DETEKSI.co – Aceh Singkil, Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mendapat 64 rekomendasi perbaikan dari Badan Pemeriksa Keuangan RI pada tahun 2025. Namun, mayoritas rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti.
Temuan itu terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor: 16.A/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026 tanggal 15 Juni 2026 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
Dalam Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan sebelumnya, BPK memantau tindak lanjut atas LHP Tahun 2020 s.d 2024, sesuai amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.
Untuk LHP Tahun 2025, BPK mencatat ada 22 temuan dengan 64 rekomendasi perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Dari 64 rekomendasi tersebut, baru 24 rekomendasi yang dinyatakan Sesuai. Sisanya, 40 rekomendasi masih berstatus Belum Ditindaklanjuti.
Jika tindaklanjut rekomendasi BPK pada tahun 2025 itu dipersentasekan, maka lebih dari 62 persen rekomendasi belum ada tindak lanjut.
Kondisi ini menjadi ironi. Di satu sisi Pemkab Aceh Singkil berupaya mempertahankan opini, di sisi lain kepatuhan menindaklanjuti rekomendasi justru diduga kian menurun.
BPK sendiri dalam LHP tersebut menegaskan, temuan pemeriksaan tidak memengaruhi opini atas laporan keuangan. Namun hal tersebut tidak menghapus kewajiban tindak lanjut.
Sesuai ketentuan, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan DPRD.
40 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti itu kini menjadi pekerjaan rumah mendesak. Jika ditambah dengan 52 rekomendasi tahun 2021-2024 yang berstatus belum sesuai, maka total ada 92 rekomendasi yang belum tuntas.
Publik menanti langkah konkret Pemkab Aceh Singkil untuk segera menuntaskan 40 rekomendasi tersebut dan rekomendasi sebelumnya, sebagai wujud komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada pihak terkait sesuai Kode Etik Jurnalistik. (Arman Munthe)
