DETEKSI.co-Jakarta, Polemik ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin memanas. Di tengah desakan pengunduran dirinya, Gibran disebut telah menyampaikan permohonan mundur dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah mengonfirmasi adanya pertemuan antara Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu disebut membahas permohonan pengunduran diri Gibran. Namun, Prasetyo membantah kabar yang menyebut Prabowo menahan atau menolak permohonan tersebut.
Menurut Prasetyo, Gibran justru meminta kesempatan untuk terlebih dahulu menunjukkan bukti-bukti terkait keabsahan ijazah SMA miliknya.
Bukti tersebut rencananya akan dihadirkan melalui proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Dengan demikian, menurut penjelasan Mensesneg, Gibran ingin memberikan kesempatan untuk memperlihatkan bukti-bukti yang dimilikinya sebelum mengambil langkah resmi terkait pengunduran diri.
Desakan Hak Menyatakan Pendapat Menguat
Di sisi lain, polemik ijazah SMA Gibran juga mulai bergulir menjadi persoalan politik di DPR RI.
Desakan tersebut menguat setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran.
Sejumlah anggota DPR kemudian menggulirkan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan tersebut.
Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa sudah ada 48 anggota DPR yang membubuhkan tanda tangan dalam surat usulan Hak Menyatakan Pendapat.
“Iya (48 tanda tangan), hampir 50,” ujar Mardani, Selasa (10/11/2026).
Mardani menjelaskan, dari jumlah tersebut, sebanyak 12 anggota berasal dari Fraksi PKS. Sementara sekitar 36 tanda tangan lainnya berasal dari anggota DPR lintas partai.
Ia menyebutkan, dukungan tersebut berasal dari beberapa kelompok anggota DPR dengan jumlah tanda tangan yang berbeda-beda.
Mardani juga menyampaikan bahwa surat usulan Hak Menyatakan Pendapat tersebut direncanakan diserahkan kepada pimpinan DPR dalam rapat pimpinan pada Selasa siang.
“Rencananya siang ini diserahkan saat rapim,” katanya.
Puan Maharani Pastikan Usulan Ditindaklanjuti
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan Hak Menyatakan Pendapat yang ditandatangani puluhan anggota dewan.
Puan mengatakan, pimpinan DPR akan menindaklanjuti laporan tersebut setelah pembukaan masa sidang.
Menurutnya, proses pembahasan harus mengikuti mekanisme kelembagaan serta ketentuan konstitusi yang berlaku.
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun, kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” ujar Puan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Puan menambahkan, setelah masa sidang kembali dibuka, pimpinan DPR akan mendengarkan berbagai masukan dari fraksi-fraksi dan komisi terkait persoalan Gibran.
Ia juga mengungkapkan bahwa selama masa reses, pimpinan DPR telah menerima banyak masukan mengenai wacana pemakzulan Wakil Presiden tersebut.
Puan menegaskan, seluruh masukan akan diproses sebelum pimpinan DPR menentukan langkah selanjutnya.
Dengan adanya permohonan pengunduran diri yang disampaikan Gibran, usulan Hak Menyatakan Pendapat dari puluhan anggota DPR, serta respons pimpinan parlemen, polemik ijazah SMA Wakil Presiden kini berkembang menjadi persoalan hukum dan politik yang mendapat perhatian publik.
Meski demikian, proses di DPR tetap harus mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme yang berlaku. Sementara itu, rencana pembuktian di PTUN menjadi bagian dari perkembangan persoalan hukum terkait dokumen pendidikan Gibran.(Net)
