DETEKSI.co-Tangerang, Perselisihan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dinilai dapat menghambat jalannya pemerintahan, pelayanan publik, hingga pembangunan di daerah. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, mengusulkan pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan Daerah.
Gagasan tersebut disampaikan Setyo melalui disertasinya berjudul “Mewujudkan Hubungan Kerja Harmonis Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia” dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan.
Dalam sidang tersebut, Setyo berhasil mempertahankan disertasinya dan meraih predikat Summa Cum Laude dengan capaian nilai tertinggi.
Penelitian itu mengulas persoalan hubungan kerja kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH), mulai dari kelemahan pengaturan hukum, praktik hubungan kerja di pemerintahan, hingga konsep ideal untuk menciptakan kemitraan yang harmonis.
Menurut Setyo, perselisihan antara kepala daerah dan wakilnya tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan personal. Diperlukan lembaga khusus yang memiliki mekanisme penyelesaian konflik secara sistematis sebelum perselisihan berkembang dan mengganggu penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam pemaparan penelitiannya, Setyo mengungkapkan bahwa hampir 60 persen hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah di berbagai daerah menunjukkan adanya disharmoni.
Ia menilai persoalan tersebut lebih banyak dipengaruhi kelemahan sistem dibandingkan semata-mata karakter pribadi maupun perbedaan afiliasi politik kedua pejabat.
Salah satu persoalan mendasar adalah ketidakjelasan posisi, pembagian tugas, serta kewenangan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.
“Masalahnya, dalam praktik pemerintahan daerah, WKDH lazim ditempatkan sebagai ‘pembantu’ KDH,” ungkap Setyo.
Menurutnya, ketidakjelasan hubungan kerja tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kewenangan. Akibatnya, perselisihan yang awalnya terjadi di antara kedua pejabat berpotensi meluas dan memengaruhi kinerja pemerintahan daerah.
“Persoalan tersebut tidak berhenti pada disharmoni hubungan personal kedua pejabat, tetapi juga berpotensi mengganggu penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam menjalankan pelayanan publik dan pembangunan nasional serta upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Salah satu temuan penting dalam disertasi Setyo berkaitan dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Ketentuan tersebut menggunakan frasa “membantu” untuk menjelaskan salah satu fungsi wakil kepala daerah. Namun, menurut Setyo, rumusan tersebut belum memberikan kejelasan yang memadai mengenai batas posisi, peran, dan kewenangan wakil kepala daerah.
Padahal, kepala daerah dan wakil kepala daerah memperoleh legitimasi demokratis melalui satu proses pemilihan yang dikenal dengan sistem one-ticket election.
Kondisi tersebut memunculkan persoalan ketika wakil kepala daerah memiliki legitimasi politik sebagai pejabat hasil pemilihan, tetapi batas kewenangan fungsionalnya belum dirumuskan secara jelas.
Setyo menyebut kondisi ini sebagai Pseudo Authority, yakni keadaan ketika seseorang secara formal berada dalam struktur pemerintahan dan memiliki legitimasi politik, tetapi tidak didukung kejelasan batas kewenangan yang memadai.
Apabila kondisi tersebut terus berlangsung dan menjadi pola hubungan dalam pemerintahan, Setyo menyebutnya dapat berkembang menjadi Disharmony by Design atau disharmoni yang terbentuk akibat desain sistem dan pengaturan kelembagaan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Setyo menawarkan pembentukan Lembaga Mediasi Pemerintahan Daerah sebagai wadah penyelesaian perselisihan hubungan kerja antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Lembaga ini diharapkan menjadi mekanisme penyelesaian konflik yang terstruktur dan terlembaga. Dengan demikian, perbedaan kepentingan maupun perselisihan kewenangan dapat difasilitasi sebelum berdampak lebih luas terhadap pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Selain mekanisme mediasi, Setyo menilai perlu dilakukan rekonstruksi pengaturan hukum yang mengatur hubungan kerja kedua jabatan tersebut.
Pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan harus dirumuskan secara jelas agar kepala daerah dan wakilnya dapat menjalankan fungsi masing-masing secara proporsional.
Ia menekankan bahwa hubungan keduanya seharusnya dibangun sebagai kemitraan strategis dengan peran yang saling melengkapi, bukan semata-mata bergantung pada hubungan pribadi.
“Proporsional bukan berarti sama, tetapi jelas, seimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Dalam disertasinya, Setyo juga memperkenalkan gagasan Proportionality of Democratic Mandate. Konsep ini menekankan bahwa legitimasi demokratis yang diperoleh melalui pemilihan harus tercermin dalam pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas.
Menurutnya, hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah membutuhkan penyempurnaan desain hukum sekaligus penguatan budaya hukum.
Perbaikan tersebut juga harus mempertimbangkan kebutuhan nyata di lapangan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
“Kebijakan itu harus disusun dengan mendengarkan stakeholders, memetakan kepentingan, dan mengidentifikasi persoalan yang konkret. Setelah itu, menerjemahkan berbagai perspektif tersebut ke dalam bahasa hukum, dan menemukan titik temu yang dapat diterima semua pihak, tanpa kehilangan prinsip setia pada konstitusi (Constitutional Fidelity),” pungkasnya.
Melalui penelitian tersebut, Setyo menawarkan gagasan akademik mengenai pentingnya pembenahan hubungan kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia.
Pembentukan lembaga mediasi, kejelasan pembagian kewenangan, serta penyempurnaan regulasi diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya membangun pemerintahan daerah yang lebih harmonis, efektif, dan bertanggung jawab.(Ril)
