Deteksi

Forum Aktifis 98 Sinyalir Ada yang Rancang Gerakan Mahasiswa Lengserkan Jokowi

Muhammad Ikhyar Velayati Harahap

Muhammad Ikhyar Velayati Harahap

DETEKSI.co – Medan, Koordinator Forum Aktifis 98 Sumut, Muhammad Ikhyar Velayati Harahap mensinyalir, saat ini ada gerakan yang sedang merancang gerakan mahasiswa dengan tujuan untuk melengserkan Joko Widodo (Jokowi) dari jabatan presiden.

Ikhyar menyebutkan, unggahan meme yang bertuliskan “Jokowi: The King of Lip Service” dengan foto Presiden Joko Widodo memakai jas dan mahkota di kepala yang viral di sosial media, dan dua hari kemudian muncul konsolidasi BEMSI untuk melakukan aksi, adalah tanda-tandanya.

“Unggahan meme dan kritikan dari BEM UI bukan kebetulan, tetapi merupakan trigger dan skenario awal membangun gerakan mahasiswa yang sistimatis, bertujuan melengserkan Jokowi sebelum Pilpres 2024,” kata Ikhyar.

Menurut Ikhyar, meme yang bertuliskan ‘Jokowi: The King of Lip Service’ dari BEM UI merupakan skenario awal untuk membuat panas atmosfir politik dan mendesain gerakan mahasiswa untuk melakukan aksi secara serentak, terstruktur dan massif di seluruh Indonesia.

“Tujuannya jelas, agar Presiden Jokowi lengser sebelum Pilpres 2024. Itu harapan dalang dari gerakan tersebut,” ungkap Ikhyar kepada wartawan di Medan, Rabu (7/7).

Dituturkan Ikhyar, isu sentral yang akan di gaungkan ke masyarakat oleh gerakan mahasiswa tersebut terkait kegagalan pemerintah dalam menangani Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Selain itu kasus membanjirnya TKA China di Indonesia juga akan dijadikan isu utama gerakan, targetnya agar terbangun opini dan sentimen negatif terhadap pemerintahan Jokowi.

Strategi ini, untuk menciptakan krisis ekonomi dan politik yang bermuara pada delegitimasi pemerintah. Kemudian alurnya bisa di tebak kemana muaranya. Jika opini massa sudah terbangun dan massif, aksi demonstrasi sudah meluas, di sertai usaha blokade ekonomi untuk membuat krisis ekonomi akut yang berdampak pada krisisis politik.

“Krisis ekonomi dan politik inilah yang menjadi alasan bagi partai oposisi untuk meminta sidang istimewa dan pelengseran Jokowi. Atau minimal terjadi bargaining politik, yaitu Jokowi dan partai pendukung bersedia menurunkan Presiden Treshold hingga 0 persen atau diberi akses dalam proyek nasional maupun export-impor yang selama ini mereka nikmati,” ujarnya.

Copy Paste Strategi Pelengseran Gusdur

Strategi dan taktik politik seperti ini, menurut Ikhyar sebenarnya sudah usang dan merupakan copy paste dari gerakan poros tengah saat melengserkan Presiden Gusdur tahun 2001.

“Waktu itu Gusdur konsisten melakukan reformasi politik dan ekonomi. Kebijakan Gusdur tersebut merugikan kepentingan pengusaha hitam dan elit politik Orde Baru, yang dulu mereka adalah pemain utamanya. Mereka inilah yang merencanakan pelengseran Gusdur berkoalisi dengan reformis gadungan (Poros Tengah) dengan menggunakan para juniornya di organ mahasiswa intra kampus (BEM) dan extra kampus,” tuturnya.

Ikhyar melanjutkan, kemudian di rancang strategi, taktik dan isu gerakannya, di mulai dari pembangunan opini Gusdur korupsi kasus bulogate dan bruneigate, hingga aksi massa dan berakhir dengan Sidang Istimewa MPR RI digelar pada 23 Juli 2001 yang bermuara pelengseran Gusdur dari jabatan Presiden.

Ikhyar mengatakan, sebenarnya Gusdur punya basis massa dan kekuatan untuk melawan kaum reaksioner tersebut, tetapi beliau tidak menggunakannya untuk menghindari pertumpahan darah, walaupun beliau tahu sedang di kudeta secara merangkak,” tegas Ikhyar.

Saat ini, menurut Ikhyar, harapan kaum oposisi opurtunis di parlemen maupun yang di luar parlemen untuk melengserkan Jokowi tidak akan berhasil. Karena, kimiawi politik dan kondisi objektifnya berbeda ketika saat Gusdur di lengserkan.

“Saat ini Presiden Jokowi di dukung oleh 75 persen anggota parlemen di DPR, kemudian mayoritas Parpol besar dan pemenang pemilu loyal dan berada di belakang Presiden Jokowi,” jelasnya.

Faktor lain menyebabkan skenario pelengseran Jokowi akan gagal, karena masyarakat masih fokus bergotong royong bersama pemerintah dalam mengentaskan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi, sehingga isu-isu politik tidak menjadi prioritas utama rakyat. (TS)

Admin

Read Previous

Anggota DPRD Langkat Bingung Hasil PCR Berbeda

Read Next

Masyarakat Terapkan Prokes, Gubernur :  Kegiatan Tempat Ibadah Masih Diperbolehkan

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *