DETEKSI.co-Jakarta, Anggaran transmigrasi mendapat sorotan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus. Ia meminta Kementerian Transmigrasi memastikan anggaran pembangunan kawasan transmigrasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Lasarus menilai masih banyak kawasan transmigrasi yang membutuhkan perhatian pemerintah, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana dasar.
Pernyataan itu disampaikan Lasarus setelah mendengarkan pemaparan Menteri Transmigrasi mengenai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Transmigrasi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama seluruh mitra kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, 24 September 2026.
Dalam pemaparan tersebut, program Trans Tuntas mendapat alokasi anggaran yang disebut jauh lebih besar dibandingkan empat program lainnya, yakni Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Gotong Royong, dan Trans Karya Nusa.
Lasarus mengatakan sejumlah anggota Komisi V mempertanyakan besarnya anggaran untuk Trans Tuntas. Menurut dia, anggaran yang terbatas perlu diarahkan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat di kawasan transmigrasi.
“Tadi banyak komplain dari teman-teman anggota (Komisi V) terkait program Trans Tuntas ini yang menyerap anggaran sangat besar di Kementerian Transmigrasi. Sementara kami berharap anggaran yang terbatas ini bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat di kawasan transmigrasi,” ujar Lasarus.
Lasarus menegaskan pembangunan transmigrasi tidak cukup hanya menyelesaikan persoalan administrasi dan pertanahan.
Menurutnya, masyarakat juga membutuhkan infrastruktur dasar untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Ia mencontohkan kondisi jalan yang masih membuat sejumlah kawasan transmigrasi sulit diakses.
Selain jalan, sejumlah fasilitas umum seperti balai pertemuan yang sebelumnya digunakan masyarakat untuk berkumpul, rapat, dan berdiskusi disebut banyak yang tidak terurus.
Lasarus menyebut program Kementerian Pekerjaan Umum, termasuk Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah, telah membantu membuka akses di sejumlah kawasan. Namun, kebutuhan sarana dan prasarana lainnya tetap perlu mendapat perhatian.
“Untuk keluar dari kawasan transmigrasi saja, beberapa wilayah masih terisolasi. Sekarang kita terbantu dengan program Kementerian PU, seperti Inpres Jalan Daerah, sehingga akses sudah mulai terbuka. Tetapi sarana dan prasarana lainnya juga perlu diperhatikan,” jelasnya.
Menurut Lasarus, pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur kawasan transmigrasi karena keterbatasan anggaran.
Ia juga menilai Dana Desa belum cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan infrastruktur di kawasan tersebut.
“Daerah membangun sarana prasarana transmigrasi hari ini tidak bisa karena kemampuan infrastrukturnya terbatas. Kita juga sama-sama tahu, mengandalkan Dana Desa pun berat, walaupun kawasan transmigrasi itu berstatus desa,” katanya.
Karena itu, Lasarus mendorong penguatan pembagian peran dan koordinasi antara Kementerian Transmigrasi, Kementerian Desa, serta kementerian dan lembaga lainnya.
Menurutnya, setiap kementerian dan lembaga perlu menjalankan intervensi sesuai kewenangan masing-masing agar persoalan kawasan transmigrasi dapat ditangani secara menyeluruh.
Kementerian Pekerjaan Umum, misalnya, dapat berfokus pada pembangunan jalan. Sementara Kementerian Transmigrasi dapat menangani kebutuhan sarana dan prasarana lain yang belum menjadi perhatian kementerian atau lembaga lainnya.
Lasarus juga menyoroti rencana pengembangan investasi di kawasan transmigrasi. Menurutnya, investasi perlu memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Ia mengatakan investasi akan sulit berkembang apabila kebutuhan dasar masyarakat masih belum terpenuhi.
“Kita bicara investasi bukan berarti kami tidak setuju. Tetapi di lokasi transmigrasi mana orang mau berinvestasi kalau masyarakatnya sendiri masih berjuang untuk mencari makan dan menyekolahkan anak? Keseharian mereka masih berat,” tuturnya.
Ia mencontohkan kondisi pada musim hujan ketika masyarakat di sejumlah kawasan transmigrasi kesulitan membawa hasil pertanian keluar wilayah karena kondisi jalan yang buruk.
Padahal, hasil pertanian seperti sayuran menjadi salah satu sumber penghasilan masyarakat.
Lasarus juga menyebut terdapat transmigran yang memilih kembali karena kawasan tempat mereka tinggal belum memberikan kehidupan yang lebih baik.
Lasarus menegaskan setiap anggaran pembangunan transmigrasi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menyatakan pandangannya sejalan dengan masukan Mori Hanafi mengenai perlunya penataan kembali komposisi anggaran.
“Kita sambut cara berpikir Pak Menteri. Tetapi yang paling penting, apakah dana yang ada itu bisa dirasakan oleh kawasan transmigrasi dan masyarakatnya?” tegas Lasarus.
Komisi V DPR RI, kata Lasarus, mendukung upaya pemerintah mengembangkan kawasan transmigrasi.
Namun, pembangunan tersebut menurutnya perlu disertai pemerataan anggaran, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses ekonomi.(Ril)
