DETEKSI.co-Aceh Singkil, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh menemukan dugaan kelebihan pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak di Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 senilai Rp275.024.451,79.
Temuan tersebut tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025, berdasarkan dokumen resmi yang diterima DETEKSI.co.
Dalam dokumen tersebut, BPK menyebutkan hasil uji petik atas dokumen pertanggungjawaban belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas di Sekretariat Daerah diketahui terdapat bukti pembelian BBM yang diduga tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya pada SPBU Nomor 14.237.447 Singkil.
BPK merinci adanya dua kejanggalan. Pertama, diduga terdapat nilai pembelian pada bukti yang melebihi total penjualan BBM SPBU pada tanggal yang sama. Kedua, diduga terdapat perbedaan harga BBM pada bukti pembelian dibandingkan dengan harga yang berlaku pada SPBU pada tanggal yang sama.
Hasil konfirmasi BPK kepada Pengawas SPBU Nomor 14.237.447 Singkil menyebutkan, jika jumlah pada bukti pembelian lebih besar daripada jumlah penjualan SPBU atau harga pada struk tidak sama dengan harga SPBU, maka dapat dipastikan pembelian tersebut tidak dilakukan pada SPBU tersebut atau bukti tersebut bukan merupakan bukti yang dikeluarkan oleh SPBU Singkil.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, kelebihan pembayaran di Sekretariat Daerah tersebut berasal dari total realisasi belanja BBM senilai Rp736.629.364, dimana sebesar Rp275.024.451,79 diantaranya diduga merupakan kelebihan bayar.
BPK menilai kondisi tersebut diduga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. BPK menyebut Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran diduga tidak melakukan pengujian atas tagihan secara memadai sebelum memerintahkan pembayaran pembelian BBM.
Bahkan hasil wawancara dengan PPTK dan Bendahara Pengeluaran di lingkungan Sekretariat Daerah, BPK menyebutkan PPTK dan Bendahara diduga tidak mengetahui adanya bukti pembelian yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya. Namun demikian, PPTK dan Bendahara menyatakan setuju atas perhitungan kelebihan pembayaran dan bersedia melakukan penagihan kepada pihak terkait.
Atas permasalahan tersebut, Bupati Aceh Singkil melalui Sekda menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan melaksanakan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
BPK merekomendasikan kepada Bupati Aceh Singkil agar memerintahkan Sekda untuk melakukan pengujian atas tagihan secara memadai sebelum memerintahkan pembayaran, menginstruksikan PPTK menyiapkan dokumen administrasi sesuai ketentuan, menginstruksikan PPK SKPK melakukan verifikasi SPP dan dokumen kelengkapan, serta memproses kelebihan pembayaran tersebut sesuai ketentuan dan menyetorkannya kembali ke Kas Daerah.
Hingga berita ini terbit, DETEKSI.co masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil terkait tindak lanjut pengembalian kelebihan pembayaran BBM tersebut.
Hingga kini, upaya konfirmasi yang disampaikan kepada Pj Sekda, Edi Widodo belum mendapat respon. (Arman Munthe)
