DETEKSI.co-Aceh Singkil, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor: 16.A/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026 tanggal 15 Juni 2026 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 kembali mengungkap kelemahan pengelolaan belanja pegawai.
Dalam LHP tersebut, tentang Kelebihan Pembayaran Tunjangan ASN yang Melaksanakan Cuti Besar, BPK menemukan pembayaran tunjangan yang seharusnya dihentikan selama ASN menjalani cuti besar, namun tetap dibayarkan.
Temuan tersebut mencakup 13 ASN di lingkungan Pemkab Aceh Singkil. Mereka tercatat melaksanakan cuti besar pada periode 2024 hingga 2025, namun Tunjangan Jabatan baik eselon, fungsional, maupun tunjangan umum tetap dibayarkan.
Berdasarkan tabel LHP yang diperoleh melalui PPID BPK RI, kelebihan pembayaran terbesar terjadi pada ASN di Setdakab dengan periode cuti 15 Februari hingga 15 Mei 2025 sebesar Rp9.750.000 untuk Tunjangan eselon Maret s.d Mei.
Selain itu tercatat ASN di Dinas Pertanahan dengan kelebihan Rp6.075.000 untuk periode Juni s.d Agustus, serta 11 ASN lainnya di Sekwan, DTPHP, BKPSDM, Kecamatan Kuala Baru, Kecamatan Singkil Utara, Dinkes, DLH, Dispusip, dan Kecamatan Gunung Meriah dengan nilai bervariasi antara Rp380.000 hingga Rp1.620.000.
Secara akumulatif, total kelebihan pembayaran tunjangan tersebut mencapai Rp31.580.000,00.
Sesuai ketentuan, ASN yang melaksanakan cuti besar tidak berhak menerima tunjangan jabatan dan tunjangan umum. Pembayaran yang terus berlangsung mengindikasikan belum optimalnya sistem kontrol pada Badan Pengelola Keuangan dan BKPSDM dalam memverifikasi daftar pembayaran tunjangan dengan data kepegawaian terkait status cuti.
BPK merekomendasikan agar kelebihan pembayaran tersebut segera ditagih dan disetorkan kembali ke kas daerah.
Temuan tersebut menjadi catatan penting bahwa ketertiban administrasi kepegawaian tidak hanya soal kehadiran, tetapi juga menyangkut kepatuhan dalam pembayaran hak keuangan negara yang harus tepat sasaran. (Arman Munthe)
