berbagai potensi penyimpangan dapat terdeteksi lebih cepat sebelum berkembang menjadi tindak pidana korupsi.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Komisi...
Transformasi Birokrasi Jadi Fokus, Menteri PANRB Tekankan Kepastian Hukum dan Layanan Publik Berkualitas
DETEKSI.co-Jakarta, Transformasi birokrasi harus mampu menghadirkan kepastian hukum, kepastian prosedur, dan pelayanan publik yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester...
Bupati Langkat Perkuat Sinergi Dengan Kajati Sumut Wujudkan Pemerintahan Bersih
DETEKSI.co-Langkat, Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH melakukan pertemuan dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhibuddin, S.H., M.H. di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Medan, Kamis (18/6/2026). Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Langkat dalam memperkuat tata kelola...
KPK Soroti Tiga Titik Rawan Korupsi di Maluku Utara, Pengadaan hingga SPMB Jadi Fokus
DETEKSI.co-Ternate, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperketat pengawasan tata kelola pemerintahan di Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate dengan menyoroti tiga sektor yang dinilai paling rentan terhadap praktik korupsi, yakni perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ). Langkah tersebut...
Terima Bus KPK RI, Pemprov Sumut Sampaikan Berbagai Capaian Tata Kelola Pemerintahan
DETEKSI.co-Medan, Menyambut kedatangan Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI), Inspektur Daerah Provinsi Sumut Lasro Marbun menyampaikan berbagai capaian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam hal tata kelola pemerintahan. Antara lain prestasi Monitoring Center for Prevention berada di urutan...
Kick off Meeting dengan Anggota V BPK RI, Edy Rahmayadi Pastikan Tata Kelola Pemerintahan Sudah Baik dan Penuh Ketaatan
DETEKSI.co-Medan, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menyampaikan bahwa tata kelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Kabupaten/Kota di Sumut sudah berjalan baik dan penuh ketaatan. Meskipun masih ada delapan Kabupaten/Kota di Sumut yang belum meraih WTP.Hal ini disampaikan Gubernur Edy...
Sepekan Jelang Peringatan Hakordia 2022 di Sumut, Inspektorat Ungkap Berbagai Capaian Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan
DETEKSI.co-Medan, Inspektorat Sumatera Utara (Sumut) memaparkan berbagai upaya dan capaian perbaikan tata kelola pemerintahan berdasarkan kinerja pengawasan internal oleh lembaga ini. Catatan tersebut menjadi bagian dari kesiapan provinsi ini menjadi Tuan Rumah pelaksanaan peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia)...
Latest News
Plt. Bupati Langkat Tiorita Dampingi Pangdam I/BB Panen Raya TNI, Perkuat Swasembada Pangan
DETEKSI.co-Langkat, Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat, Tiorita Br. Surbakti, SH, mendampingi Panglima Kodam I/Bukit Barisan (Pangdam I/BB) Mayjen TNI...

