Berdasarkan Keputusan Kemenkum HAM RI Nomor : AHU-0056413.AH.01.02.TAHUN 2021 Sesuai Akta Notaris Adi Pinem, SH Nomor : 53 Tanggal 08 Oktober 2021
transparansi anggaran
KPK Soroti Tiga Titik Rawan Korupsi di Maluku Utara, Pengadaan hingga SPMB Jadi Fokus
DETEKSI.co-Ternate, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperketat pengawasan tata kelola pemerintahan di Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate dengan menyoroti tiga sektor yang dinilai paling rentan terhadap praktik korupsi, yakni perencanaan, penganggaran, serta pengadaan barang dan jasa (PBJ). Langkah tersebut...
Pemko Medan Raih WTP ke-6 Berturut-turut, Prestasi Gemilang Tata Kelola Keuangan Daerah
DETEKSI.co-Medan, Pemko Medan raih WTP ke-6 berturut-turut setelah kembali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung Wali...
Rekomendasi LKPJ 2025 Medan Disahkan, DPRD Tekankan Transparansi dan Kinerja
DETEKSI.co-Medan, Rekomendasi LKPJ 2025 Medan resmi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Medan, Selasa (24/04/2026). Agenda ini menjadi langkah penting dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus penentuan arah kebijakan pembangunan ke depan.
Rekomendasi LKPJ 2025 Medan dibahas dalam rapat yang...
Latest News
Editor -
KPK Soroti Tiga Titik Rawan Korupsi di Maluku Utara, Pengadaan hingga SPMB Jadi Fokus
DETEKSI.co-Ternate, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperketat pengawasan tata kelola pemerintahan di Provinsi Maluku Utara dan Kota Ternate dengan menyoroti...

