DETEKSI.co-Bogor, Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terus bergulir. Komisi II DPR RI menargetkan penyusunan draf regulasi tersebut dapat diselesaikan pada akhir Desember 2026, setelah menghimpun berbagai masukan dari akademisi dan organisasi masyarakat sipil.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, mengatakan pelibatan berbagai elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pembahasan RUU Pemilu. Dalam dua hari terakhir, pihaknya telah menggelar forum partisipasi bermakna (meaningful participation) bersama akademisi dari sejumlah perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil.
Pernyataan tersebut disampaikan Agun kepada Parlementaria seusai mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
“Yang pada intinya, draf rancangan undang-undang (Pemilu) ini kita tetap akan coba targetkan (selesai) di akhir Desember. Secepat mungkin bisa kita selesaikan,” ujar Agun.
Ia berharap dinamika politik yang berkembang saat ini tidak menghambat proses pembahasan maupun pencapaian target penyelesaian draf RUU Pemilu.
Selain membahas target penyelesaian RUU Pemilu, Agun juga menanggapi masukan akademisi Universitas Indonesia terkait dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.
Masukan tersebut mengusulkan agar dosen ASN cukup berstatus nonaktif sementara selama mengikuti pencalonan, tanpa harus mengundurkan diri dari status kepegawaiannya.
Menanggapi usulan itu, Agun berpandangan bahwa perguruan tinggi seharusnya dapat menjadi ruang terbuka untuk diskusi, pendidikan, dan pertukaran gagasan politik.
Menurutnya, kampus tidak semestinya dipandang sebagai lingkungan yang harus sepenuhnya terpisah dari pembahasan politik. Justru, keterlibatan kalangan akademisi dan mahasiswa dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap demokrasi.
“Kenapa sih kampus tidak bisa dijadikan arena debat publik? Kenapa sih kampus dijadikan area yang seolah-olah politik tidak boleh masuk ke kampus?” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Agun juga menyampaikan pandangan bahwa ASN dari berbagai instansi semestinya memiliki kesempatan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tanpa harus melepaskan status kepegawaiannya, sepanjang tidak merangkap jabatan politik kenegaraan yang dilarang.
Ia menyatakan setuju dengan gagasan bahwa dosen ASN yang mencalonkan diri cukup berstatus nonaktif sementara, karena menurutnya persoalan tersebut tidak serta-merta berkaitan dengan perangkapan jabatan.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Agun dalam pembahasan RUU Pemilu adalah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Ia menilai penentuan ambang batas untuk DPR RI harus mempertimbangkan kemampuan partai politik dalam menjalankan fungsi representasi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.
Menurut Agun, partai politik yang memperoleh kursi di DPR RI idealnya memiliki kekuatan representasi yang memadai. Dengan demikian, keterwakilan masyarakat tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi dapat menjangkau seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke.
Untuk itu, Agun mengusulkan ambang batas parlemen minimal dua kali jumlah alat kelengkapan dewan (AKD).
Dengan mengacu pada keberadaan 13 komisi DPR RI saat ini, belum termasuk badan-badan lainnya, ia memperkirakan ambang batas tersebut dapat berada di kisaran 60 kursi DPR RI.
“Kalau alat kelengkapan dewan hari ini ada komisi tiga belas, ada badan-badan, yang minimal dua lah di situ. Kalau dua kali tiga puluh harus enam puluh kursi katakan. Kalau punya enam puluh kursi boleh lolos,” jelasnya.
Usulan tersebut merupakan pandangan Agun dalam pembahasan ambang batas parlemen dan masih menjadi bagian dari berbagai masukan yang dihimpun Komisi II DPR RI.
Komisi II DPR RI selanjutnya akan mengolah masukan dari akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta berbagai elemen lainnya sebagai bahan penyusunan RUU Pemilu.
Target penyelesaian draf pada akhir Desember 2026 diharapkan dapat tercapai sehingga pembahasan regulasi pemilu tersebut dapat berjalan sesuai rencana.(Ril)
