DETEKSI.co-Yogyakarta, Basarnas Yogyakarta dinilai sudah memenuhi syarat untuk ditingkatkan statusnya dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B menjadi Kelas A. Penilaian tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, setelah memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kantor Basarnas Yogyakarta di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (17/7/2026).
Basarnas Yogyakarta dinilai memiliki beban kerja yang besar karena menangani wilayah dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Kondisi geografis Daerah Istimewa Yogyakarta yang rawan erupsi Gunung Merapi, gempa tektonik, hingga berbagai kecelakaan membuat kebutuhan terhadap layanan pencarian dan pertolongan terus meningkat.
Menurut Roberth Rouw, peningkatan status menjadi Kelas A bukan sekadar perubahan struktur organisasi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan agar mampu menghadapi operasi SAR yang semakin kompleks dan memberikan pelayanan lebih cepat kepada masyarakat.
“Jogja merupakan salah satu daerah dengan risiko bencana yang sangat tinggi, mulai dari erupsi Gunung Merapi hingga gempa tektonik. Karena itu, penguatan Basarnas menjadi kebutuhan,” ujar Roberth usai kunjungan kerja tersebut.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu menjelaskan bahwa luas wilayah kerja Basarnas Yogyakarta juga menjadi pertimbangan utama. Dengan karakteristik wilayah yang memiliki banyak potensi bencana, organisasi membutuhkan dukungan kepemimpinan, sumber daya manusia, dan sarana yang lebih memadai.
Roberth mengungkapkan Basarnas Yogyakarta akan memperoleh tambahan sekitar 34 hingga 35 aparatur sipil negara (ASN). Penambahan tersebut dinilai penting karena saat ini jumlah personel yang tersedia baru sekitar 117 orang.
Meski demikian, menurutnya jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan agar sebanding dengan besarnya tanggung jawab yang diemban. Terlebih, Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini berstatus siaga 3 terhadap aktivitas Gunung Merapi dan memiliki banyak kawasan wisata yang membutuhkan kesiapsiagaan pencarian dan pertolongan setiap waktu.
“Yogyakarta merupakan daerah dengan risiko bencana yang sangat tinggi. Karena itu kapasitas Basarnas harus diperkuat agar mampu memberikan pelayanan yang cepat kepada masyarakat ketika terjadi keadaan darurat,” tegasnya.
Selain mengapresiasi penambahan personel, Roberth memastikan Komisi V DPR RI akan terus mengawal kebutuhan Basarnas, termasuk penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas organisasi.
Menurutnya, dukungan kebijakan dari pemerintah menjadi faktor penting agar layanan pencarian dan pertolongan dapat berjalan lebih optimal. Ia menegaskan negara harus hadir melalui penguatan institusi yang bertugas melindungi keselamatan masyarakat saat terjadi bencana maupun kondisi darurat lainnya.
Dengan peningkatan kapasitas organisasi, Basarnas Yogyakarta diharapkan mampu memberikan respons yang lebih cepat, efektif, dan profesional dalam setiap operasi kemanusiaan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. (Ril)
