Beranda blog Halaman 1875

Sinergitas Forkopimda Jatim dan Forkopimda Surabaya Sukseskan Serbuan Vaksinasi

Penulis
Editor
-
0

DETEKSI.co – Jawa Timur, Berkat kerjasama yang baik, sinergitas dari seluruh elemen strategis, baik Forkopimda Provinsi, maupun Forkopimda kabupaten kota, Jawa Timur berhasil menduduki peringkat tertinggi dalam vaksinasi secara dosis. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Timur saat meninjau serbuan vaksinasi di Lapangan Thor, Jalan Padmosusastro, Surabaya.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, didampingi Panglima Komando Armada II (Pangkormada II) Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto, Pangdam V Brawijaya Mayor Jenderal TNI Suharyanto, dan Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, pejabat utama Polda Jatim, serta Forkopimda Kota Surabaya, Kamis siang (29/7/2021) melakukan pengecekan serbuan vaksinasi.

Usai meninjau jalannya serbuan vaksinasi, Gubernur Jatim beserta rombongan menyampaikan menyampaikan, sampai dengan data per tanggal 28, Jatim masih tertinggi di dalam vaksinasi secara dosis, jadi penggunaan dosis sudah mencapai lebih 23 persen.

“Kemudian dosis kedua kami sudah hampir 3 juta, mudah-mudahan akan terus terjaga stamina yang luar biasa, sinergitas yang luar biasa, dan semangat masyarakat se-Jawa Timur yang sudah bergerak mengikuti vaksinasi secara masif,” papar Gubernur Jatim dihadapan awak media.

Lebih lanjut Gubernur Jatim menjelaskan. Hari ini hulunya harus di maksimalkan menggunakan masker dan Protokol Kesehatan (Prokes) lainnya, dan hulu yang paling signifikan adalah vaksinasi. Hilirnya kuratif.

“Data per-kemarin 28 Juli, untuk Bed Occupancy Rate (BOR) di Jawa Timur sudah mulai melandai dibanding dengan awal PPKM darurat. Per-kemarin jam 16.00 WIB, sudah 75 persen untuk perisolasi, sedangkan untuk ICU masih 82 persen, itu artinya bahwa kecenderungan yang masuk kategori gejala berat, mereka membutuhkan istirahat lebih lama dalam perawatannya, ini masih 82 persen, tapi yang ruang isolasi alhamdulillah sudah mencapai tujuh 75 persen,” jelasnya Gubernur Jatim didampingi

“Kelandaian ini tentu karena kerja keras kita semua dan termasuk kedisiplinan masyarakat yang insya Allah mudah-mudahan akan terus terjaga,” tambahnya.

Sementara, Pangkoarmada ll Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto menyampaikan. Kegiatan serbuan vaksinasi kali ini ditargetkan sebanyak 25 ribu dosis dibagi dua hari, dalam satu harinya ditargetkan 12.500 dosis.

Vaksinasi ini lakukan oleh tenaga Kesehatan (Nakes) sebanyak 406 orang, 300 diantaranya dari pemerintah Kota Surabaya, 106 dari TNI gabungan.

“Keberhasilan kegiatan ini juga tidak luput dari kesadaran dari keluarga besar Surabaya. Arek-arek Surabaya yang memang sangat antusias untuk menjaga dirinya, apabila terserang wabah covid-19,” ungkapnya Pangkormada ll.

“Kami tidak akan pernah berhenti untuk berkontribusi bersama-sama dengan pemerintah lainnya, dengan pejabat di Provinsi Jawa Timur dan juga di seluruh wilayah, bersama-sama mensukseskan dan juga melaksanakan apa yang diberikan amanah oleh pimpinan negara Bapak Presiden Republik Indonesia,” pungkasnya Laksamana Muda TNI Iwan Isnurwanto. (Didik)

Sebagian Warga Medan Cemas Menanti Pelaksanaan Vaksin Covid -19 Tahap II

Penulis
Editor
-
0

DETEKSI.co – Medan, Sebagian warga Medan gelisah dan cemas menunggu pelaksanaan vaksinasi covid-19 tahap II. Khususnya bagi sebagian warga yang telah mengikuti vaksinasi pada tahap I di Bandara Polonia. Kegelisahan dan kecemasan sebagian warga bukan tidak beralasan, pasalnya banyak vaksinasi tahap II pelaksanaanya terbatas bahkan ada sebagian kabar yang menyatakan stok dikabarkan sudah habis.

Seperti kecemasan dan kegelisahan dalam menunggu vaksin tahap II ini dirasakan Harianto Siahaan warga Brayan Bengkel Medan Timur sebagai karyawan di salah satu perusahaan kepada awak media Kamis (29/7/2021) mengatakan, dirinya setelah melakukan vaksin di Bandara Polonia memang mengalami gejala efek samping seperti demam. Namun pihaknya saat ini menunggu kapan ada informasi vaksinasi tahap II untuk dirinya.

“Memang saya mengalami efek samping demam, akan tetapi saya nunggu agar proses vaksinasi tahap II cepat di laksanakan. Terus terang kami mengharap harap cemas, karena khawatir vaksin tahap II terlambat tidak sesuai dengan jadwalnya dan akan berakibat multi efek,” ucap Harianto.

Diketahui sebelumnya, bahwa pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia sudah bergulir sejak 13 Januari 2021 lalu. Ingat, vaksin virus corona memiliki efek yang bersifat ringan dan umum.

Kementerian Kesehatan mengingatkan, ada Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) yang merupakan gejala medis, terjadi setelah imunisasi dan diduga terkait dengan vaksinasi.

Menurut Kementerian Kesehatan, gejala yang muncul pasca vaksinasi telah diamati sejak uji klinis dilakukan. Sehingga, bisa dipastikan vaksin tersebut aman dengan penerbitan Izin Penggunaan Darurat (EUA).

Kementerian Kesehatan mengungkapkan, KIPI yang sangat umum terjadi biasanya bersifat ringan: pusing, mual, nyeri otot (myalgia), nyeri sendi (arthralgia), nyeri di tempat suntikan, kelelahan, malaise dan demam.

“Namun, bila keluhan berlanjut, disarankan kepada peserta vaksinasi untuk segera menghubungi petugas kesehatan atau ke fasilitas pelayanan kesehatan,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan drg. Widyawati, MKM dalam siaran persrilisnya. (sby)

Kapolda Jatim Lakukan Pengecekan Vaksinasi di Ubhara Surabaya

Penulis
Editor
-
0

DETEKSI.co – Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta bersama Pejabat Utama Polda Jatim melakukan pengecekan serbuan vaksinasi di Universitas Bhayangkara (Ubhara) Surabaya, Kamis (29/7/2021).

Kegiatan vaksinasi yang berlangsung di Ubhara ini dilakukan oleh tenaga vaksinator dari tim dokter Biddokes Polda Jatim, dan diikuti sebanyak 1000 mahasiswa, namun dibagi menjadi 4 tahap, tiap tahapnya di ikuti 250 mahasiswa.

Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta memaparkan, dalam serbuan vaksinasi yang dilakukan bersama pemerintah Provinsi maupun Kodam V/Brawijaya beserta Pangkormada ll, melaksanakan kegiatan vaksinasi secara serentak yang dilaksanakan beberapa tahap.

Kegiatan vaksinasi komunitas kepada Mahasiswa atau Mahasiswi serta tenaga pengajar bertujuan untuk mendukung program pemerintah, untuk membentuk herd immunity di lingkungan Kampus. Sehingga diharapkan dapat mempercepat penanganan covid 19.

“Kemarin kita telah melaksanakan kegiatan vaksinasi massal di Universitas Negeri Malang, Kemudian beberapa hari yang lalu di Surabaya melaksanakan vaksinasi di SMPN 1, SMPN 6, SMAN 2, SMAN 5, dan Trimurti. Kemudian minggu depan kita akan melakukan hal yang sama di Universitas Merdeka Malang dan Universitas Brawijaya,” paparnya.

“Sedangkan Pangkormada ll juga melaksanakan kegiatan vaksinasi yang sama, pesertanya adalah masyarakat lingkungan sekitar, baik dari adik-adik mahasiswa maupun dari masyarakat,” tambahnya.

Kapolda Jatim juga menjelaskan, hal ini menjadi penting bagi kita semua, untuk melaksanakan vaksinasi dengan harapan kita bisa menciptakan hard immunity dalam penanggulangan covid-19.

“Meskipun sudah divaksinasi saya minta kita semua tetap melaksanakan Protokol Kesehatan (Prokes), karena pelaksanaan Prokes merupakan senjata utama dalam menghadapi covid, dengan 5M memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, Menjaga kerumunan dan menghindari kegiatan yang tidak penting,” tandasnya.

“Saya titip pesan buat adik-adik bahwa menimba ilmu merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua, sehingga dengan divaksin nanti situasi belajar mengajar mudah-mudahan nanti situasi lebih membaik, bisa dilaksanakan proses belajar mengajar tatap muka secara langsung, namun karena situasi sekarang masih seperti ini, kita ikuti anjuran dari pemerintah. Sekarang tata cara belajar sekolah masih dilaksanakan melalui online atau daring,” ujarnya Kapolda Jatim didampungi Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko.

Kapolda juga berpesan kepada mahasiswa Ubhara untuk menyamoaikan kepada keluarganya yang belum melakukan vaksinasi, untuk segera melakukan vaksinasi, dengan cara mendaftar ke Babinsa, Babinkamtibmas ataupun ke satuan TNI Polri yang terdekat, karena secara teratur kita akan melaksanakan program ini.

“Lalu untuk Jawa Timur sendiri kita adalah salah satu provinsi yang tertinggi dalam melaksanakan vaksinasi, ini tentunya berkat dukungan seluruh masyarakat yang memahami betul terkait dengan pentingnya vaksinasi, yang menjadi bagian dari strategi penanganan covid, lalu yang terakhir mari kita semua berdoa mudah-mudahan Tuhan Yang Mahakuasa memberi kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa melaksanakan tugas ke depan lebih baik,” Pungkasnya Irjen Pol Nico Afinta saat melakukan pengecekan di Ubhara. (Didik)

Kemenkumham Salurkan 46 Ribu Paket kepada Masyarakat Terdampak Covid-19

Penulis
Editor
-
0

DETEKSI,co – MUBA, Dalam dua tahun terakhir, pandemi Covid-19 telah merenggut banyak hal dari kehidupan kita. Tak pelak, kondisi ini pun memunculkan berbagai macam keprihatinan bagi masyarakat Indonesia, seperti naiknya angka kemiskinan yang dibarengi dengan melonjaknya pengangguran.

Data per 28 Juli 2021 pada laman https://covid19.go.id/, jumlah pasien yang terinfeksi positif Covid-19 secara nasional berjumlah 3.287.727 orang. Angka tersebut meningkat 47.791 kasus dibandingkan hari sebelumnya.

Namun, sejak pemerintah menggulirkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, terdapat tren penurunan mobilitas hampir di semua wilayah. Dimana pembatasan pergerakan masyarakat menjadi faktor penting salah satu upaya pemutusan transmisi Covid-19.

Bersyukur, kondisi kini pun berangsur membaik setelah diterapkannya PPKM. Kasus aktif, positivity rate, dan kasus harian menurun, serta terjadi peningkatan kesembuhan yang mulai terlihat pada pekan ketiga pelaksanaan PPKM. Peningkatan ini harus dibarengi dengan optimisme dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Masyarakat juga harus memberikan dukungan dari kebijakan yang dilakukan pemerintah, seperti mematuhi protokol kesehatan, PPKM, dan mengikuti vaksinasi.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berupaya membantu masyarakat dengan menyalurkan lebih dari 46 ribu paket secara nasional, serentak kepada masyarakat di seluruh Indonesia, agar dapat bertahan hidup di tengah pandemi yang belum menunjukkan tanda-tanda usai.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengatakan kebijakan pemerintah dengan membuat PPKM Level 4 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Kebijakan yang sedianya berakhir pada 25 Juli 2021 lalu ini, kini resmi diperpanjang hingga 2 Agustus 2021 mendatang.

Pemerintah sadar, kebijakan ini akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi sosial masyarakat, dan berdampak pada ketidakmampuan masyarakat yang kesulitan dalam mencari nafkah.
“Insan Pengayoman melalui program pemberian bantuan sosial “Kumham Peduli, Kumham Berbagi”, mencoba turut berempati kepada masyarakat dan ASN Kemenkumham yang terdampak pandemi Covid-19,” ujar Yasonna saat memberikan bantuan sosial secara simbolis, Kamis (29/07/2021) pagi.

Melalui program bantuan sosial yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal, tercatat Kemenkumham memberikan total bantuan sosial sebanyak 46.614 paket dan dana sosial sebesar 700 juta rupiah. Paket tersebut diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, yang terdiri atas 43.558 kepala keluarga yang terdampak langsung pandemi Covid-19, serta kepada 3.056 orang ASN Kemenkumham yang terpapar Covid-19. Sedangkan dana sosial diberikan kepada tujuh Kantor Wilayah Kemenkumham yang saat ini menerapkan PPKM Level 4, yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.

Adapun paket bantuan sosial Kumham Peduli Kumham Berbagi per orang diberikan dalam bentuk beras, minyak goreng, gula, mie instan, sarden, dan susu.
“Kegiatan kita pada hari ini adalah bagian dari kepedulian kepada masyarakat dan saudara kita sesama pegawai yang terpapar Covid-19. Ini merupakan bentuk kepedulian, jiwa sosial, rasa welas asih serta semangat untuk berbagi,” kata Yasonna di lapangan upacara Kemenkumham.

Kegiatan ini, kata Yasonna, selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo kepada para menteri untuk melakukan langkah-langkah maksimal dengan memberikan dukungan, yang salah satunya berupa pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dan usaha mikro.

“Bantuan sosial tersebut tidak hanya menyentuh kepada masyarakat yang berada di wilayah perkotaan, namun juga kepada saudara-saudara kita yang berada di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain,” ucap Yasonna.
“Semoga apa yang kita lakukan hari ini dapat membantu meringankan beban mereka yang secara langsung terdampak pandemi Covid-19,” kata Laoly. “Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Insan Pengayoman yang telah peduli, mampu berbagi atas dasar keikhlasan dan kesadaran,” tutupnya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto mengatakan selain terkonsentrasi di Kemenkumham dan wilayah Jabodetabek untuk unit pusat, kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid ini juga dilaksanakan secara serentak di Kantor Wilayah Kemenkumham seluruh Indonesia.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, semua pihak termasuk masyarakat harus mau bekerja sama, bergotong royong untuk menghadapi ujian yang berat ini,” kata Andap. “Kerja keras pemerintah Insya Allah bisa berhasil, jika disertai dengan dukungan dan kesadaran dari masyarakat,” lanjutnya.
“Pesan kami kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada, jangan cemas, selalu berpikir positif yang disertai optimisme, selalu patuhi protokol kesehatan, dan mengikuti vaksinasi,” tutupnya.(ardi)

Enam Staf Bagian Umum Setda Dairi Terpapar Covid-19

Penulis
Editor
-
0

DETEKSI.CO- Dairi, Enam Pegawai Bagian Umum pada Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Dairi dikabarkan reaktif Covid-19 berdasarkan Swab Antigen yang dilaksanakan, Kamis (29/7/2021).

“Sekitar tigapuluhan orang personil mengikuti Swab Antigen, enam orang diantaranya dinyatakan positif. Swab dilaksanakan di kantor, dilakukan tim kesehatan Puskesmas Huta Rakyat,” sebut staf bagian umum kepada wartawan.

Ditanya wartawan, seberapa intens personil bagian umum masuk dan beraktifitas ke rumah dinas bupati?, dijawab sangat intens, khususnya melaksanakan persiapan untuk acara rapat, menerima tamu atau kegiatan sejenis.

Diungkapkan, Kamis (29/7/2021) pagi, masih mengurus perlengkapan seperti menyusun kursi. “Siang ini ada acara di pendopo, tadi pagi kami yang menyusun kursi, termasuk mereka yang dinyatakan reaktif,” sebut Sumber.

Enam orang yang diinfokan terpapar, yakni ES, Fa, Ber, Ke,Jud an Can.

Kadis Kominfo yang juga Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Dairi Rahmatsyah Munthe dikonfirmasi melalui sambungan telepon menyebut belum mendapat info.

“Belum dapat kabar, saya sedang mengikuti rapat Banggar (Badan Anggaran), nanti saya kroscek atau coba ditanya langsung ke Kabag Umum,” Sahut Rahmat dan mengaku baru mengetahui ada kegiatan swab di Bagian Umum.

Sementara itu, sehari sebelumnya, personil Satpol PP berinisial RP bertugas di gerbang masuk Pendopo Bupati diinfokan terpapar. Menurut rekannya, pria itu menjalani swab antigen setelah mengeluhkan kehilangan rasa dan penciuman.

Lambat

Personil satpol PP yang lain menyebut satgas bertindak lambat. Seperti diberitakan, tiga orang pegawai Pendopo terkonfirmasi positif pada Senin (26/7/2021) lalu, namun tracing kepada personil bagian umum dan petugas lainnya baru dilaksanakan hari ini.

Diisebut, swab bagi petugas Satpol PP termasuk yang bertugas di kantor dan Rumah Dinas Bupati, dijadwalkan baru akan dilaksanakan sore ini. “Ada jeda waktu 3 hari baru dilakukan swab antigen. Ini kan lambat,” sebutnya. (Ngl)

DPRD dan Pemkab Nias Utara Akan Tindaklanjuti Keluhan Masyarakat Terkait Perkebunan Kelapa Toyolawa

Penulis
Editor
-
0

Deteksi.co -Nias Utara, Setelah Viral disejumlah Media Online terkait Perkebunan Kelapa di Toyolawa Kecamatan Lahewa Kabupaten Nias Utara yang dikelolah Oleh PT. Sedar Abadi Jaya akhirnya Pemerintah Kabupaten Nias Utara dan Lembaga DPRD buka suara.

Bertempat di ruang kerja Ketua DPRD Nias Utara, Kamis (29/07/2021), dihadapan sejumlah media, Pimpinan DPRD Nias Utara Sukanto Wawuwu SH dan Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu SPd enegaskan bahwa lembaga Legislatif dan Eksekutif segera menindak lanjutinya keluhan masyarakat tentang ketidak patuhan PT. Sedar Abadi Jaya atas hak – hak para karyawan yang bekerja di Perkebunan Kelapa di Toyolawa, baik di Pemerintahan Propinsi maupun di Pemerintahan Pusat. Selain hak-hak karyawan, lembaga DPRD dan Pemerintah juga memperjuangkan agar ada kontribusi pengelola perkebunan Kepala kepada Pemerintahan Kabupaten Nias Utara.

Terkiat HGU ketua DPRD mengatakan hingga sampai saat dokumen itu tidak ada di lembaga DPRD Nias Utara sehingga tidak bisa berkomentar lebih jauh namun demikian Lembaga DPRD nias utara segera bertindak untuk mendapatkan HGU itu agar kita bisa bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pernyataan Ketua DPRD tersebut langsung di Aminkan Oleh Bupati Nias utara Amizaro Waruwu S.Pd Menegaskan Pemerintah Nias Utara Segera menindak lanjutin apa yang menjadi hak-hak Pemerintah Nias utara atas Perkebunan Kelapa di Toyolawa, dan Sehabis masa PPKM Lembaga DPRD dan Pemerintah Akan koordinasi di pemerintah Propinsi dan Pusat agar Perkebunan Kelapa di Toyolawa dapat memberi Konstribusi kepada Pemerintah Nias Utara Sebagai PAD.

Lanjut Ketua DPRD dan Bupati Nias Utara mengharapkan dukungan Para Awak Media untuk terus memberitakan dan Menyuarakan Hak-hak masyarakat Nias utara yang bekerja di Perkebunan Toyolawa karna berdasarkan Pemberitaan sejumlah Media beberapa Bulan terakhir ini bahwa Para Pekerja disana tidak memiliki Jamsostek, BPJS dan Fasilitas lainnya sehingga terkesan Para Pekerja disana dijadikan Sebagai Budak PT. Sedar Abadi Jaya Oleh karna itu atas nama Pemerintah dan Lembaga DPRD mengajak Seluruh lapisan Masyarakat Nias utara, serta Para Tokoh terkhusus bagi Para Jurnalis mari bergandengan Tangan untuk berjuang agar Perkebunan Kepala di Toyolawa itu bisa di kelolah oleh Pemerintah Nias Utara di masa yang akan datang dan bisa menambahkan PAD bagi Pemerintah serta membuka Lowongan kerja bagi masyarakat Nias Utara Tegas Bupati dan Ketua DPRD. (Y. Harefa)

Pemerintah Kabupaten Asahan Raih Penghargaan KLA dari Kementerian PPPA Tahun 2021

Penulis
Editor
-
0

DETEKSI.co – Pemerintah Kabupaten Asahan meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Tingkat Pratama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.

Penghargaan ini disampaikan oleh Menteri PPPA RI I Gusti Ayu Bintang Darmawati SE MSi saat memberikan arahannya kepada Kepala Daerah se-Indonesia secara virtual pada kegiatan Penyerahan Penghargaan KLA Tahun 2021, Kamis (29/07/2021).

Menteri PPPA RI juga memberikan apresiasi kepada Provinsi yang telah berupaya dan bekerja keras menjadi pelopor, sehingga Kabupaten/Kota di wilayahnya mendapat predikat KLA Tahun 2021.

“Selamat kepada Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah menerima penghargaan KLA Tahun 2021, besar harapan kami Kabupaten/Kota yang telah meraih prestasi ini menjadi contoh Kabupaten/Kota lainnya di Indonesia,” tutupnya.

Dikesempatan ini juga, panitia dari Kementerian PPPA RI mengumumkan Kabupaten/Kota yang mendapat penghargaan KLA Tahun 2021 dari Kementerian PPPA RI dan untuk Provinsi Sumatera Utara menerima penghargaan KLA Tingkat Pratama yakni Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Serdang Bedagai, Karo, Mandailing Natal, Langkat, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara dan Asahan.

Setelah usai menerima pengharagaan KLA Tahun 2021 Kabupaten Asahan melanjutkan kegiatannya, memperingati Hari Anak Nasional Tahun 2021, dimana pada kesempatan ini Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) Kabupaten Asahan Drs Muhilli Lubis melaporkan tujuan dari Hari Anak Nasional Tahun 2021, adalah sebagai bentuk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Sementara, Bupati Asahan H Surya BSc pada bimbingan dan arahannya mengatakan pada Hari Anak Nasional Tahun 2021 ini telah meraih penghargaan KLA Tingkat Pratama dari Kementerian PPPA RI, dimana kriteria Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan ini harus memiliki komitmen dalam menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten/Kota masing-masing.

“Kita harus merasa bangga karena kita telah memiliki komitmen tersebut. Dan saya meminta kepada para OPD Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan dapat memperhatikan hak anak secara khusus,” ucap Bupati Asahan.

Selain itu, H Surya berharap kepada Gugus Tugas KLA Kabupaten Asahan, agar menargetkan Kabupaten Asahan menjadi KLA tingkat Madya di tahun kedepannya.

 “Maka dari itu, saya bermohon dukungan dari Forkopimda Kabupaten Asahan, karena indikator dalam penilaian tersebut adanya kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Asahan dengan Forkopimda Kabupaten Asahan,” imbuh Bupati.

Diakhir bimbingan dan arahannya, Bupati Asahan mengajak seluruh elemen untuk bekerjasama dalam menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Asahan, sehingga anak-anak di Kabupaten Asahan dapat menjadi anak-anak yang berkualitas kedepannya.

Tampak hadir, Bupati dan Wakil Bupati Asahan, Forkopimda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Asisten Administrasi Umum, OPD, Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Asahan, KPAD Kabupaten Asahan, Ketua PWI Kabupaten Asahan, Forum Anak Kabupaten Asahan dan tamu undangan lainnya. (Dek)

Lansia Tuna Netra Meninggal di Kamar Kost Jalan Diponegoro Kisaran

Penulis
Editor
-
0

DETEKSI.co – Johan Tambunan (89) ditemukan meninggal dunia setelah mengeluh sakit di dalam kamar kostnya di Jalan Diponegoro Kisaran Kelurahan Sendang Sari Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, Rabu malam (28/07/2021).

Informasi didapat, korban warga Kota Medan sudah setahun ini tinggal atau kost di kamar VIP Nomor 4 penginapan tersebut dengan ditemani oleh anak angkatnya Markus (21). Dan sebelum meninggal dunia, korban sempat mengeluh sakit di bagian perutnya, dan meminta dibelikan obat kepada Markus.

Korban meninggal dunia dengan posisi tidur meringkuk tidak memakai baju, dan hanya memakai celana pendek.

“Dua hari ini bapak memang kurang sehat, dan sempat mengeluhkan rasa sakit di bagian perutnya, dasarnya bapak memiliki penyakit asam urat dan sebelum ditemukan meninggal, bapak sempat mengeluhkan bahwa perutnya sakit atau asam lambungnya lagi kambuh,” jelas Markus.

Lebih lanjut Markus mengatakan, kalau dirinya sempat meminta tolong kepada ibu pemilik penginapan dan hendak membelikan obat sakit perut. Saat meninggalkan korban dan keluar dari kamar, korban masih merintih kesakitan.

“Begitu saya minta tolong kepada ibu yang punya penginapan, agar mau membawakan bapak ke Rumah Sakit, pas balik lagi ke kamar, bapak sudah tidak ada atau sudah meninggal,” ungkap Markus yang selama ini menemani korban.

Sementara, Lurah Kelurahan Sendang Sari Bambang Samudra mengatakan, belum mengetahui apa penyebab kematian dari lansia tersebut, dan korban bukanlah warga Kelurahan Sendang Sari, melainkan pendatang/tamu.

“Korban yang diketahui bernama Johan Tambunan ini, adalah seorang tunanetra. Mereka berdua sudah hampir 1 tahun menginap di kamar VIP nomor 4, tetapi tidak menetap,” jelas Bambang.

Ditambahkan Bambang, awalnya mengetahui adanya peristiwa ini dari laporan pemilik penginapan, bahwa telah ditemukan tamu yang meninggal dunia karena sakit. “Sebelum meninggal, korban mengalami sakit perut, sesak nafas dan asam lambungnya lagi kambuh, kini jenazah korban sudah evakuasi dan dibawah ke Rumah Sakit Umum Daerah Kisaran (RSUD HAMS) guna dilakukan visum,” pungkasnya. (Dek)

Gandeng Muhammadiyah, Kapolri: Sangat Membantu Percepatan Vaksinasi

Penulis
Editor
-
0

DETEKSI.co – Jakarta, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung vaksinasi massal Covid-19 di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Menteng Jakarta Pusat, Kamis (29/7/2021). Kegiatan ini merupakan kerjasama antara PP Muhammadiyah dengan Polri dan Dinkes Provinsi DKI.

