DETEKSI.co – Aceh Singkil, Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Kampung (ADK) Perubahan Tahun Anggaran 2026 di Kabupaten Aceh Singkil menunjukkan potret yang tak sinkron. Meski sama-sama bersumber dari dana transfer dan menggunakan variabel perhitungan yang hampir serupa, urutan kampung penerima justru berbalik arah.
Berdasarkan dokumen Dana Desa 2026 dengan total pagu Rp 37,2 miliar yang diterima DETEKSI.co, Kampung Sintuban Makmur, Kecamatan Danau Paris tercatat sebagai penerima tertinggi dengan pagu Rp 548.060.000. Disusul Kampung Situbuh-tubuh Danau Paris sebesar Rp 505 juta dan Lae Balno Danau Paris Rp 499 juta.
Sementara Kampung Pulau Balai, Kecamatan Pulau Banyak berada di posisi tengah dengan pagu Rp 373.456.000. Sementara posisi terendah ditempati Kampung Blok 31, Kecamatan Gunung Meriah dengan pagu Rp 220.787.000.
Kondisi itu berbanding terbalik pada dokumen ADK Perubahan berdasarkan Perbup Nomor 26 Tahun 2026 dengan total pagu Rp 59,5 miliar, yang dilampirkan dalam Surat DPMK Nomor 900.1.1/28/2026.
Pada skema ADK Perubahan, Pulau Balai justru melonjak menjadi penerima tertinggi dengan pagu Rp 744.484.439. Di bawahnya menyusul Pulau Baguk Rp 717.668.462 dan Lipat Kajang Rp 660.327.254.
Sebaliknya, Sintuban Makmur yang sebelumnya berjaya di puncak DD, harus puas di peringkat sembilan pada ADK Perubahan dengan pagu Rp 593.644.852. Begitu pula Blok 31 yang terendah di DD, tak lagi menjadi yang terendah di ADK. Posisinya kini digantikan Sirimo Mungkur dengan pagu Rp 405.345.527.
Perubahan ranking yang kontras ini pun memunculkan tanda tanya besar mengenai dasar penghitungan yang digunakan.
Fakta bahwa Sintuban Makmur bisa menjadi yang tertinggi di DD namun terlempar ke papan tengah di ADK, serta Pulau Balai yang menjadi primadona di ADK namun biasa saja di DD, mengindikasikan adanya perbedaan bobot parameter yang belum pernah dijelaskan secara terbuka kepada publik.
Pertanyaannya, apakah parameter pembagian DD dan ADK memang didesain berbeda sehingga melahirkan ranking yang bertolak belakang? Dan jika memang berbeda, apakah perbedaan tersebut tidak melanggar regulasi yang ada?
Plt Kadis DPMK : ADK Pakai 4 Indikator
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Aceh Singkil, Riky Yodiska, saat dikonfirmasi menegaskan bahwa pembagian ADK telah sesuai koridor.
“Pembagian ADK sesuai dengan 4 indikator, jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, indeks kesulitan geografis,” ujar Riky kepada DETEKSI.co, Selasa (10/11/2026).
Saat disinggung apakah Dana Desa (DD) menggunakan indikator yang sama, Riky menyebut ada perbedaan.
“Beda, DDS langsung dari Kementerian Keuangan,” kata Riky.
Ia merinci, untuk Dana Desa telah diatur secara khusus dalam PMK Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengalokasian Dana Desa. Dalam Pasal 7 PMK tersebut, pagu Dana Desa dibagi ke dalam empat klaster: Alokasi Dasar 65 persen, Alokasi Afirmasi 1 persen, Alokasi Kinerja 4 persen, dan Alokasi Formula 30 persen.
“Sedangkan ADD atau ADK diatur di PP 16 Tahun 2026. Dengan menggunakan 4 indikator, jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat angka kemiskinan dan indeks kesulitan geografis,” tegas Riky.
Ketika ditanya lebih jauh mengapa urutan penerima antara DD dan ADK bisa berbeda secara signifikan, Riky menilai hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari perbedaan formula.
“Penghitungan DDS dan ADD berbeda,” pungkasnya. (Arman Munthe)
