Beranda blog Halaman 397

Gandi Parapat: Benarkah Pencopotan Letjen Kunto atas Perintah Jokowi ke Panglima TNI

0
Korwil PMPHI Sumut, Drs. Gandi Parapat.
Korwil PMPHI Sumut, Drs. Gandi Parapat.

DETEKSI.co-Medan, Koordinator Wilayah Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (Korwil PMPHI) Sumatera Utara, Drs. Gandi Parapat mempertanyakan benarkah pencopotan Letjen Kunto Arief Wibowo atas perintah Jokowi kepada Panglima TNI.

Adapun dasar Korwil PMPHI mempertanyakan terkait pencopotan jabatan tersebut, menurut kebiasaan di TNI hal mutasi merupakan hal yang biasa dan tidak pernah menjadi polemik, namun kali kali Mutasi tersebut menjadi gaduh, ada apa dibalik ini, kata Gandi Parapat kepada deteksi.co Minggu (04/05/2025).

“Kini, kami masyarakat merasa aman karena ada TNI aktif maupun Purnawirawan “turun gunung” untuk menjaga stabilitas politik dan hukum,” sebut Gandi.

Masih kata Gandi, “Dengan viralnya pembahasan terkait pergantian Letjen Kunto Arief ke eks Ajudan Jokowi membuat masyarakat berpikir, ada yang berasumsi Jokowi memerintah Panglima TNI untuk mengganti Kunto yang baru 4 bulan menjejabat, dan atas perintah Jokowi Panglima TNI tidak menolak, itu menurut berita yang beredar, katanya.

Masyarakat berasumsi, bahwasanya memperkuat dugaan bahwa Jokowi masih memainkan peran di balik layar. “Dalam hal ini kami tidak diposisi menyalahkan ataupun membenarkan Panglima TNI, tapi itu semua terjadi karena Prabowo selaku Presiden kurang menyadari tugas dan fungsinya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan,” tegas Gandi.

Banyak kejanggalan setelah Prabowo terpilih jadi Presiden RI, untuk mewakili atas nama negara RI Jokowi yang utus menghadiri pemakaman Paus di vatikan. Walaupun demikian biar sempurna sebaiknya Jokowi didampingi Wakil Presiden Gibran ketika itu.

Jadi kalau ada tumpang tindih perintah, pergantian pejabat di TNI mungkin Jokowi melihat Prabowo tidak mampu, jadi wajar kalau Jokowi mengambil alih daripada vakum, ketus Gandi dengan geleng geleng kepala.

Gandi berharap, TNI harus kembali ke relnya menjadi alat negara, bukan alat keluarga Jokowi. Sebagai Presiden harus jadi panglima sejati. Bukan sekadar bayang-bayang dari penguasa sebelumnya. (Tim)

Kasus Korupsi Eks Kadinkes Tapteng, Raju : Tuntutan 2 Tahun Penjara Picu Kecaman dan Laporan ke Kejagung

0

Sekretaris DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tapteng, Raju Firmanda Hutagalung. (DETEKSI.co/ Job Purba)

DETEKSI.co – Tapteng, Putusan tuntutan 2 tahun penjara terhadap mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Tapanuli Tengah (Tapteng), Nursyam, dan sejumlah terdakwa lainnya dalam kasus korupsi senilai Rp.9,9 miliar memicu gelombang kecaman.

Sekretaris DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tapteng, Raju Firmanda Hutagalung, menilai tuntutan tersebut terlalu ringan dan mencurigakan, sehingga mendorongnya untuk melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumut menyampaikan tuntutan tersebut pada Rabu (30/04/2025).

Raju, yang juga merupakan aktivis alumni HMI, menyatakan kekecewaannya atas putusan tersebut.

“Tuntutan ini sangat janggal dan tidak adil. Korupsi sebesar Rp9,9 miliar hanya dituntut 2 tahun penjara, sementara pencuri ayam bisa dihukum 7-9 tahun. Ini seperti memberikan penghargaan kepada koruptor dan tidak menimbulkan efek jera,” tegas Raju.

Lebih lanjut, Raju menilai tuntutan tersebut sebagai penghinaan terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi di Indonesia.

“Ini pelecehan terhadap kerja keras Presiden dalam melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jangan sampai niat baik beliau digagalkan,” imbuhnya.

DPD KNPI Tapteng telah berencana mengirimkan surat resmi ke Kejagung untuk mengawasi proses hukum lebih lanjut dan menyelidiki dugaan suap terhadap majelis hakim.

