DETEKSI.co-MESUJI, Plt. Inspektur Kabupaten Mesuji, Najmul Fikri, S.IP., M.IP., turut serta dalam kegiatan Pelatihan dan Sertifikasi Certified Government Risk Executive (CGRE) Angkatan ke-11 Tahun 2026. Kamis(30/4/2026.
Kegiatan itu diselenggarakan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP Ciawi, Kabupaten Bogor, dan berlangsung selama tiga hari, mulai dari 27 hingga 29 April 2026. Sebanyak 26 peserta yang berasal dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia turut hadir dalam acara tersebut.
Rangkaian kegiatan dibuka dengan sesi pelatihan tatap muka dan uji kompetensi tertulis pada 27–28 April, kemudian dilanjutkan dengan uji kompetensi melalui sesi tanya jawab pada 29 April. Suasana belajar berjalan dinamis dan penuh semangat, di mana seluruh peserta sepakat untuk memperkuat kapasitas pengelolaan risiko sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur dalam manajemen risiko pemerintahan, sehingga penerapan sistem pengendalian intern dapat berjalan sesuai dengan norma, standar, dan ketentuan yang berlaku. Materi yang disampaikan mencakup tahapan identifikasi, analisis, hingga evaluasi risiko yang disusun secara terintegrasi dengan proses perencanaan dan penganggaran. Hal ini dinilai sangat penting guna memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah berjalan secara efektif, efisien, serta mampu meminimalkan potensi penyimpangan.
Setelah mengikuti pelatihan di BPKP Ciawi ini, kata Plt. Inspektur Kabupaten Mesuji, Najmul Fikri, selanjutnya adalah mengimplementasikan ilmu yang didapat ke dalam proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji.
“Kami berkomitmen untuk menyelaraskan setiap langkah kebijakan dengan standar nasional agar pembangunan di daerah berjalan lebih efektif akuntabel, transparan dan minim risiko,” ujarnya.
Najmul Fikri, menegaskan pentingnya kegiatan tersebut bagi daerah. “Pelatihan CGRE ini bukan sekadar mengejar sertifikasi, melainkan upaya strategis kami untuk memastikan manajemen risiko menjadi fondasi dalam setiap pengambilan kebijakan,” jelasnya.
Melalui partisipasi ini, diharapkan agar dapat meningkat dan supaya diterapkan secara optimal di lapangan. Penguatan kapasitas tersebut menjadi langkah strategis dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Dengan semangat belajar yang terus dibangun, setiap kebijakan yang diambil diharapkan semakin terarah, terukur, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
(Yanguji)
