DETEKSI.co – Aceh Singkil, Tahun 2025 menjadi tahun dengan jumlah temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan RI tertinggi di Kabupaten Aceh Singkil dalam lima tahun terakhir.
Fakta tersebut terungkap dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor: 16.A/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026 tanggal 15 Juni 2026 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025, tepatnya pada BAB II Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi.
Dalam lima tahun terakhir, tren temuan dan rekomendasi menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Namun angka tertinggi tercatat pada LHP Tahun 2025, yang merupakan tahun kepemimpinan Bupati Safriadi Oyon dan Wakil Bupati Hamzah Sulaiman.
Berikut perinciannya:
2021: 17 temuan, 60 rekomendasi
2022: 15 temuan, 29 rekomendasi
2023: 15 temuan, 29 rekomendasi
2024: 21 temuan, 58 rekomendasi
2025: 22 temuan, 64 rekomendasi
Tidak hanya tertinggi dari sisi jumlah temuan dan rekomendasi, tahun 2025 juga menjadi satu-satunya tahun yang mencatatkan status Belum Ditindaklanjuti.
Jika pada LHP 2021-2024 seluruh rekomendasi telah mendapatkan tindak lanjut, meskipun 52 rekomendasi masih berstatus Belum Sesuai, maka pada LHP 2025 dari 64 rekomendasi, baru 24 rekomendasi yang dinyatakan Sesuai. Sisanya, 40 rekomendasi atau 62,5 persen masih berstatus Belum Ditindaklanjuti.
Secara akumulatif, dari total 90 temuan dengan 240 rekomendasi selama periode 2021-2025, tercatat 148 rekomendasi Sesuai, 52 Belum Sesuai, dan 40 Belum Ditindaklanjuti. Artinya, masih ada 92 pekerjaan rumah yang belum tuntas, dan 40 di antaranya lahir pada tahun anggaran 2025.
Dalam LHP tersebut BPK menegaskan bahwa temuan pemeriksaan Tahun 2021 s.d 2025 tidak ada yang memengaruhi opini atas laporan keuangan. Namun sesuai Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, tindak lanjut rekomendasi merupakan kewajiban Pemerintah Daerah dan DPRD.
Peningkatan temuan dari 15 pada tahun 2023 menjadi 22 pada tahun 2025, atau naik hampir 50 persen, menjadi ujian awal bagi kepemimpinan Bupati Safriadi Oyon dan Wakil Bupati Hamzah Sulaiman untuk memperkuat sistem pengendalian internal.
Kini publik menanti langkah konkret Pemkab Aceh Singkil di bawah kepemimpinan Safriadi Oyon – Hamzah Sulaiman dalam menuntaskan 40 rekomendasi Tahun 2025 tersebut, sebagai wujud komitmen mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Berita ini disusun berdasarkan dokumen resmi LHP BPK RI. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi pihak terkait sesuai Kode Etik Jurnalistik. (Arman Munthe)
