DETEKSI.co-Jakarta, Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI membuka peluang meneruskan aspirasi masyarakat sipil terkait penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memproses pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aspirasi tersebut akan dirumuskan menjadi rekomendasi BAM sebelum disampaikan kepada Pimpinan DPR RI. Langkah ini menjadi tindak lanjut atas tuntutan masyarakat yang meminta DPR mengambil sikap terkait persoalan administrasi pendidikan Gibran.
Ketua BAM DPR RI Ahmad Heryawan (Aher) menyampaikan hal tersebut setelah memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama organisasi masyarakat Gema Keadilan di Ruang BAM, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Aher didampingi Wakil Ketua BAM DPR RI Adian Napitupulu dan Anggota BAM DPR RI Yanuar Arif Wibowo.
Aher menjelaskan, pembahasan mengenai keabsahan persyaratan administrasi ijazah Wakil Presiden dinilainya telah memiliki kejelasan hukum setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1 Tahun 2026 dan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 724 Tahun 2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Menurut Aher, kedua putusan tersebut berkaitan dengan pembatalan surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran.
Berdasarkan pandangan tersebut, ia menilai persoalan itu perlu ditindaklanjuti melalui proses politik di DPR RI.
“Sikap hukumnya sudah jelas, sikap politiknya adalah tentu memproses ya. Proses di DPR tentu diawali dengan hak menyatakan pendapat dan kemudian itu berproses sampai di plenokan di tingkat akhir menjadi keputusan DPR,” ujar Aher kepada wartawan.
Ia menjelaskan, penggunaan Hak Menyatakan Pendapat merupakan tahapan yang dapat ditempuh dalam proses pembahasan di DPR sebelum menghasilkan keputusan pada tingkat akhir.
Aher juga menyebut BAM memiliki kewenangan untuk merumuskan hasil RDPU menjadi rekomendasi resmi lembaga.
Kesimpulan hasil penerimaan aspirasi tersebut ditargetkan selesai dalam waktu dekat dan segera disampaikan kepada Pimpinan DPR RI.
“Besok atau lusa sudah kami buat kesimpulannya dan segera akan disampaikan kepada pimpinan dewan. Setelah itu tentu urusannya bukan lagi urusan BAM tapi urusan pimpinan dewan,” tegasnya.
Dengan demikian, tindak lanjut aspirasi mengenai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat selanjutnya akan berada dalam ranah Pimpinan DPR RI setelah rekomendasi BAM disampaikan.
Dalam RDPU tersebut, Gema Keadilan turut menyerahkan dokumen pernyataan sikap kepada BAM DPR RI.
Melalui dokumen itu, organisasi tersebut menyampaikan tuntutan agar Gibran Rakabuming Raka segera mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden dan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia.
Gema Keadilan juga mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan bebas dari intervensi kekuasaan.
Mereka menilai langkah tersebut penting untuk menjaga kehormatan konstitusi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara.
Meski demikian, penyampaian aspirasi dan rekomendasi BAM belum berarti pemberhentian Wakil Presiden telah diputuskan. Proses selanjutnya masih bergantung pada mekanisme dan keputusan lembaga DPR RI sesuai ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.(Ril)
