Legislasi DPR

DETEKSI.co-Jakarta, Indeks Kinerja Parlemen (IKP) 2025 yang dirilis Indonesian Parliamentary Center (IPC) dinilai perlu menjadi bahan evaluasi bagi DPR RI untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi. Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan DPR tidak cukup hanya memastikan prosedur pembentukan...

DETEKSI.co-Jakarta, RUU Kehutanan terus disempurnakan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melalui pembahasan Panitia Kerja (Panja) Harmonisasi. Sejumlah masukan disampaikan untuk memperjelas norma dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan agar...

DETEKSI.co-Jakarta, RUU Satu Data Indonesia (SDI) terus didorong DPR RI sebagai landasan hukum untuk menciptakan sistem data nasional yang terintegrasi, akurat, dan seragam. Regulasi ini diharapkan mampu mengakhiri persoalan perbedaan data yang selama ini kerap terjadi di berbagai kementerian,...

DETEKSI.co-Jakarta, RUU tentang Hukum Perdata Internasional (HPI) didorong agar mampu mengikuti perkembangan teknologi digital, terutama terkait pengaturan transaksi elektronik dan dokumen elektronik yang kini semakin banyak digunakan dalam hubungan hukum lintas negara. Dorongan tersebut disampaikan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus)...

DETEKSI.co-Jakarta, RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) resmi memasuki pembahasan tingkat I di Komisi XI DPR RI. Pembahasan dimulai melalui rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2026), dengan target penyelesaian sebelum masa sidang DPR berakhir...