DETEKSI.co-Kep. Batu, Persoalan mahal dan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Kepulauan Batu, Kabupaten Nias Selatan, kembali menjadi sorotan. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum didesak segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan yang dinilai membebani masyarakat tersebut.
Desakan itu disampaikan pemerhati Kepulauan Batu sekaligus praktisi hukum, Onesius Gaho, S.H., M.H. Ia mempertanyakan penyebab harga BBM yang tinggi serta sulitnya masyarakat memperoleh pasokan bahan bakar di wilayah kepulauan.
Menurut Onesius, persoalan BBM seharusnya menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah, terlebih ketika Bupati Nias Selatan bersama sejumlah pejabat dan anggota DPRD melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Batu.
Ia menilai kunjungan kerja kepala daerah tidak boleh sekadar menjadi kegiatan seremonial. Kehadiran pemerintah semestinya dimanfaatkan untuk mendengar langsung keluhan masyarakat dan mencari solusi atas persoalan yang mereka hadapi.
“Kalau pemerintah dan para pejabat datang berkunjung dari satu kecamatan ke kecamatan lainnya, tetapi persoalan mendasar masyarakat tidak tersentuh, lalu apa sebenarnya yang ingin dicapai dari kunjungan tersebut? Jangan sampai masyarakat hanya melihat kehadiran pejabat, tetapi tidak merasakan kehadiran solusi,” ujar Onesius.
Onesius Minta Dugaan Penimbunan BBM Diselidiki
Onesius secara khusus meminta Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, terutama Polres Nias Selatan, untuk menelusuri penyebab mahal dan sulitnya BBM di Kepulauan Batu.
Ia meminta kepolisian menyelidiki kemungkinan adanya praktik penimbunan, penyalahgunaan distribusi, maupun permainan harga yang berpotensi merugikan masyarakat.
Menurutnya, apabila terdapat indikasi pelanggaran dalam rantai distribusi BBM, aparat penegak hukum perlu melakukan pemeriksaan secara serius.
“Jika terdapat dugaan penimbunan BBM atau praktik-praktik lain yang melanggar hukum, saya meminta agar Polres Nias Selatan melakukan penyelidikan secara serius. Apabila ditemukan bukti dan unsur tindak pidana, tentu harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong pengusutan persoalan tersebut. Baginya, masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai penyebab BBM mahal dan sulit diperoleh, bukan sekadar pernyataan tanpa tindak lanjut.
DPRD Nias Selatan Diminta Perjuangkan Aspirasi Warga
Selain pemerintah daerah dan kepolisian, Onesius turut mengingatkan anggota DPRD Nias Selatan agar tidak mengabaikan keluhan masyarakat Kepulauan Batu.
Ia secara khusus meminta wakil rakyat dari daerah pemilihan Kepulauan Batu menjalankan fungsi representasi, pengawasan, dan penganggaran untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, anggota DPRD harus aktif meminta penjelasan pemerintah serta mendorong penyelesaian persoalan BBM yang selama ini dikeluhkan warga.
“Jangan hanya hadir dalam acara penyambutan, duduk, diam, kemudian pulang. Ketika masyarakat mengeluhkan persoalan yang begitu mendasar, di situlah fungsi dan tanggung jawab wakil rakyat harus benar-benar terlihat. Kritik seharusnya menjadi bahan evaluasi,” katanya.
BBM Langka Berdampak pada Kehidupan Masyarakat Kepulauan
Onesius mengaku menerima banyak aduan masyarakat terkait mahalnya harga dan sulitnya mendapatkan BBM di Kepulauan Batu.
Ia mengingatkan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dianggap sepele. Ketersediaan BBM sangat berkaitan dengan aktivitas ekonomi, transportasi laut, dan kebutuhan sehari-hari masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan.
Karena itu, ia mengajak masyarakat agar tidak berhenti menyampaikan aspirasi ketika menghadapi kesulitan memperoleh BBM.
“Masyarakat harus berani menyampaikan keluhannya. Jangan diam ketika hak dan kebutuhan dasar kalian terganggu. Suarakan persoalan ini agar pemerintah dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan benar-benar memberikan perhatian,” ujarnya.
Onesius kembali menegaskan bahwa kunjungan kerja pemerintah harus menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari kehadiran pejabat dalam berbagai kegiatan, tetapi juga dari kemampuan menyelesaikan persoalan yang dihadapi rakyat.
“Rakyat tidak membutuhkan terlalu banyak seremoni. Rakyat membutuhkan keberpihakan, kepastian, dan tindakan nyata. Jangan hanya hadir untuk menunjukkan bahwa pemerintah ada, tetapi hadirlah dengan solusi agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah,” tutup Onesius Gaho.(Ril)