“Tuntutan 2 tahun terlalu ringan. Kami menduga adanya suap, dan Kejagung harus memeriksa hakim yang terlibat,” pungkas Raju.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan besar tentang penegakan hukum di Indonesia. (Job Purba)

Ketua MPR RI Ahmad Muzani Tegaskan, Gibran Wapres yang Sah

0

Jakarta, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Muzani menegaskan, Gibran Rakabuming Raka adalah Wakil Presiden yang sah. Dipilih rakyat melalui Pemilihan Presiden 2024 terbuka berpasangan dengan Presiden Prabowo Subianto.

Pernyataan sikap Ketua MPR ini merespon tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang meminta MPR mengganti Gibran Rakabuming Raka dari posisi Wapres RI.

Lebih jauh Muzani mengatakan masyarakat telah memilih calon presiden dan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 lalu.

Sehingga, ketika dinyatakan menang, maka yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih.

“Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD, ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden ketika akan Pilpres 14 Februari 2024,” kata Muzani pada 25 April 2025.

“Ketika KPU (Komisi Pemilihan Umum) menghitung suara, yang dinyatakan unggul dalam Pemilihan Presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden,” ujarnya lagi.

Bahkan, Muzani menyebut, Mahkamah Konstitusi (MK) menguatkan kemenangan Prabowo-Gibran dengan menolak gugatan sengketa hasil pilpres yang diajukan pasangan calon Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Atas dasar putusan MK dan ketetapan KPU, Muzani mengatakan, MPR RI mengadakan prosesi pengucapan sumpah Presiden dan Wapres RI 2024-2029.

Oleh karena itu, Muzani menegaskan bahwa pelantikan Gibran sebagai Wapres RI adalah sah.

“Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2024. Jadi, Prabowo adalah Presiden yang sah, Gibran adalah Wakil Presiden yang sah,” kata Muzani.

Ini Respons Prabowo soal Tuntutan Mencopot Gibran

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, menyampaikan sikap terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang meminta MPR RI mengganti Gibran Rakabuming Raka dari jabatan sebagai Wakil Presiden.

Wiranto mengatakan, Presiden Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan forum purnawirawan tersebut.

Namun, lanjut Wiranto, Prabowo sebagai Kepala Negara dan pemerintahan memahami ada batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.

“Yang pertama, kan beliau perlu pelajari dulu isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu per satu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, masalah yang sangat fundamental,” kata Wiranto dalam konferensi pers usai bertemu Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada 24 April 2025.

“Namun, tentunya presiden, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan yang tidak tak terbatas, ya. Artinya, kekuasaan beliau, kekuasaannya terbatas juga. Dalam negara yang menganut trias politika, ada pemisahan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tidak bisa saling mencampuri di situ,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut, Wiranto mengatakan, Prabowo merespons usul melakukan reshuffle atau perombakan kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat korupsi, serta meminta ketegasan terhadap aparat negara yang dianggap masih memiliki loyalitas kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Wiranto menyebut bahwa tuntutan tersebut bukan bidang Presiden Prabowo untuk menanggapi.

“Harus banyak sumber-sumber lain yang beliau dengarkan. Juga beliau memberi keputusan bukan hanya fokus kepada satu bidang, banyak bidang-bidang lain yang harus dipertimbangkan presiden sebelum mengambil keputusan,” katanya.

Lebih lanjut, Wiranto mengatakan, Prabowo berharap agar perbedaan jangan sampai membuat keruh suasana di saat negara sedang menghadapi banyak tantangan.

“Iya (termasuk soal Gibran). Kan ada kan delapan poin itu, kan sudah beredar di medsos (media sosial) ya. Sudah banyak berita yang muncul. Maka, inilah ya sikap presiden, bukan mengacaukan, tapi tetap menghargai,” ujar Wiranto.

Sebelumnya, dikutip dari Tribunnews, Forum Purnawirawan TNI-Polri telah mengusulkan kepada MPR RI untuk mencopot Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Tuntutan tersebut merupakan bagian dari delapan poin tuntutan Forum Purnawirawan TNI-Polri yang terdiri dari 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Beberapa tokoh yang turut mendatangani usulan ini adalah Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi dan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) periode 1988-1993 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

8 Poin Tuntutan

Diketahui, selain mengusulkan kepada MPR untuk mencopot Wapres Gibran Rakabuming Raka, Forum Purnawirawan juga meminta reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi.

Bahkan, mereka menuntut adanya tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7 RI Jokowi.(red)

Pimpin Upacara Hardiknas, Rico Waas: Pendidikan Hak Asasi dan Sipil Setiap Insan

0

DETEKSI.co-Medan, Dengan mengenakan busana adat Karo, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional, Jumat (2/5) di SMP Negeri I Medan.

“Pendidikan adalah hak asasi dan hak sipil yang melekat dalam diri setiap insan baik sebagai pribadi maupun warga negara,” ucapnya pada peringatan yang bertema ‘Partisipasi Semesta Wujudkan Pendidikan Bermutu Untuk Semua’ itu.

Dalam upacara yang diikuti antara lain Sekda Wiriya Alrahman, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Benny Sinomba Siregar dan segenap pimpinan perangkat daerah lain, camat, dan para kepala sekolah itu, Rico Waas membacakan amanat tertulis Menteri Pendidikan Dasar Menengah.

Dia menyampaikan, sesuai amanat konstitusi, tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama, fisik, suku, bahasa, ekonomi, jenis kelamin, domisili dan sebab- sebab lain yang menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan.

Wali Kota mengatakan Hari Pendidikan Nasional ini momentum meneguhkan dan meningkatkan dedikasi, komitmen, dan semangat untuk memenuhi amanat konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang terbaik, bermutu, dan berkemajuan bagi seluruh anak bangsa.

Rico Waas menyebutkan, hakikatnya pendidikan proses membangun kepribadian yang utama, akhlak mulia, dan peradaban bangsa. Secara individual, pendidikan adalah proses menumbuhkembangkan fitrah manusia sebagai makhluk pendidikan (homo educandum) yang dengannya manusia menguasai ilmu pengetahuan, memiliki keterampilan, dan berbagai kecerdasan yang memungkinkan mereka meraih kesejahteraan dan kebahagiaan material dan spiritual.

Dalam konteks kebangsaan, lanjutnya, pendidikan adalah sarana mobilitas sosial politik yang secara vertikal mengangkat harkat dan martabat bangsa.

“Karena itu sangat tepat ketika Presiden Prabowo menempatkan pendidikan sebagai prioritas. Sebagaimana disebutkan dalam Asta Cita keempat, Presiden Prabowo berkomitmen membangun sumber daya manusia yang kuat sebagai aktor dan agen perubahan yang mengantarkan Indonesia menjadi bangsa dan negara yang adil dan makmur,” ucapnya.

Dia menyampaikan Presiden bertekad memajukan pendidikan melalui revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan, pembelajaran digital, dan peningkatan kualitas, kualifikasi, serta kinerja guru melalui pemenuhan kualifikasi, peningkatan kompetensi, dan kesejahteraan.

Dengan cara demikian, sebutnya, guru diharapkan dapat menjadi agen pembelajaran dan agen peradaban.

“Para guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran tetapi juga mentor dan konselor para murid. Guru adalah orang tua yang senantiasa berada di sisi para murid dalam suka dan duka serta memandu para muridnya mencapai cita-cita luhur, ” ucapnya.

Untuk itu, lanjutnya, diperlukan kerja sama semua pihak baik pemerintah, orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa.(Red/d)

Polemik Mutasi Letjen Kunto, Anggota DPR Soroti Kepemimpinan Panglima TNI

0
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat memberikan arahan ke jajaran Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya di Lapangan Kartika Kodam Jaya/Jayakarta, Jakarta Timur, Senin (26/8/2024). © Dok. Puspen TNI
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat memberikan arahan ke jajaran Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya di Lapangan Kartika Kodam Jaya/Jayakarta, Jakarta Timur, Senin (26/8/2024). © Dok. Puspen TNI

DETEKSI.co-Jakarta, Anggota Komisi I DPR Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menyorot kepemimpinan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto usai polemik terhadap keputusan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang merupakan putra Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno.

Diketahui, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan mutasi terhadap Letjen TNI Kunto Arief Wibowo yang tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tanggal 29 April 2025.

Namun pada Jumat (2/5/2025), TNI membatalkan mutasi terhadap tujuh orang pati TNI, termasuk Kunto Arief Wibowo, melalui SK Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.

TB Hasanuddin menyebut, peristiwa tersebut menunjukkan Agus sebagai Panglima TNI yang dinilai tidak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga maruah institusi.

“Menurut hemat saya, kepemimpinan Panglima TNI saat ini tidak baik. Seharusnya sejak awal beliau menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi. Kepemimpinan seperti ini patut dievaluasi,” kata TB Hasanuddin lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (3/5/2025).

TB Hasanuddin menilai, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tidak konsisten ini dapat mengganggu stabilitas internal dan kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.

“TNI adalah alat negara, bukan alat politik. Mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi, bukan demi memenuhi kepentingan luar. Jangan diombang-ambingkan oleh tekanan seperti ini,” ujar TB Hasanuddin.

Di samping itu, ia melihat adanya spekulasi publik bahwa Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dimutasi karena nama ayahnya, Try Sutrisno yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri.

Tegasnya, mutasi TNI seharusnya dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, bukan tekanan politik.

“Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Ini preseden buruk bagi profesionalisme TNI. Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi,” ujar TB Hasanuddin.

Letjen TNI Kunto Arief Wibowo sendiri batal dimutasi menjadi staf ahli Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD).

Dengan pembatalan ini, Kunto akan tetap menjabat pada jabatannya saat ini sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I.

Adapun Letjen Kunto Arief Wibowo merupakan putra Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Try Sutrisno yang namanya tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI-Polri yang mengusulkan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.(Ril)

Sumber, KOMPAS.com

Misteri Keberadaan Truk Tangki BBM Masuk Gudang Tertutup di Tapanuli Tengah

0

DETEKSI.co – Tapteng, Aktivitas dua unit truk tangki BBM berkapasitas 16.000 liter masing-masing, berwarna putih biru dan bertuliskan PT Karisma Energi Internusa, di sebuah gudang tertutup di Pondok Batu Ujung, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), menyita perhatian.

Truk-truk tersebut terpantau memasuki gudang tersebut Kamis (1/5/2025) kemarin, sekitra pukul 16.00 WIB.

Gudang yang diduga tidak memiliki plang dan terlihat tertutup rapat dengan seng ini menimbulkan kecurigaan akan adanya dugaan penimbunan solar bersubsidi.

Kehadiran oknum personel Kodim 0211/TT di lokasi semakin menambah misteri.

Letda Inf Baringin Limbong, Komandan Unit Intel Kodim 0211/TT, menyatakan bahwa kehadiran oknum personel TNI di lokasi hanya untuk melakukan pengecekan di dalam gudang.

Namun, penjelasan Dandim 0211/TT, Letkol Inf Fernando Batubara, masih dinantikan terkait hal ini.

“Saya belum dapat info, saya cek dulu ya,” jawab Dandim melalui pesan WhatsApp.

Dugaan penimbunan solar bersubsidi ini menjadi perhatian mengingat pentingnya ketersediaan BBM bagi masyarakat.

Pihak berwenang diharapkan segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap aktivitas di dalam gudang tersebut dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi distribusi BBM.

Selain itu, transparansi dalam proses investigasi sangat penting untuk mencegah spekulasi dan menjaga kepercayaan publik. (Tim)

Wakil Ketua DPRD Langkat Romelta Ginting, Serap Aspirasi Warga Desa Pelawi Selatan 

0

DETEKSI.co-Langkat, Wakil Ketua DPRD Langkat Romelta Ginting bersama Anggota DPRD Langkat Rifki Aulia laksanakan reses masa sidang II tahun ke I tahun anggaran 2025 ke daerah pemilihannya secara kelompok di Desa Pelawi Selatan Kecamatan Babalan, Jum’at (02/05/2025).

Kolaborasi dua anggota DPRD Kabupaten Langkat yang berasal dari PDI Perjuangan dan PAN ini untuk memperjuangkan aspirasi warga Desa Pelawi Selatan sangat diharapkan. Hal ini disampaikan Kepala Desa Pelawi Selatan saat memberikan kata sambutan saat pelaksanaan reses.

Dalam sambutannya, M. Rizal Saragih selaku Kepala Desa Pelawi Selatan mengatakan bahwa warga sangat bangga dan tersanjung desanya dijadikan tempat reses. Kades berharap penuh kepada Romelta Ginting bersama Rifki Aulia dapat memperjuangkan pembangunan di desa mereka.

“Kami sangat tersanjung dan terima kasih dikunjungi oleh Anggota DPRD Langkat, kami berharap penuh jalan menuju lokasi reses ini yakni Jalan Gotong Royong Gang Wakaf dapat diperjuangkan pembangunannya,” ucap Kades.

Kades mengungkapkan bahwa warganya yang berjumlah 2.484 KK sudah lama menunggu pembangunan dari pemerintah daerah. Terkadang Kades yang menjadi sasaran kesalahan warga karena tidak ada pembangunan dari pemerintah daerah di desanya sedangkan warganya taat membayar PBB dan selalu over taget dalam pembayaran PBB.

Warga lainnya juga menyampaikan sering dilaksanakan reses, akan tetapi tidak terealisasi dan berharap melalui reses kali ini Jalan Gotong Royong yang apabila hujan jadi becek dan diwaktu panas jalan berdebu dapat terealisasi.

Menanggapi aspirasi warga, Romelta Ginting dan Rifki Aulia sepakat akan memperjuangkan aspirasi warga Desa Pelawi Selatan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) mereka.

Romelta Ginting dikesempatan itu mengatakan kepada warga bahwa dirinya juga pernah bersosialisasi di Desa Pelawi Selatan sewaktu kampanye Pilkada Bupati Langkat dan Pilgubsu. Jadi Desa Pelawi Selatan akan tetap menjadi perhatiannya.

Namun Romelta Ginting menjelaskan bahwa tidak semua usulan pembangunan dapat terlaksana dikarenakan anggaran pemerintah yang terbatas. Jadi jangan heran kalau ada pembangunan jalan yang hanya bisa dikerjakan 100 meter atau 200 meter disebabkan ada 23 kecamatan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Sementara itu Rifki Aulia menimpali apa yang disampaikan Romelta Ginting, bahwa dia siap memperjuangkan aspirasi warga melalui pokirnya di P.APBD 2025. Selanjutnya dalam reses itu, Rifki Aulia meminta kepada warga jangan hanya fokus meminta infrastruktur tetapi sampaikan hal-hal lain seperti terkait ketahanan pangan sesuai program Presiden RI Prabowo Subianto maupun persoalan sosial, ekonomi dan lainnya.

Hadir dalam reses itu, perwakilan Camat Babalan, Kepala Desa Pelawi Selatan dan para Kepala Dusun, ratusan warga. (Tim)

Dipukuli ‘Orang Suruhan’ Elyas Pardede, 4 Sekuriti UDA Lapor Polisi

0

DETEKSI.co-Medan, 4 orang tenaga pengamanan (security) Universitas Darma Agung (UDA) resmi melaporkan kasus pemukulan yang diduga dilakukan oleh ‘orang suruhan’ Richard Elyas Pardede.

Laporan keempat security dilakukan secara terpisah yakni 2 orang atas nama Edy dan Gabriel Sinaga membuat laporan ke Polsek Medan Baru, Jumat (2/5/2025) sore.

Dan 2 orang security lagi atas nama Heri Swardi Tinambunan dan Surya Lumbangaol membuat laporan ke Polresta Medan, Jumat (2/5/2025) malam.

Richard Elyas Pardede sendiri merupakan Ketua Pembina Yayasan Perguruan Darma Agung (YPDA) berdasarkan Akte Nomor : 02 tahun 2025.

Dalam akte itu, dia menunjuk Hana Nelsri Kaban yang merupakan istrinya sebagai Ketua yayasan yang menaungi Universitas Darma Agung (UDA) dan Institute Saint dan Tekhnologi TD Pardede (ISTP) Medan.

Laporan yang dilakukan oleh 4 tenaga pengamanan itu dilakukan ke Polresta Medan dan Polsek Medan Baru.

Setelah sebelumnya keempatnya melakukan visum et repertum di Rumah Sakit Bhayangkara.

Heri Swardi Tinambunan usai membuat laporan di Polresta Medan menuturkan bahwa dirinya dianiaya secara membabi buta oleh sekitar 5 orang yang dikenalinya sebagai orang suruhan Richard Elyas Pardede, bernama Ananda, Godel, Yudi Saputra, Nelson Pardede alias Kacang dan Akong.

Dikatakan pria gempal ini, penganiayaan yang dialaminya itu terjadi saat Jumat (2/5/2025) sore itu dia beserta beberapa rekannya mendapatkan informasi ada kericuhan di pos security yang ada di Pasca Sarjana UDA.

Mendapat kabar itu, dia pun menuju pos security tersebut. Namun, tiba-tiba oleh 3 orang yang dikenalinya bernama Yudi Saputra, Nelson alias Kacang dan Godel menarik rambut dan kerah bajunya untuk keluar dari pos security tersebut.

