DETEKSI.co-Medan, Youth City Changers (YCC) APEKSI 2026 menjadi wadah lahirnya berbagai gagasan tentang pembangunan kota yang tangguh menghadapi bencana. Dalam forum yang berlangsung di Hotel Le Polonia, Medan, Minggu (28/6/2026), para kepala daerah dan pemerintah pusat mengajak generasi muda mengambil peran sebagai penggerak perubahan menuju kota yang lebih siap menghadapi berbagai ancaman bencana.
Youth City Changers (YCC) APEKSI 2026 mengangkat tema Inspirasi Kota Tangguh sebagai bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI Tahun 2026. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan peserta muda dari berbagai kota di Indonesia.
Tiga narasumber utama hadir membagikan pengalaman dan pandangan mereka, yakni Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam, Wakil Wali Kota Medan Zakiyuddin Harahap, jajaran pimpinan perangkat daerah Pemerintah Kota Medan, serta peserta Youth City Changers 2026.
Dalam pemaparannya, Rico Waas membagikan pengalaman Pemerintah Kota Medan saat menghadapi banjir besar pada 27 November 2025 yang disebut sebagai salah satu bencana paling berat dalam sejarah Kota Medan.
Hujan deras yang mengguyur selama tiga hari berturut-turut menyebabkan luapan air merendam 19 dari 21 kecamatan di Kota Medan. Kondisi tersebut memaksa pemerintah bergerak cepat melakukan penanganan darurat.
Menurut Rico Waas, langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi perangkat daerah (OPD), hingga para camat untuk memetakan wilayah terdampak sekaligus menyusun strategi evakuasi masyarakat.
Namun, tantangan terbesar saat itu bukan hanya persoalan banjir, melainkan rendahnya kesiapan sebagian masyarakat menghadapi kondisi darurat.
“Banyak warga awalnya menolak dievakuasi karena mengira air akan segera surut. Ketika air naik drastis, barulah mereka meminta bantuan dalam kondisi yang sudah sangat berbahaya,” ungkap Rico Waas.
Menghadapi situasi tersebut, Pemerintah Kota Medan segera memetakan kawasan rawan banjir, melakukan evakuasi warga, mendirikan posko bencana, mengaktifkan Belanja Tidak Terduga (BTT), serta mengerahkan seluruh perangkat daerah untuk mempercepat penanganan di lapangan.
Meski demikian, proses evakuasi sempat mengalami hambatan karena masih ada warga yang memilih bertahan di rumah hingga kondisi banjir semakin membahayakan.
Pengalaman itu, kata Rico Waas, menjadi bahan evaluasi penting untuk memperkuat standar operasional prosedur (SOP) penanganan bencana sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi situasi darurat.
Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan tidak berhenti setelah banjir surut. Kota Medan dihadapkan pada lonjakan volume sampah yang sangat signifikan.
Jika pada hari normal volume sampah berkisar antara 1.500 hingga 1.700 ton per hari, pascabanjir jumlahnya melonjak menjadi sekitar 6.000 hingga 6.500 ton per hari. Kondisi tersebut meningkatkan risiko munculnya penyakit sekaligus memperberat proses pemulihan.
Karena itu, Rico Waas menegaskan bahwa penanganan bencana tidak dapat dilakukan pemerintah sendiri. Menurutnya, kolaborasi dengan relawan, komunitas, dunia usaha, serta masyarakat menjadi faktor utama dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal menekankan bahwa membangun kota tangguh harus dimulai sebelum bencana terjadi melalui penguatan mitigasi.
Berkaca dari pengalaman Aceh menghadapi tsunami dan banjir, Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat sistem deteksi dini, jalur evakuasi, pembangunan rumah pompa, hingga edukasi kebencanaan berbasis keluarga dan sekolah.
Menurut Illiza, kesiapsiagaan harus menjadi budaya yang tertanam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
“Kesiapsiagaan harus menjadi budaya. Masyarakat harus tahu apa yang dilakukan saat gempa, saat banjir, ke mana harus evakuasi, dan bagaimana melindungi diri,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menjelaskan bahwa setiap bencana selalu menjadi ujian terhadap kualitas sistem pemerintahan, kebersamaan masyarakat, kepemimpinan, komunikasi, dan pengelolaan data.
“Bencana adalah ujian bagi sistem. Kota yang sistemnya kuat akan pulih lebih cepat. Tapi kota dengan sistem lemah akan lebih lama bangkit,” kata Bima Arya.
Ia menambahkan, kualitas kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan penanganan bencana. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pemimpin yang hadir langsung di tengah kondisi darurat, bukan hanya memberikan arahan dari balik meja.
Bima juga menyoroti masih lemahnya perencanaan jangka panjang di sejumlah daerah. Banyak pemerintah daerah dinilai masih bersifat reaktif, baru bergerak ketika bencana telah terjadi, bukan membangun sistem mitigasi sejak dini.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah memperkuat kerja sama dengan para ahli kebencanaan serta menjadikan pengalaman masa lalu sebagai bahan pembelajaran dalam menyusun kebijakan.
Menutup sesi diskusi, seluruh narasumber sepakat bahwa generasi muda memiliki posisi strategis dalam membangun kota yang tangguh terhadap bencana.
Melalui inovasi, literasi kebencanaan, serta semangat kolaborasi, kaum muda diharapkan menjadi motor perubahan yang mampu menciptakan kota-kota di Indonesia yang lebih siap, tanggap, dan berdaya menghadapi berbagai tantangan di masa depan. (Red/d)
