DETEKSI.co-Medan, Pengendalian inflasi di Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan perkembangan positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut, inflasi tahunan berhasil ditekan dari 4,79 persen pada Juni menjadi 2,71 persen pada September 2026.
Penurunan tersebut menjadi kabar baik bagi stabilitas ekonomi daerah di bawah kepemimpinan Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution. Angka inflasi September itu juga telah kembali masuk dalam sasaran inflasi nasional, yakni 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.
Data BPS menunjukkan tren penurunan inflasi Sumut berlangsung selama empat bulan berturut-turut. Setelah mencapai 4,79 persen pada Juni, inflasi turun menjadi 4,20 persen pada Juli, kemudian 3,23 persen pada Agustus, hingga mencapai 2,71 persen pada September 2026.
Capaian tersebut didukung berbagai langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melalui pemantauan harga, pengawasan rantai pasok, intervensi pasar, serta penguatan produksi pangan.
Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Evan Butong Daulay, mengatakan pengendalian inflasi dilakukan melalui koordinasi berbagai sektor.
Menurutnya, Pemprov Sumut telah menjalankan 19 program dan kegiatan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap tersedia.
Program tersebut antara lain pemantauan rantai pasok dan harga, Gerakan Pasar Murah (GPM) serentak, operasi pasar, rapat koordinasi pengendalian inflasi, serta integrasi data stok dan pasokan pangan.
Pemerintah juga memperkuat pengembangan kawasan peternakan unggas dan sapi potong.
Selain itu, pemantauan harga dan ketersediaan beras dilakukan di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Batubara dan Simalungun. Pemprov Sumut juga menggelar koordinasi pengawasan pasokan dan mutu beras serta operasi pasar ayam.
Upaya lainnya mencakup pengendalian harga cabai merah, peningkatan produksi bawang merah dan bawang putih, pengembangan bibit unggul hortikultura, serta evaluasi penerapan Harga Acuan Penjualan (HAP) daging sapi.
Pemprov Sumut turut melakukan penguatan produksi perkebunan melalui digitalisasi, kerja sama PPG dengan BOSSFOOD, dan intervensi stabilisasi harga di Kota Medan.
Evan menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa hanya mengandalkan operasi pasar atau intervensi harga.
“Pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui intervensi pasar. Kita juga harus memperkuat ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, menjaga keterjangkauan harga, serta membangun komunikasi yang efektif agar masyarakat mendapatkan akses terhadap kebutuhan pokok,” ujarnya.
Untuk menjaga keberlanjutan pengendalian inflasi, Pemprov Sumut telah menyusun rencana aksi dalam tiga tahapan waktu.
Dalam jangka pendek, yakni nol hingga tiga bulan, pemerintah memprioritaskan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi yang efektif kepada masyarakat.
Untuk jangka menengah selama satu hingga tiga tahun, strategi diarahkan pada penguatan produksi pangan, pembenahan logistik dan distribusi, serta stabilisasi harga di tingkat konsumen.
Sementara itu, strategi jangka panjang selama tiga hingga lima tahun difokuskan pada pembangunan kemandirian pangan dan energi melalui kerja sama lintas sektor.
Evan menjelaskan, seluruh strategi tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara pasokan, distribusi, dan kebutuhan masyarakat.
Penurunan inflasi Sumut juga mendapat apresiasi dari Pengamat Ekonomi Sumatera Utara Universitas Batuta, Muhammad Asyari.
Ia menilai penurunan inflasi dari 4,79 persen menjadi 2,71 persen pada September 2026 merupakan sinyal positif bagi stabilitas ekonomi daerah.
Menurut Asyari, capaian tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan harga.
Namun, ia mengingatkan agar keberhasilan menekan inflasi tidak hanya dilihat dari angka statistik. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memiliki daya beli yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Keberhasilan pengendalian inflasi harus diikuti dengan upaya memperkuat daya beli masyarakat. Jangan sampai angka inflasi terkendali, tetapi masyarakat masih merasakan beratnya memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Asyari berharap Bobby Nasution terus memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menjaga pasokan bahan pokok, meningkatkan produktivitas pertanian, dan memperbaiki distribusi pangan.
Menurutnya, langkah tersebut semakin penting menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru), ketika permintaan sejumlah kebutuhan pokok berpotensi meningkat.
Tantangan pengendalian inflasi masih perlu diantisipasi. BPS mengingatkan bahwa Desember dalam dua tahun terakhir menjadi salah satu periode dengan tekanan inflasi cukup tinggi.
Pada Desember 2024, inflasi tercatat sebesar 0,98 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 1,66 persen pada Desember 2025.
Selain persoalan harga, kondisi daya beli masyarakat juga menjadi perhatian. Data BPS menunjukkan konsumsi rumah tangga pada Triwulan III-2026 mengalami kontraksi 0,32 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Meski demikian, secara tahunan konsumsi rumah tangga masih tumbuh sebesar 5,04 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga perlu berjalan beriringan dengan peningkatan pendapatan dan kualitas pekerjaan masyarakat.
Evan menegaskan, tujuan akhir pengendalian inflasi bukan sekadar menurunkan angka statistik, tetapi memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan harga yang terjangkau.
“Target akhirnya adalah pasokan pangan yang aman dan berkelanjutan, harga yang stabil, distribusi yang lancar, serta daya beli masyarakat tetap terjaga. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dari dampak inflasi dan kesejahteraan semakin meningkat,” pungkasnya.
Penurunan inflasi menjadi perkembangan positif bagi Sumatera Utara. Namun, konsistensi menjaga harga bahan pokok, memperkuat produksi pangan, dan meningkatkan daya beli masyarakat tetap menjadi pekerjaan penting bagi pemerintah daerah, khususnya menjelang Nataru.(Ril)