Dalam kesempatan itu, Sigit menekankan rasa optimismenya soal segera terbentuknya Herd Immunity atau kekebalan kelompok terhadap virus corona. Mengingat, adanya kerjasama antara Polri dan Muhammadiyah di wilayah Indonesia, terkait dengan kegiatan percepatan vaksinasi.

“Alhamdulillah kerjasama ini sudah berlangsung beberapa lama, sudah ada 20 sampai 27 kegiatan di kurang lebih 20 wilayah. Yang tentunya ini akan sangat bantu dalam rangka percepat kegiatan vaksinasi,” kata Sigit di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat.

Kegiatan vaksinasi di PP Muhammadiyah sendiri dimulai sejak tanggal 28 dan 29 Juli
2021. Target vaksinasi adalah PP Muhammadiyah beserta majelis, lembaga, organisasi otonom, keluarga besar Muhammadiyah dan masyarakat umum sebanyak 1.000 orang, dengan target 500 orang per hari.

Dengan adanya semangat yang sama, Sigit nantinya bakal menginstruksikan seluruh Kapolda untuk menjalin kerjasama dengan seluruh elemen Muhammadiyah guna melakukan percepatan vaksinasi.

“Oleh karena itu, untuk kedepan kita terus lanjutkan kegiatan bersama dalam rangka akselerasi percepatan vaksinasi diseluruh wilayah. Dan nanti saya juga minta seluruh Kapolda untuk melakukan kerjasama seluruh rekan Muhammadiyah di seluruh wilayah. Sehingga terbentuk kekuatan dalam rangka sinergi laksanakan percepatan terhadap vaksinasi,” ujar Sigit.

Menurut mantan Kapolda Banten ini, selain tersebar di seluruh Indonesia, Muhammadiyah juga memiliki tenaga kesehatan yang memumpuni. Sehingga, bisa dikerjasamakan sebagai vaksinator. Sebab itu, perlu adanya penguatan kolaborasi dalam rangka mempercepat vaksinasi.

“Alhamdulillah kami senang karena Muhammadiyah memiliki banyak tenaga kesehatan yang tentunya bisa kami kerjasamakan dalam rangka percepatan vaksin,” ucap Sigit.

Sigit menegaskan, dalam rangka mempercepat vaksinasi demi membentuk Herd Immunity, diperlukan adanya kerjasama atau sinergi dengan seluruh organisasi masyarakat, kepemudaan dan seluruh elemen masyarakat.

Sebab itu, Sigit mengapresiasi PP Muhammadiyah yang telah mau terlibat aktif dalam rangka mewujudkan target percepatan vaksinasi di Indonesia.

“Dalam rangka wujudkan Herd Immunity ini tentunya akan bisa berjalan dengan lebih baik apabila seluruh elemen ormas, organisasi kepemudaan bisa ikut terlibat,” kata Sigit.

Disisi lain, Sigit kembali mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes) meskipun telah disuntik vaksin. Hal itu masih menjadi salah satu upaya mencegah penyebaran virus corona.

“Tetap pakai masker, jaga jarak dan ikuti aturan petunjuk terkait aturan-aturan lakukan protokol kesehatan dan yang belum vaksin segera laksanakan vaksin,” ujar Sigit.

Sementara itu, Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengungkapkan, bahwa kerjasama vaksinasi bersama Polri ini sudah dilaksanakan di lebih dari 20 Provinsi Indonesia.

“Kami sudah bekerjasama di beberapa tempat misal di Kalbar, NTT dan di beberapa Polsek di lingkungan Jakarta dan sekitarnya. Kami tentu sangat berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Polri kepada Muhammadiyah khususnya dalam pelaksanaan vaksinasi di PP Muhammadiyah ini,” kata Mu’ti dikesempatan yang sama.

Dalam kegiatan vaksinasi, Mu’ti menyebut telah melibatkan setidaknya 76 Rumah Sakit (RS) Muhammadiyah. Tak hanya vaksin, kata Mu’ti pihaknya juga melaksanakan program lain, diantaranya penyuluhan dan pelayanan yang diberikan langsung, seperti penyuluhan kesehatan, konsultasi psikologi dan ketahanan mental dan spritiual.

