DETEKSI.co-Jakarta, Anggaran Trans Tuntas dalam pembahasan anggaran Kementerian Transmigrasi Tahun Anggaran 2027 mendapat sorotan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Mori Hanafi.
Mori meminta pemerintah meninjau kembali distribusi anggaran agar lebih proporsional. Ia mengingatkan agar besarnya alokasi untuk Trans Tuntas tidak mengurangi dukungan terhadap program prioritas Kementerian Transmigrasi lainnya.
Hal itu disampaikan Mori dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama seluruh mitra kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.
Menurut Mori, sektor transmigrasi mendapat tambahan anggaran yang cukup besar sehingga komposisinya perlu dikaji kembali.
“Transmigrasi tadinya anggarannya sekitar Rp400 miliar, kemudian ada tambahan sekitar Rp500-an miliar dari perencanaan. Tetapi kami melihat fokus anggarannya terlalu tinggi di transmigrasi,” ujar Mori.
Mori meminta pemerintah tidak terlalu memusatkan anggaran pada program Trans Tuntas. Menurutnya, masih terdapat sejumlah program unggulan Kementerian Transmigrasi yang juga membutuhkan dukungan anggaran.
Ia juga menilai pembangunan transmigrasi memiliki keterkaitan dengan kewenangan kementerian dan lembaga lain, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Kementerian Dalam Negeri.
“Banyak hal lain yang sebenarnya bisa Bapak fokuskan. Kami melihat ini tidak imbang, padahal apa yang akan dilakukan di transmigrasi banyak bersinggungan dengan BPN dan juga Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Menurut Mori, keterkaitan tersebut perlu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menentukan prioritas anggaran.
Dengan pembagian yang sesuai kewenangan, setiap kementerian dan lembaga diharapkan dapat menjalankan program berdasarkan kebutuhan masing-masing.
Mori juga menyoroti pentingnya kesinambungan program dari satu tahun anggaran ke tahun berikutnya.
Ia mengingatkan agar konsentrasi anggaran pada Trans Tuntas tidak membuat program unggulan lainnya kehilangan dukungan pada 2027.
“Kami khawatir kalau Bapak betul-betul hanya fokus pada Trans Tuntas, cita-cita Bapak dengan program itu justru terganggu. Program-program unggulan Bapak yang lain juga perlu mendapatkan sentuhan,” tegasnya.
Karena itu, Mori mendorong Kementerian Transmigrasi menata kembali distribusi anggaran dengan mempertimbangkan skala prioritas dan keberlanjutan program yang sudah berjalan.
Menurutnya, kebijakan anggaran tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan satu agenda besar. Program lainnya juga perlu tetap mendapat dukungan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat.
Mori berharap pemerintah dapat menyusun komposisi anggaran yang lebih seimbang sehingga target pembangunan transmigrasi tetap dapat dicapai tanpa mengorbankan keberlanjutan program prioritas lainnya.(Ril)
