DETEKSI.co – Aceh Singkil, Legalitas material yang digunakan pada Proyek Peningkatan Jalan Situbuh-tubuh – Situban Makmur di Kecamatan Danau Paris, Kabupaten Aceh Singkil dengan pagu Rp1.939.875.000 dari APBD Aceh Singkil Tahun Anggaran 2026 dipertanyakan.
Salah seorang warga yang meminta namanya dirahasiakan menyebut, material pada proyek yang menggunakan anggaran negara harus dipastikan keabsahan izinnya.
“Setiap proyek yang menggunakan anggaran negara itu harus menggunakan material yang berizin resmi, dilakukan uji lab,” kata sumber tersebut, Senin (9/11/2026).
Ia meminta agar pengerjaan proyek peningkatan jalan tersebut tidak sembarangan menggunakan material yang tidak berizin.
Sementara itu, saat dikonfirmasi DETEKSI.co, penanggung jawab proyek berinisial MB menyebut pengerjaan jalan itu sepanjang 550 meter.
“550 meter,” kata MB, Senin (9/11/2026).
Ia menyebut material yang digunakan berasal dari Pertabas dan mengklaim telah dilakukan uji sampel laboratorium.
“Material dari pertabas, setiap material yang dipakai sudah dikirim sampel uji lab,” tambahnya.
Saat redaksi meminta kejelasan lebih detail terkait nama CV penyedia material, nama quarry, alamat lengkap quarry, dan nomor Izin Usaha Pertambangan (IUP/SIPB), penanggung jawab proyek hanya menjawab singkat.
“Kepertabas saja,” jawabnya singkat.
Redaksi kemudian meminta bukti hasil uji laboratorium resmi sebagai dasar untuk memastikan mutu pekerjaan. Namun hingga berita ini diterbitkan, permintaan tersebut belum direspons.
Sesuai regulasi, material sirtu, pasir, dan batu untuk proyek jalan wajib berasal dari quarry yang memiliki IUP atau SIPB resmi yang diterbitkan Gubernur, memiliki dokumen lingkungan UKL-UPL, memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan KBLI Pertambangan, serta membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) sebagai PAD.
Selain itu, sesuai Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 Revisi 2, setiap material wajib dilengkapi hasil uji laboratorium resmi meliputi CBR, gradasi, abrasi, hingga kadar lumpur.
Hingga berita ini diterbitkan, Plt Kepala Dinas PUPR Aceh Singkil belum memberikan tanggapan terkait legalitas sumber material dan hasil uji lab proyek tersebut.
Redaksi DETEKSI.co membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada semua pihak terkait sesuai ketentuan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Arman Munthe)