“Karena pandemi bukan hanya kesehatan murni tapi banyak dampak yang ditimbulkan terutama yang berkaitan dengan kesehatan mental, spiritual dan ekonomi. Mudah-mudahan kerjasama ini dapat kita tingkatkan. Tim bertugas ini dari aliansi RS Islam Jakarta. Kami dapat info yang vaksinasi dapat bantuan dari Pak Kapolri beras 2 ton yang nanti kami sampaikan ke peserta. Ini tim gabungan dengan RS Muhammadiyah dan Polri,” tutup Mu’ti. (Didik)

Instruksi Kapolri ke Jajaran, Pendampingan Anggaran Covid-19 dan Pastikan Bansos Tepat Sasaran

Penulis
Editor
-
0

DETEKSI.co – Jakarta, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran kepolisian untuk melakukan pendampingan percepatan penyerapan anggaran penanggulangan Pandemi Covid-19, hingga melakukan pengawalan penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.

Terkait pendampingan anggaran Covid-19, Sigit juga telah menerbitkan surat telegram nomor ST/1488/VII/RES.3./2021, yang berisikan pengarahan atau langkah-langkah ke jajaran terkait dengan implementasi hal itu.

Dalam pendampingan tersebut, Sigit menekankan perlu adanya komunikasi dan koordinasi dengan APIP. Lalu, sosialisasi peran dan dukungan Polri terkait dengan percepatan penyerapan anggaran itu.

“Membangun sinergi dan kerjasama pengawasan melalui pembentukan desk, melaksanakan penegakan hukum sebagai upaya terakhir dengan mengedepankan peran APIP dan memaksimalkan pemulihan kerugian negara,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Jakarta, Rabu (28/7/2021).

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta kepada seluruh Kepala Daerah untuk melakukan percepatan penggunaan anggaran Covid-19 untuk membantu masyarakat di tengah Pandemi virus corona.

Sigit menambahkan, dalam pendampingan dan percepatan penyerapan anggaran tersebut, jajaran kepolisian diinstruksikan untuk, tidak ada diskresi yang dikriminalisasi.

Pasalnya, kata mantan Kabareskrim Polri ini, apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kesalahan maka harus dibuktikan secara profesional dengan disertai hasil pemeriksaan BPK yang menyatakan adanya kerugian negara.

“Kesalahan dalam pengelolaan anggaran harus dibuktikan dengan adanya niat jahat atau kesengajaan dan dilengkapi hasil pemeriksaan BPK RI yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara riil,” ujar eks Kapolda Banten tersebut.

Sigit memastikan, Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) telah memiliki komitmen bersama untuk sama-sama mengawal untuk mempercepat anggaran Pandemi Covid-19.

“Polri dan Kejaksaan berkomitmen untuk melakukan monitoring, memperingatkan dan mendampingi percepatan penyerapan anggaran penanggulangan Covid-19,” ucap Sigit.

Tak hanya pendampingan anggaran Covid-19, Sigit juga menginstruksikan bahwa seluruh personel kepolisian untuk melakukan pengamanan dan pengawalan distribusi bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat.

Menurut Sigit, pengawalan tersebut penting dilakukan guna memastikan bahwa bansos tersebut tersalurkan tepat sasaran, kepada masyarakat yang paling terdampak perekonomiannya di tengah Pandemi Covid-19. Terlebih lagi, di saat penerapan PPKM Level 4 saat ini.

“Polri siap melakukan pengamanan dan mendampingi proses distribusi bantuan sosial dari pemerintah kepada masyarakat, guna memastikan pendistribusian cepat, tepat sasaran dan sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan,” tutur Sigit.

Seluruh kegiatan ini, kata Sigit, untuk memastikan masyarakat cepat mendapatkan bantuan dari Pemerintah. Pada akselerasi itu, Sigit juga merangkul seluruh elemen masyarakat untuk melakukan percepatan penyaluran bansos tersebut.

“Lakukan percepatan penyaluran bansos karena masyarakat sangat membutuhkannya. Serta libatkan
kelompok masyarakat dalam penyaluran,” ujar Sigit.

Diketahui, dalam periode 3 sampai dengan 26 Juli 2021 Polri telah mendistribusikan bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di 34 wilayah Polda, sebanyak 843.609 paket sembako dan 4.888.711 Kg atau 4.888,7 ton beras. Serta Alkes berupa masker, handsanitizer, tempat cuci tangan sebanyak 55.194.936. (Didik)

1...1,8741,8751,876...1,926Halaman 1,875 dari 1,926