“Awalnya yang maksa aku keluar dari pos security dengan menarik rambut dan kerah bajuku itu si Yudi, Kacang dan Godel,” katanya.

Setelah ditarik paksa oleh ketiga orang itu, katanya, oleh diduga pelaku bernama Godel aku pun dibawa ke arah parkir mobil milik Yudi persis di depan pintu masuk Pasca Sarjana UDA.

Oleh Godel, katanya dia pun dipaksa untuk duduk. Lalu, tanpa dia mengetahui pelaku lainnya bernama Akong pun datang dari arah belakang menendang pundak dan bagian belakang leher mendekati kepalanya.

“Dengan sambil melompat si Akong menendang aku bang. Kenak bagian tengkukku,” ceritanya sambil meringis menahan sakit.

Dengan suara pelan, Heri pun kembali menceritakan bahwa tak sampai disitu lalu dari arah kirinya tendangan dengan sambil melompat pun dilakukan oleh Yudi dari sebelah kiri yang mengenai dada bagian kirinya.

Tak lama berselang, orang yang dikenalnya bernama Ananda pun menendang bahkan dengan menggunakan dengkulnya mengarahkan tepat di bibir dan wajah Heri Tinambunan.

“Karena diarahkannya pakai dengkul si Ananda itu membuat bibir ku ini pecah dan bengkak di hidungku bang,” katanya lagi.

Kemudian pada saat datang polisi dari Polsek Medan Baru lah, Heri Tinambunan mengaku akhirnya dilepas oleh Yudi dan kawan-kawannya.

Korban pemukulan lainnya, Surya Lumbangaol juga mengaku bahwa dia bersama korban lain bernama Gabriel Sinaga awalnya mendapat informasi untuk berjaga di pos pengamanan karena telah terjadi kericuhan.

“Aku dan Gabriel Sinaga yang mendapat kabar ada ribut-ribut pun langsung menuju pos security. Oleh Yudi (diduga pelaku) bersama 3 orang lainnya yang enggak kutahu aku sama Gabriel ditarik masuk ke dalam pos. Disana aku dipukuli bahkan Gabriel Sinaga dipukul pakai stik hockey oleh yang namanya Godel karena mau membelaku,” katanya.

Kejadian itu membuat Surya Lumbangaol dan Gabriel Sinaga harus pasrah berada di dalam pos security karena Yudi dan kawan-kawannya mengepung pos tersebut dan tidak memperbolehkan mereka keluar.

“Untung gak lama datang polisi. Makanya aku dan Gabriel Sinaga bisa keluar dari situ (pos security),” pungkasnya.

Diketahui bahwa kericuhan hingga terjadinya pemukulan terhadap 4 tenaga security itu bermula saat salah seorang ‘orang suruhan’ Elyas Pardede bernama Nelson alias Kacang melakukan provokasi terhadap rekannya saat berada di depan ruang Pembantu Rektor (PR) II Gedung Biro Rektor UDA.

Saat itu, kata saksi mata yang merupakan security yang berjaga di depan ruang PR II tersebut, Nelson cs menghadang staff keuangan yang ada di ruangan itu untuk keluar karena pada hari itu Jumat (2/5/2025) siang usai memberikan gaji ke karyawan dan dosen UDA.

“Si Nelson alias Kacang itulah yang memanggil kawan-kawannya untuk berusaha menutup pintu pagar yang ada di depan pintu utama masuk ke Biro Rektor agar bagian keuangan tidak bisa keluar,” sebutnya.

Lantas, oleh security yang ada pun hadangan dari pihak Nelson pun akhirnya bisa dibubarkan meski sempat adu mulut antara pihak pengaman kampus dan ‘orang suruhan’ Elyas Richard Pardede.

Bahkan, katanya, Nelson pun sempat meneriaki staf keuangan yang keluar dari ruangan PR II dengan sebutan ‘perampok’.

“Karena provokasi itu memang terjadi saling dorong dan cekcok mulut antara sekuriti kampus dan pihak ‘orang suruhan’ Elyas Richard Pardede itu,” pungkasnya.

Sementara itu Humas UDA Novita Sitorus yang turut mengantarkan para pelapor ke Polrestabes Medan meminta pihak kepolisian segera menangkap para pelaku penganiayaan.

