DETEKSI.co-Medan, Momentum Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Kota Medan tidak hanya di isi seremoni. Panitia Reuni Akbar Alumni Graha Kirana Medan justru membedah carut-marut dunia pendidikan lewat dialog bertajuk “Pendidikan Untuk Siapa?” sekaligus peluncuran podcast “Suara Graha Kirana” di Ruang Harvard Focal Point Mall, Jalan Ringroad/Jalan Gagak Hitam, Rabu (13/5/2026).
Dialog tersebut menghadirkan sejumlah tokoh pendidikan dan akademisi, di antaranya Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA, Dr. Drs. Shohibul Anshor Siregar, MSi, Drs. H. Bahrumsyah, MM, dan Sutrisno Pangaribuan, ST.
Dalam forum itu, kritik paling tajam datang dari Shohibul Anshor Siregar yang menyebut program sertifikasi guru dan dosen saat ini gagal total meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
“Sertifikasi guru dan dosen saat ini adalah cara feodal menipu diri sendiri. Negara menghabiskan anggaran besar untuk ritual birokrasi, bukan peningkatan mutu pendidikan,” tegas dosen FISIP UMSU tersebut.
Menurut Shohibul, sertifikasi telah berubah menjadi simbol status semata. Sertifikat dianggap sebagai legitimasi profesional, padahal belum tentu mencerminkan kemampuan mengajar maupun kualitas intelektual seorang pendidik.
Ia juga menilai banyak guru dan dosen kini lebih sibuk mengejar tunjangan profesi dibanding meningkatkan kualitas pembelajaran di ruang kelas.
“Kita terlalu sibuk mengurus dokumen dan legalitas, tapi lupa memastikan apakah pendidikan benar-benar melahirkan generasi cerdas dan berintegritas,” katanya.
Sementara itu, Bahrumsyah menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar tempat mengejar gelar akademik, melainkan proses membentuk karakter manusia dan masa depan bangsa.
“Pendidikan itu untuk generasi penerus bangsa. Jangan dikelola asal-asalan. Ilmu harus bisa diimplementasikan di tengah masyarakat,” ujar mantan Kepala Dinas Pendidikan Sumut tersebut.
Ia mengingatkan pentingnya kolaborasi antara orang tua dan sekolah agar pendidikan anak berjalan sehat dan berkelanjutan. Bahrumsyah juga meminta pemerintah menjamin akses pendidikan yang setara tanpa diskriminasi.
Kritik lebih keras disampaikan Sutrisno Pangaribuan. Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut itu menilai dunia pendidikan di Sumatera Utara semakin kehilangan arah dan masih mewarisi pola “pembodohan” ala kolonial.
“Jangan sampai pola pendidikan yang membodohi rakyat seperti zaman kolonial terus diwariskan,” tegasnya.
Sutrisno menyoroti rendahnya mutu pembelajaran, ketimpangan pendidikan antarwilayah hingga lemahnya kompetensi tenaga pendidik yang dinilai masih menjadi penyakit kronis di Sumut.
Politikus PDIP itu bahkan menyebut mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim sebagai salah satu penyebab rusaknya sendi pendidikan nasional saat ini.Ia juga menyindir kepala daerah yang dinilai tidak serius membangun pendidikan rakyat.
“Istri kepala daerah otomatis jadi Bunda PAUD. Tapi anak-anak mereka sendiri sekolah di mana? Ini pertanyaan besar tentang keseriusan membangun pendidikan rakyat saat ini,” sindirnya.
Dalam dialog terbuka bertajuk “Pendidikan Untuk Siapa?” itu menjadi ruang kritik terbuka terhadap arah pendidikan nasional yang dinilai semakin jauh dari tujuan utamanya, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembina Yayasan Kampus Graha Kirana, Prof Dr M. Arif Nasution, menilai persoalan pendidikan di Indonesia masih terjebak pada masalah klasik yang belum mampu diselesaikan pemerintah secara serius. Menurutnya, kualitas pendidikan nasional sangat ditentukan proses belajar-mengajar di sekolah.
Prof Arif juga menyoroti kondisi guru yang dinilai masih jauh dari perhatian negara. Sebagai ujung tombak pendidikan, guru disebut masih menghadapi rendahnya kesejahteraan, minim pelatihan, dan tingginya beban kerja. “Kurikulum sering berubah, tetapi belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan global,” tegasnya.
Ia menambahkan, kualitas pendidikan juga dipengaruhi arah kebijakan politik daerah. Menurutnya, hasil pemilihan kepala daerah akan menentukan masa depan pendidikan lima tahun ke depan. Namun ironisnya, isu pendidikan sering kali tidak menjadi prioritas politisi karena pembangunan sumber daya manusia dianggap tidak memberikan hasil instan secara politik. “Peningkatan kualitas pendidikan adalah investasi jangka panjang, tetapi banyak politisi lebih tertarik pada program yang cepat terlihat hasilnya,” pungkasnya.
Sebelumnya acara dimulai, Ketua Yayasan Kampus Graha Kirana, OK. Zulkarnain, SH.,MSi membuka secara resmi dialog dan Melaunching Podcast “Suara Graha Kirana” .
Dalam sambutannya, OK Zulkarnain mengapresiasi inisiatif panitia reuni yang menghadirkan ruang diskusi pendidikan sekaligus media podcast sebagai sarana edukasi dan penyampaian gagasan bagi generasi muda. Menurutnya, “Suara Graha Kirana” diharapkan menjadi wadah intelektual yang mampu menghadirkan kritik, ide, dan solusi terhadap berbagai persoalan sosial maupun pendidikan.(Red/d)
