DETEKSI.co – Aceh Singkil, Mutu dan volume proyek peningkatan struktur Jalan Handel – Singkohor dipertanyakan. Proyek yang dibiayai Dana Bagi Hasil Sawit (DBH Sawit) Tahun Anggaran 2025 itu resmi tercatat bermasalah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.
Temuan tersebut tertuang dalam LHP BPK RI Perwakilan Aceh Nomor: 16.A/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026 tanggal 15 Juni 2026, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025.
Proyek dengan nilai kontrak Rp2.906.294.000 ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh Singkil, dengan pelaksana CV AM dan konsultan pengawas CV SA.
Hasil Uji Fisik
BPK melakukan pemeriksaan fisik di lapangan pada 23 Februari 2026 dan menemukan dua persoalan krusial:
1. Tidak Sesuai Spesifikasi Teknis
Pekerjaan Laston Lapis AUS (AC-WC) volume 522,19 Ton senilai Rp1.071.921.052,55 dinyatakan tidak sesuai spesifikasi teknis kontrak. Dari pekerjaan ini, nilai yang tidak terkoreksi mencapai Rp246.536.299,68.
2. Kekurangan Volume
Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B dengan volume kontrak 473,48 M³, hanya terealisasi 441,91 M³ di lapangan. Terdapat kekurangan 31,57 M³ dengan nilai Rp23.663.711,80.
Secara akumulasi, total kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi sebelum PPN mencapai Rp270.200.011,48.
LHP tersebut merupakan dokumen resmi hasil audit BPK RI, bukan asumsi. Temuan ini kembali menegaskan bahwa lemahnya pengawasan teknis di lapangan berpotensi merugikan keuangan daerah.
Publik kini menanti ketegasan Dinas PUPR Aceh Singkil untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK, melakukan penagihan kelebihan pembayaran dan memastikan mutu jalan sesuai kontrak, demi menjaga akuntabilitas dan kualitas infrastruktur yang dibiayai dari uang rakyat. (Arman Munthe)
