Baskami Ginting: Anggaran Infrastruktur Jalan di Sumut Harus Ditambah

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram

DETEKSI.co-Medan, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting menegaskan anggaran proyek pembangunan infrastruktur jalan di seluruh kabupaten/kota di Sumut harus ditambah.

“Anggaran proyek multiyears pembangunan infrastruktur jalan 2023-2024 sesungguhnya masih sangat terbatas dan dipastikan belum mampu menuntaskan persoalan kerusakan jalan di daerah ini,” katanya di Medan, Rabu (30/08/2023).

Pernyataan tersebut dikemukakan Baskami dalam sesi wawancara khusus dengan kalangan wartawan di ruang kerjanya.

Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, pembangunan dan perbaikan jalan, jembataan dan drainase di Sumut sangat mendesak untuk diperbaiki karena menghambat kelancaran aktivitas perekonomian, sebagaimana sering dikeluhkan oleh masyarakat dan kalangan dunia usaha.

Untuk menjawab percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, lanjut dia solusi satu-satunya adalah menambah alokasi anggaran pembangunan dan perbaikan jalan serta drainase dan jembatan di sejumlah kabupaten dan kota.

Disebutkannya, kerusakan jalan dan jembatan masih banyak di sejumlah kabupaten antara lain, Simalungun, Karo, Paluta dan Nias.

Diakuinya, kebijakan pemrov Sumut di bawah kepemimpinan Edy Rahmayadi untuk membenahi infrastruktur jalan provinsi merupakan sebuah terobosan yang wajar diapresiasi di tengah keterbatasan APBD Sumut.

Apalagi, kata Baskami sebelum proyek infrastruktur ini direalisasikan kondisi keuangan Pemprov Sumut sedang menghadapi beban pengeluaran yang sangat besar paska dua tahun pandemi covid 19, serta besarnya tuntutan kebutuhan anggaran pembangunan untuk kesiapan PON 2024 dan Pemilu.

Menjawab pertanyaan wartawan mengenai terbatasnya anggaran sejumlah OPD akibat tergerus oleh pembangunan infrastruktur jalan, serta sejumlah kegiatan besar lainnya, ia menyatakan bahwa kebijakan anggaran Pemprov Sumut itu dinilai sudah tepat karena mengacu kepada prinsip skala prioritas.

“Saya tidak melihat ada unsur politis yang dilakukan Gubernur Sumut¬† Edy Rahmayadi dalam hal menetapkan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan provinsi di Sumut ” tuturnya.( Irwan)