Laporan korban Heri Swardi Tinambunan diterima oleh petugas SPKT Ipda Ahmad Junaidi dengan nomor STTLP/B/1459/V/2025/SPKT/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA. (moe)

Rumah Warga Terbakar, Kompi 4 Batalyon C Sat Brimob Kepulauan Nias Polda Sumut, Gerak Cepat Padamkan Api

0

DETEKSI.co – Gunung Sitoli, Rumah warga telah terbakar, Personil Kompi 4 Batalyon C Sat Brimob Kepulauan Nias Polda Sumut, gerak cepat turun di TKP memadamkan api.

Kejadian kebakaran tersebut di Jalan Baru Drama Cakara Desa Ononamolo I Lot Dusun I Gunung Sitoli Selatan, pada sore hari Rabu, 30 April 2025, sekitar Pukul, 18.30 WIB. Setelah turun di TKP kurang lebih setengah jam berhasil memadamkan api, bersama dengan instansi lainnya.

Adapun alat yang telah diturunkan di TKP oleh Personil Kompi 4 Batalyon C Sat Brimob Kepulauan Nias Polda Sumut, satu unit AWC, dan dibantu dari Pemadam dua unit mobil.

Beruntung bahwa pada kebakaran tersebut tidak ada korban jiwa, sebab kelurga korban menyelamatkan diri seketika mengetahui ada api yang sudah marak dan meminta tolong kepada warga sekitar untuk bantuan mengeluarkan barang-barang.

Kegiatan yang di Pimpin oleh WAKIL KOMANDAN KOMPI 4 YON C IPDA ARI BUDI DERMAWAN,S.H, menjelaskan bahwa ” Awalnya mengetahui adanya kebakaran tersebut sebab ada informasi pengaduan dari masyarakat”. Pungkasnya.

Dengan demikian tim langsung gerak turun di TKP atas perintah KOMANDAN KOMPI 4 BATALYON C SAT BRIMOB POLDA SUMUT AKP BUDI SETIAWAN, S.H,
bersama Personel dan dapat berhasil memadamkan api, bersama dengan instansi lainnya.

Saya mengimbau, ” Berhati-hati dengan api, baik kompor sumbuh maupun kompor gas agar di matikan seusai di gunakan serta periksa cok sambung dan sakelar atau sejenisnya keadaan bagus. Tutupnya.

Pada pelaksanaan pemadaman tersebut dapat berjalan lancar, sehingga bisa mengatasi untuk memadamkan api tersebut. (Pea)

Polda Sumut Bongkar 72 Kg Sabu di Gudang Rumah dan Mobil, Komunikasi via Aplikasi Zangi

0

DETEKSI.co – Medan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mengungkap jaringan narkoba yang menyimpan 72 kilogram sabu di sebuah rumah dan mobil yang dijadikan gudang bergerak. Sindikat ini memanfaatkan aplikasi Zangi untuk komunikasi tertutup dalam mengatur distribusi sabu ke Jakarta.

Pengungkapan dilakukan pada Senin, 28 April 2025 sekitar pukul 16.30 WIB. Penindakan pertama dilakukan di parkiran Brastagi Supermarket, Jalan Gatot Subroto Medan, saat seorang wanita berinisial CS (48) hendak mengambil mobil berisi 33 kg sabu dalam kompartemen tersembunyi.

Direktur Reserse Narkoba Polda Sumut, Kombes Pol Calvijn Simanjuntak, menjelaskan pengembangan berlanjut ke sebuah rumah di Komplek Tasbih I Blok SS No. 54 Medan, yang dijadikan tempat pengemasan sabu.

Di sana diamankan pria berinisial TF (47) asal Aceh dan ditemukan 39 kg sabu siap edar, mesin vacuum press, ratusan bungkus kopi kosong, serta alat komunikasi.

“TF mengaku telah mengirim 28 kg sabu dalam mobil lain dengan upah Rp 20 juta. Saat ini mobil tersebut masih dalam pengejaran,” ujar Kombes Pol Calvijn.

Barang bukti lain yang diamankan berupa satu unit mobil Xpander hitam, enam HP, dan mesin pengemasan. Polisi masih memburu satu DPO berinisial B atau T, yang diduga pengendali utama jaringan.

“Jaringan ini sangat terorganisir dan menggunakan teknologi komunikasi terenkripsi untuk menghindari pelacakan. Kami akan terus memburu pelaku lainnya dan memutus rantai peredaran narkoba di Sumut,” tegasnya. (Pea)