DETEKSI.co-Gresik, Jargas Gresik yang dibangun melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memasuki tahap akhir pembangunan. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman meninjau langsung kesiapan pengoperasian jaringan gas bumi rumah tangga tersebut, Jumat (18/9/2026).
Peninjauan dilakukan di lokasi Metering Regulating Station (MRS) Jargas. Dudung kemudian berdialog dengan masyarakat yang menjadi calon penerima manfaat program.
Dalam kunjungan itu, Dudung didampingi Bupati Gresik H. Fandi Akhmad Yani, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Jargas Kementerian ESDM Agung Kuswandono, serta Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) Herry Murahmanta.
“Pada hari ini saya memastikan untuk hadir dalam rangka kesiapan pengoperasian Jargas atau jaringan gas bumi rumah tangga yang dibangun melalui APBN di Kabupaten Gresik,” kata Dudung.
Progres fisik pembangunan Jargas Gresik telah mencapai 95,4 persen. Capaian tersebut sekitar 4,6 persen lebih cepat dibandingkan rencana pembangunan.
Dudung mengatakan, percepatan dilakukan melalui rangkaian rapat koordinasi debottlenecking yang dikawal Kantor Staf Presiden (KSP). Koordinasi tersebut ditujukan untuk mengatasi berbagai hambatan yang sebelumnya memengaruhi proses pengoperasian jaringan gas.
Sejumlah persoalan perizinan yang sebelumnya menjadi hambatan disebut telah diselesaikan. Persetujuan lingkungan hidup UKL-UPL telah terbit untuk kedua kabupaten. Rekomendasi teknis ruas jalan Kabupaten Gresik juga telah dikeluarkan.
Selain itu, rekomendasi teknis perlintasan sungai telah ditandatangani. Dudung menyebut penyelesaian berbagai perizinan tersebut mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Program Jargas rumah tangga tersebut merupakan bagian dari target nasional pembangunan 1 juta sambungan rumah (SR). Pada tahap 2025–2026, pemerintah menargetkan pembangunan 119.379 sambungan rumah di 15 kabupaten dan kota. Kabupaten Gresik memperoleh alokasi 7.363 sambungan rumah. Sementara Kabupaten Sidoarjo mendapatkan 7.223 sambungan rumah.
Dengan demikian, total alokasi kedua kabupaten mencapai 14.586 sambungan rumah. Dudung mengatakan program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat swasembada energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG.
Pembangunan jaringan gas perkotaan juga disebut berstatus Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.
Setelah persoalan perizinan diselesaikan, KSP meminta perhatian diarahkan pada tahap pengoperasian jaringan gas. Dudung meminta Kementerian ESDM segera menetapkan badan usaha pengelola dan menerbitkan izin usaha niaga gas bumi.
SKK Migas juga diminta memastikan ketersediaan alokasi gas dan titik serah. Sementara BPH Migas diminta menyiapkan harga gas rumah tangga yang tetap lebih murah dibandingkan LPG tabung 3 kilogram.
Dudung menyampaikan pembangunan jaringan gas akan terus dilanjutkan menuju target 1 juta sambungan rumah. Ia meminta kementerian dan lembaga terkait menyiapkan proses perizinan sejak tahap perencanaan untuk proyek-proyek berikutnya. Proses tersebut diharapkan dapat dilakukan secara paralel agar pembangunan tidak kembali terhambat persoalan administratif.
Dudung menyebut sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor. Dengan beroperasinya 14.586 sambungan rumah di Gresik dan Sidoarjo, konsumsi LPG tabung 3 kilogram bersubsidi diperkirakan berkurang sekitar 36,6 ribu tabung per bulan.
Menurut Dudung, penggunaan jaringan gas juga dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat karena gas tersedia melalui jaringan pipa di rumah. Kondisi tersebut dinilai membantu ketika masyarakat membutuhkan energi untuk keperluan rumah tangga pada malam hari, saat toko penjual LPG tabung 3 kilogram sudah tutup.
Dudung juga menjelaskan potensi dampak jaringan gas terhadap perekonomian masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia menyebut adanya perbedaan biaya penggunaan gas dapat membantu meringankan beban masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi.
“Otomatis kalau misalnya gas itu dengan harga yang tadi saya sebutkan Rp70.000, terutama bagi perekonomian, UMKM, yang kemudian akhirnya cuma Rp20.000, ini akan sangat membantu, artinya meringankan beban masyarakat. Mudah-mudahan ke depannya lagi akan dikembangkan semakin banyak Jargas,” ujar Dudung.
Terkait target penyelesaian program 1 juta sambungan rumah, Dudung menyebut tahun 2028 sebagai target penyelesaiannya. “2028. 2028 selesai,” jawabnya.
KSP selanjutnya akan terus mengawal koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Pengawalan mencakup penyelesaian perizinan, penetapan badan usaha pengelola, penerbitan izin usaha niaga gas bumi, alokasi gas dan titik serah, wilayah jaringan distribusi, hingga penetapan harga gas rumah tangga.
Turut mendampingi Dudung dalam kunjungan tersebut Dr. Djasa Pinara Gusti, Penasehat Kepala Staf Kepresidenan; Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Prof. Popy Rufaidah; serta jajaran Staf Khusus dan Tenaga Ahli Utama KSP. (en)
