DETEKSI.co-Jakarta, Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia mendapat perhatian serius dari anggota Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Alhabsyi. Ia mendesak Polri mengusut perkara tersebut secara transparan, termasuk menelusuri pihak-pihak yang menerima dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan.
Habib Aboe menegaskan, pengungkapan kasus tidak boleh berhenti pada penangkapan para tersangka. Polisi harus mengungkap siapa yang mengendalikan aksi tersebut, apa motifnya, serta ke mana data hasil penyadapan dialirkan.
Pernyataan itu disampaikan Habib Aboe setelah mengikuti Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Ruang Rapat Komisi III, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
“Saya ingin bertanya secara tegas, hasil sadapan itu larinya ke mana? Apakah informasi tersebut hanya berhenti di tangan para tersangka, atau diberikan kepada kelompok politik maupun orang-orang tertentu di republik ini? Atau justru dikirim ke luar negeri? Siapa saja yang menikmati dan menggunakan data hasil sadapan tersebut?” kata Habib Aboe.
Politikus Fraksi PKS tersebut mengapresiasi langkah Kapolri yang telah mengungkap kasus dan menangkap sejumlah orang yang diduga terlibat.
Namun, menurutnya, penanganan perkara harus dilanjutkan hingga seluruh jaringan yang berada di balik dugaan penyadapan ilegal tersebut terungkap.
Habib Aboe meminta penyidik tidak hanya berfokus pada orang-orang yang telah ditangkap, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang mengendalikan kegiatan tersebut.
“Saya mengapresiasi keberanian Kapolri mengungkap dan menangkap para pelaku. Ini semangat Bhayangkara yang patut kita dukung. Tetapi jangan berhenti pada pelaku yang sudah ditangkap. Bongkar sampai ke akar-akarnya, telusuri siapa yang mengendalikan, apa motifnya, dan siapa yang mendapatkan manfaat dari informasi tersebut,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan kemungkinan informasi hasil penyadapan digunakan oleh kelompok politik, pihak tertentu di dalam negeri, atau bahkan dikirim ke luar negeri.
Menurutnya, penelusuran aliran informasi menjadi bagian penting untuk mengetahui sejauh mana perkara tersebut melibatkan pihak lain.
Habib Aboe menilai dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden bukan persoalan pidana biasa. Jika terbukti, tindakan tersebut dapat menjadi ancaman serius terhadap keamanan nasional dan stabilitas pemerintahan.
Ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang menggunakan cara melawan hukum untuk memata-matai, mengintervensi, atau menguasai informasi strategis milik Presiden maupun negara.
Karena itu, ia meminta Polri memastikan seluruh tahapan penyidikan berjalan profesional, terbuka, dan tidak dipengaruhi tekanan dari pihak mana pun.
Habib Aboe juga mengingatkan jajaran kepolisian agar memegang teguh nilai Satya Haprabu, yakni kesetiaan kepada pimpinan yang sah, konstitusi, dan kedaulatan negara.
“Jangan pernah ragu dan jangan gentar menghadapi tekanan dari pihak mana pun. Pastikan proses hukum berjalan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Marwah Kepala Negara serta kedaulatan hukum Republik Indonesia harus berdiri tegak,” ujarnya.
Habib Aboe menegaskan Komisi III DPR RI akan terus mengawal langkah Polri dalam menuntaskan perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.
Menurutnya, pengungkapan kasus secara menyeluruh diperlukan untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Ia berharap penyidikan tidak hanya mengungkap pelaku di lapangan, tetapi juga menjawab pertanyaan mengenai motif, jaringan, pengendali, serta pihak yang memperoleh manfaat dari informasi hasil penyadapan.(Ril)
