Penulis: Chazali H Situmorang (CHS)/Pemerhati Kebijakan Publik
Menilai komunikasi publik Menteri Keuangan secara objektif: antara popularitas media, ketepatan pesan, dan risiko kebijakan
Belakangan muncul penilaian bahwa komunikasi publik Purbaya Yudhi Sadewa buruk: terlalu blak-blakan, spontan, bahkan kadang dianggap kurang sensitif. Bahkan Mahfud MD memang secara eksplisit mengatakan bahwa komunikasi publik Purbaya Yudhi Sadewa buruk. Pernyataan itu disampaikan dalam Podcast Terus Terang Mahfud MD, yang ditayangkan di kanal YouTube resmi Mahfud MD Official., 14 September 2026
Penilaian itu mempunyai dasar, tetapi menurut saya terlalu sederhana jika langsung dijadikan kesimpulan. Komunikasi publik seharusnya tidak hanya dinilai dari kesantunan bahasa, melainkan juga dari kemampuan menjangkau masyarakat, menjelaskan isu ekonomi, membangun perhatian, dan pada saat yang sama menjaga kredibilitas kebijakan.
Pada masa awal menjabat Menteri Keuangan, Purbaya memang pernah melakukan kesalahan komunikasi. Pernyataannya mengenai gerakan ‘17+8 Tuntutan Rakyat’ menimbulkan reaksi negatif karena dinilai meremehkan sebagian aspirasi publik. Kompas Monitoring, dalam pemantauan percakapan media sosial setahun yang lalu pada 8-10 September 2025, mencatat sekitar 55 persen percakapan mengenai hari-hari awal Purbaya bernada negatif. Purbaya kemudian meminta maaf dan mengakui adanya kekeliruan dalam penyampaian. Dari sudut komunikasi publik, ini kelemahan yang nyata. Seorang Menteri Keuangan tidak berbicara sebagai ekonom pribadi; setiap kalimatnya membawa otoritas pemerintah dan dapat ditafsirkan sebagai sikap negara.
Namun data yang lebih panjang memperlihatkan sisi lain. Pemantauan Drone Emprit yang diberitakan media mencatat lebih dari satu juta percakapan mengenai Purbaya dalam rentang sekitar satu tahun, dengan engagement mencapai miliaran interaksi. Sentimen terhadap figur Purbaya secara agregat juga lebih banyak positif daripada negatif. Fakta ini menunjukkan bahwa Purbaya memiliki kemampuan yang tidak dimiliki semua teknokrat: membuat isu fiskal, pajak, APBN, likuiditas, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan perbankan menjadi bahan percakapan masyarakat luas.
Popularitas Purbaya di kalangan media juga dapat dijelaskan secara rasional. Ia mempunyai news value tinggi. Cara bicaranya langsung, tidak terlalu birokratis, spontan, dan mudah dikutip. Wartawan memperoleh kalimat yang jelas, sedangkan publik mendapatkan bahasa ekonomi yang lebih mudah dipahami. Dalam komunikasi kebijakan publik, kemampuan seperti ini adalah aset. Banyak pejabat justru menghadapi persoalan sebaliknya: komunikasinya sangat aman, tetapi steril, normatif, dan akhirnya tidak dipahami masyarakat.
Karena itu, kita perlu membedakan antara komunikasi yang populer dan komunikasi yang presisi. Pada aspek pertama, Purbaya cukup berhasil. Ia mampu membangun perhatian publik dan mendekatkan isu ekonomi kepada masyarakat. Tetapi pada aspek kedua, kritik terhadap dirinya tetap relevan. Menteri Keuangan tidak hanya berbicara kepada masyarakat dan wartawan. Audiensnya juga investor, perbankan, Bank Indonesia, lembaga pemeringkat, pelaku usaha, kementerian lain, dan pasar keuangan. Satu kalimat mengenai defisit, pajak, suku bunga, pasar saham, atau kebijakan fiskal dapat dibaca sebagai sinyal kebijakan.
Di sinilah gaya spontan Purbaya mengandung risiko. Popularitas media tidak otomatis sama dengan kredibilitas kebijakan. Seorang pejabat ekonomi boleh komunikatif, tetapi tetap membutuhkan disiplin pesan, konsistensi narasi, dan kehati-hatian dalam memilih diksi. Pasar tidak terlalu peduli apakah seorang menteri menarik di depan kamera; pasar lebih memperhatikan apakah pernyataannya konsisten dengan arah kebijakan pemerintah dan dapat dipercaya sebagai sinyal fiskal.
Dengan demikian, saya tidak sependapat apabila komunikasi publik Purbaya langsung disebut buruk. Data justru menunjukkan dua wajah komunikasi Purbaya. Ia kuat dalam membangun perhatian, mendekatkan isu ekonomi kepada publik, dan menciptakan hubungan yang cair dengan media. Pada saat yang sama, gaya yang terlalu spontan beberapa kali menimbulkan masalah sensitivitas, presisi, dan konsistensi pesan. Bagi saya kedua hal tersebut suatu kekuatan, tergantung segmen yang mendengarnya. Bagi oligarki hitam dan koruptor fiskal tentu tidak menyenangkan.
Pelajaran terpentingnya adalah keseimbangan. Indonesia tidak membutuhkan komunikasi pejabat yang kembali menjadi bahasa birokrasi panjang, aman, tetapi tidak dipahami rakyat. Namun keterbukaan juga tidak berarti setiap pemikiran seorang menteri harus disampaikan tanpa filter. Semakin strategis jabatan seorang pejabat bahkan Presiden, semakin mahal harga sebuah kalimat yang tidak terukur.
Purbaya menunjukkan bahwa teknokrat dapat menjadi figur populer di media. Itu adalah kekuatan. Tantangannya ialah mengawinkan popularitas tersebut dengan disiplin komunikasi seorang pejabat negara. Jadi, persoalannya bukan semata-mata apakah Purbaya buruk berkomunikasi. Yang lebih tepat adalah: ia sangat efektif menarik perhatian publik, tetapi efektivitas itu harus terus ditopang oleh ketepatan pesan. Semakin terbuka seorang pejabat, semakin dekat ia dengan publik; tetapi semakin strategis jabatannya, semakin besar pula konsekuensi dari setiap kata yang diucapkannya.
Cibubur, 20 September 2026
