DETEKSI.co – Aceh Singkil, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Aceh mengungkap temuan kelebihan pembayaran Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada lima Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Nomor: 16.B/T/LHP/DJPKN-V.BAC/PPD.01/06/2026, Tanggal 15 Juni 2026, BPK menilai pembayaran belanja BBM pada lima SKPK tersebut tidak sesuai ketentuan dengan nilai kelebihan sebesar Rp 411.220.360,39.
Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) TA 2025, Pemkab Aceh Singkil menganggarkan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 207.387.770.251,29 dengan realisasi Rp 197.629.977.592,71. Dari realisasi tersebut terdapat Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas dengan anggaran Rp 4.057.200.964,78 dan realisasi Rp 3.889.382.485,00.
Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban Belanja BBM pada lima SKPK, BPK menemukan bukti pertanggungjawaban berupa bukti pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya pada SPBU Nomor 14.237.447 Singkil.
Lima SKPK yang menjadi temuan BPK tersebut yakni Dinas Lingkungan Hidup dengan kelebihan Rp 18.258.000, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung kelebihan Rp 24.801.171, Sekretariat DPRK kelebihan Rp 56.409.597, Dinas Perhubungan kelebihan Rp 36.727.140, dan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil menyumbang tertinggi kelebihan bayar, yaitu Rp 275.024.451.
Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut yang disandingkan dengan data penjualan harian SPBU Nomor 14.237.447 Singkil, BPK menemukan adanya bukti pembelian yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, yaitu terdapat nilai pembelian BBM pada bukti yang melebihi total penjualan BBM SPBU pada tanggal yang sama, dan terdapat perbedaan harga BBM pada bukti pembelian dibandingkan dengan harga BBM yang berlaku pada SPBU pada tanggal yang sama.
Berdasarkan hasil konfirmasi kepada Pengawas SPBU Nomor 14.237.447 Singkil, diketahui bahwa jika jumlah pada bukti pembelian BBM lebih besar daripada jumlah penjualan SPBU atau harga pada struk pembelian BBM tidak sama dengan harga SPBU, maka dapat dipastikan bahwa atas bukti pembelian tersebut tidak dilakukan pembelian pada SPBU Nomor 14.237.447 Singkil atau bukti pembelian bukan merupakan bukti pembelian yang dikeluarkan oleh SPBU Singkil.
Berdasarkan hasil wawancara dengan PPTK dan Bendahara Pengeluaran pada lima SKPK, diketahui bahwa PPTK dan Bendahara tidak mengetahui adanya bukti pembelian BBM yang tidak sesuai dengan transaksi pembelian sebenarnya. PPTK dan Bendahara juga menyatakan setuju atas perhitungan kelebihan pembayaran belanja BBM dan bersedia melakukan penagihan kepada pihak terkait.
BPK menilai kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas realisasi Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas pada lima SKPK sebesar Rp 411.220.360,39 dan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada LRA lebih saji dengan nilai yang sama.
BPK menyebutkan hal tersebut disebabkan Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRK, Kepala DLH, Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala DPMK selaku Pengguna Anggaran tidak melakukan pengujian atas tagihan secara memadai sebelum memerintahkan pembayaran pembelian BBM, PPTK tidak menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai ketentuan, dan PPK tidak melakukan verifikasi Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan dokumen kelengkapan.
BPK merekomendasikan Bupati Aceh Singkil agar memerintahkan Sekda, Sekretaris DPRK, Kepala DLH, Kepala Dishub dan Kepala DPMK untuk melakukan pengujian atas tagihan secara memadai sebelum memerintahkan pembayaran, menginstruksikan PPTK untuk menyiapkan dokumen administrasi sesuai ketentuan, menginstruksikan PPK untuk melakukan verifikasi SPP dan dokumen kelengkapan, serta memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp 411.220.360,39 sesuai ketentuan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.
Redaksi membuka hak jawab atau hak koreksi kepada pihak terkait terhadap pemberitaan ini. (Arman Munthe)
