DETEKSI.co – Aceh Singkil, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh membongkar lemahnya tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor tambang Galian C di Kabupaten Aceh Singkil.
Temuan itu tertuang dalam LHP Nomor: 16.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026, Tanggal 15 Juni 2026 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025.
BPK mencatat Potensi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Belum Dilakukan Pemungutan Secara Memadai.
Dari LRA TA 2025, target Pajak Daerah Aceh Singkil Rp 22,04 miliar hanya terealisasi Rp 16,62 miliar atau 75,45 persen. Mirisnya, Pajak MBLB hanya menyumbang Rp 537.264.293 atau 3,23 persen.
Hasil pemeriksaan Surat Tanda Setoran (STS) lebih mencengangkan. Dari Rp 537 juta itu, Rp 525.623.300 atau 97,83 persen disetor oleh penyedia pekerjaan APBK yang membeli material, bukan oleh pemilik tambang. Bahkan ada Rp 11,6 juta setoran tanpa identitas wajib pajak.
BPK kemudian mencocokkan data IUP dari Dinas ESDM Aceh dengan daftar wajib pajak. Ditemukan tiga perusahaan CV JIAP, CV ARM, dan CV BSR memiliki IUP Operasi Produksi yang masih berlaku per 31 Desember 2025, namun belum terdaftar sebagai Wajib Pajak MBLB.
Hasil konfirmasi kepada Direktur CV ARM dan CV BSR, keduanya mengakui telah menjual material Galian C kepada penyedia APBK. CV ARM bahkan menjual kepada kontraktor swasta dan masyarakat, CV BSR menjual kepada perusahaan kontraktor. Namun, tidak ada setoran Pajak MBLB atas nama kedua perusahaan tersebut di tahun 2025.
BPK juga menemukan indikasi perusahaan dengan IUP Eksplorasi telah melakukan operasi produksi. Saat observasi lapangan bersama Bidang Pendapatan pada 5 Mei 2026 di lokasi CV Ta di Kecamatan Suro, ditemukan bekas aktivitas penggalian batu gunung.
Kondisi ini bertentangan dengan PP Nomor 35 Tahun 2023 dan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2024 Pasal 37, 38, dan 39 yang menetapkan tarif Pajak MBLB sebesar 20 persen dari nilai jual di mulut tambang.
BPK menilai Kepala BPKK selaku PPKD belum melakukan pengelolaan dan pemungutan pajak secara memadai, dan Kepala Bidang Pendapatan belum memantau aktivitas objek MBLB serta pendataan wajib pajak.
Atas temuan ini, Bupati Aceh Singkil melalui Kepala BPKK menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti sesuai ketentuan.
Redaksi Deteksi.co membuka ruang hak jawab/hak koreksi terhadap pihak-pihak terkait atas pemberitaan ini. (Arman Munthe)
