DETEKSI.co-Karawang, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, akhirnya angkat bicara mengenai wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Surya menyebut pemakzulan merupakan salah satu pilihan yang memiliki aturan hukum. Namun, menurutnya, berbagai alternatif lain tetap perlu dipertimbangkan sebelum mengambil langkah tersebut.
Pernyataan itu disampaikan Surya Paloh saat mengunjungi Kantor DPD Partai NasDem Kabupaten Karawang, Minggu (8/11/2026).
“Aturannya sudah tersedia, jika memang itu sebagai satu-satunya alternatif ya silakan (dimakzulkan), kan sudah ada aturannya. Tapi kalau ada alternatif lain bisa dipertimbangkan, kita pikir lagi,” kata Surya.
Wacana pemakzulan Gibran mencuat setelah muncul polemik mengenai Surat Keterangan (Suket) penyetaraan ijazah SMA yang dikaitkan dengan Wakil Presiden tersebut. Polemik ini juga dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai dokumen tersebut.
Menanggapi persoalan itu, Surya menegaskan bahwa NasDem akan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas dalam menentukan sikap politik.
Menurutnya, aspirasi dan suasana kebatinan masyarakat Indonesia harus menjadi pertimbangan utama. Ia juga mengingatkan pentingnya melihat persoalan secara menyeluruh sesuai perkembangan keadaan.
“Kami hanya ingin menekankan bahwa sikap kita mempertimbangkan suasana kebatinan dari seluruh masyarakat. Dilihat dari waktu ke waktu harus bisa memisahkan kesedihan di antara kesusahan,” ujarnya.
Surya Paloh juga menilai pemakzulan seorang wakil presiden yang masih aktif menjalankan tugas merupakan persoalan serius dan tragis.
Ia menegaskan bahwa situasi ketika Presiden dan Wakil Presiden masih aktif menjabat, tetapi muncul wacana pemakzulan, bukanlah kondisi yang diharapkan.
“Presiden masih aktif, Wakil Presiden masih aktif, tiba-tiba mau dimakzulkan. Jujur saya katakan ini tragis, dan ini bukan yang kita harapkan,” pungkasnya.
Pernyataan Surya tersebut menunjukkan bahwa NasDem tidak serta-merta mendorong pemakzulan Gibran. Partai itu membuka ruang untuk mempertimbangkan alternatif lain dengan tetap memperhatikan aturan hukum dan aspirasi masyarakat. (Net)
