DETEKSI.co-Aceh Singkil, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh mengungkap dugaan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil senilai Rp110.967.347.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
BPK menemukan dua modus.
Modus pertama senilai Rp85.702.800, yaitu dugaan pembayaran biaya penginapan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. BPK menemukan fakta adanya pelaksana yang diduga tidak menginap di hotel, namun biaya penginapannya tetap ditagihkan.
Salah satu contoh ditemukan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten. Biaya penginapan yang dibayarkan Rp4.231.200 untuk 3 malam, padahal tarif yang seharusnya hanya Rp1.269.360. Kelebihannya Rp2.961.840.
Modus kedua senilai Rp25.264.547, yaitu dugaan pembayaran biaya penginapan lumpsum 30 persen yang tidak mengacu pada Standar Biaya Umum. Salah satu contoh ditemukan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Pada perjalanan tujuan Banda Aceh, uang hotel 30 persen yang dibayarkan Rp2.700.000, padahal seharusnya hanya Rp450.360. Kelebihannya Rp2.249.640.
BPK menilai kondisi itu tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
BPK mengungkap penyebabnya diduga karena Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran kurang cermat melakukan pengendalian internal, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran diduga kurang cermat memverifikasi dokumen pertanggungjawaban, serta pelaksana perjalanan dinas diduga tidak memedomani ketentuan.
BPK merekomendasikan kepada Bupati Aceh Singkil agar memerintahkan Kepala SKPK untuk lebih cermat dalam melakukan pengendalian internal, menginstruksikan PPTK dan Bendahara untuk lebih teliti memverifikasi dokumen, serta memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp110.967.347 tersebut untuk disetorkan kembali ke Kas Daerah.
Para pelaksana yang dikonfirmasi BPK mengakui adanya ketidaksesuaian tersebut dan menyatakan bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran.
Redaksi membuka ruang hak jawab atau hak koreksi kepada semua pihak terkait sesuai Kode Etik Jurnalistik. (Arman Munthe)
